Mempertanyakan Urgensi Jokowi Menjadi Ketum Parpol

Desakan Jokowi untuk melanjutkan karir politik terus dihembuskan oleh orang-orang terdekatnya. Nampaknya mereka menginginkan gerbong dukungan politik dan kekuasaan yang selama ini dinikmati tidak ambruk atau terputus paska lengsernya Jokowi dari kursi Presiden RI Per Bulan Oktober 2024 nanti.

Politik Cawe-cawe Jokowi nampaknya akan diganti dengan politik keberlanjutan. Jokowi akan segera beradaptasi dengan lingkungan politik paling anyar.

Seperti diketahui jika waktu berakhirnya kekuasaan Jokowi semakin dekat. Jokowi harus meletakkan jabatan sebagai Presiden RI dalam waktu dekat. Menuju prosesi alih kekuasaan yang dramatis dan penuh dengan ketegangan dan kekuatiran. Jokowi bakal digantikan Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo-Gibran di akhir Oktober 2024. Jika dihitung mundur, pergantian jabatan presiden tersebut sudah sangat sempit dan padat agenda. 

Dalam konstalasi politik nasional, secara politik, Jokowi sudah kokoh mencapai pengaruh kekuasaan sangat besar dan mengakar tajam. Jokowi sudah berhasil dan sukses besar sebagai endorser Prabowo-Gibran hingga menang satu putaran pilpres. Angka kemenangan Paslon 02 sangat fantastis, berhasil meraih angka kemenangan hingga 58 persen.

Prestasi gemilang yang diakui sebagai pencapaian politik paling eksklusif ketika putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka berhasil menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. Sukses ini diakui sebagai politik keberlanjutan Jokowi melalui kuku-kukunya Gibran Rakabuming Raka. Bisa jadi, suksesnya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden Prabowo Subianto hanya bagian sasaran antara Jokowi untuk melanjutkan kekuasaan penuh. Jokowi telah berhasil melanjutkan kekuatan pengaruh politik. Ini artinya mimpi Jokowi untuk berkuasa 3 periode sudah tercapai.

Namun demikian pencapaian politik Jokowi masih dibayangi oleh minimnya partisipasi dan penguatan kekuasaan politiknya di ranah partai politik. Jokowi masih belum menentukan sikap tegas kemana akan berlabuh dan menentukan secara pasti perahu partai politik paa yang akan dipilihnya. Jokowi harus segera memikirkan secara penuh dan segera bergegas menurunkan pilihan parpol.

Menjadi Ketua Partai 

Sponsor paling getol untuk mendorong agar Jokowi segera menentukan pilihan partai politik sebagi kendaraan politik datang dari Relawan Jokowi (Projo). Dalam hal ini inisiatif digagas oleh Projo NTB yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin partai politik (parpol) setelah lengser dari kursi presiden.

Projo tahu betul bahwa Jokowi tidak bisa mengandalkan basis dukungan dari Relawan. Sudah jelas legacy-nya jika Relawan tidak punya hak konstitusionalnya untuk mencalonkan presiden atau berkecimpung terlalu dalam urusan politik praktis. 

Dengan adanya kendaraan politik, sudah jelas jika instrumen parpol tersebut Jokowi tetap terlibat dan mengawal program-program pemerintahannya yang dianggap belum selesai. Projo NTB pun menyampaikan dukungan apabila Jokowi akan memimpin partai politik ke depan.

Pilih PAN atau Nasdem 

Salah satu orang terdekat dengan Jokowi yang sangat getol mendorong Jokowi agar segera berpartisipasi dalam partai besar adalah Ketua umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi. Dorongan kuat agar Jokowi segera berbaju parpol juga datang dari aspirasi relawan di daerah. Tidak tanggung-tanggung agar Jokowi menjadi ketua umum partai politik.

Budi Arie Setiadi memberi gambaran jika partai politik yang cocok dipilih oleh Jokowi berideologi nasionalis. Dikatakan oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyarankan agar Jokowi bergabung ke partai yang nasionalis dan kerakyatan.

"Pak Presiden (Jokowi) terlalu muda untuk pensiun. Pak Jokowi, soal jadi apa, biar takdir menentukan caranya sendiri," tegasnya. Budi Arie melanjutkan, jika ingin bergabung dengan parpol, maka Presiden Jokowi sebaiknya memilih yang bersifat nasionalis dan kerakyatan. 

Budi Arie mengamini jika sifat nasionalis dan kerakyatan ada di sejumlah parpol. Disebutkannya parpol tesebut Salah Nasdem juga bisa, Partai Amanat Nasional (PAN) juga bisa.

Ditambah oleh Budi lalu ditanya apakah Golkar merupakan partai yang memenuhi kriteria tersebut. Budi menyebutkan bisa saja Nasdem, bisa juga PAN.

"Ya apa saja juga bisa. Nasdem juga bisa, PAN juga bisa," tutur Budi. Budi menjawab pertanyaan apakah parpol nasionalis dan kerakyatan yang maksud adalah Golkar.

Penyamaran Politik 

Budi Arie sangat paham  urgensi kebutuhan pokok politik Jokowi saat ini apalagi posisi afiliasi politik Jokowi sedang nihil paska didepaknya Jokowi oleh elite politik dari jabatan struktur dan fungsional PDI-P. Budi Arie Setiadi sangat pintar menyediakan infrastruktur politik dan juga bagaima6cata menyiapkannya. Bilamana Budi Arie berbuat dan bertindak jinak itu hanya bagian strategi penyamaran politik. Penulis sangat paham mimik dan ekspresi Ketua Projo ini berusaha menutupi ambisi Jokowi dengan bahasa yang lembut.

Budie Arie dalam bahasa klise mengatakan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut ke Jokowi. Budi Arie mengarahkan miao politiknya seolah Jokowi bukan seorang ambisiua dengan mengatakan langkah politik masa depan adalah hak politik Jokowi. Budi Arie kembali ngeles berkaitan masalah kapan dan partai politik yang akan dipilihnya manjadi hak previlge Presiden Jokowi sendiri.