Tantangan Regulasi Media Sosial dalam Hukum Pers: antara Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Diri

Jumat, 14 Juni 2024 10:04 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi regulasi media sosial telah menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kebebasan berpendapat. Regulasi harus mempertahankan kebebasan berpendapat sementara juga melindungi individu dari perlindungan diri.

Dalam era digital, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, tantangan regulasi media sosial dalam hukum pers telah menjadi perhatian utama. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia telah diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media, membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. 

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan harus dilindungi oleh negara. Namun, regulasi media sosial telah menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kebebasan berpendapat. Contoh-contoh penegakan hukum yang selektif dan ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi telah menyoroti permasalahan ini. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Regulasi media sosial harus mempertahankan kebebasan berpendapat sementara juga melindungi individu dari perlindungan diri. Dalam hal ini, peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan diri sangat penting. Negara harus memastikan bahwa regulasi media sosial tidak membungkam perbedaan pendapat dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis. 

Regulasi media sosial di Indonesia mempengaruhi kebebasan berekspresi dengan cara yang kompleks dan ambiguitas. Pada satu sisi, regulasi harus mempertahankan kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa melanggar hak warga negara lainnya. Pada sisi lain, regulasi harus melindungi individu dari perlindungan diri dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis.

Regulasi media sosial di Indonesia telah menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kebebasan berpendapat. Contoh-contoh penegakan hukum yang selektif dan ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi telah menyoroti permasalahan ini. Misalnya, UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi telah dianggap sebagai peraturan yang mempertahankan kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

Namun, regulasi yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan sensor berlebihan dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis. Oleh karena itu, regulasi harus mempertahankan kebebasan berpendapat sementara juga melindungi individu dari perlindungan diri. Negara harus memastikan bahwa regulasi media sosial tidak membungkam perbedaan pendapat dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis. 

Dalam pelatihan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, fasilitator harus mengkaitkan penjelasannya dengan sesi-sesi yang telah disampaikan sebelumnya, terutama terkait kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dan hak yang dapat dibatasi. Pelatihan ini membantu individu memahami pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga relevan dengan fungsi pers yang bebas. Informasi dari pers yang bebas akan menjadi nutrisi bagi kesehatan masyarakat dan harus menjadi acuan dalam proses penegakan hukum. 

Pada era 4.0, masyarakat internet atau netizen telah menjadi bagian penting dalam komunikasi antar masyarakat. Kemudahan akses informasi telah menjadikan masyarakat untuk mengeluarkan opini dan pendapat serta informasi personalnya kepada masyarakat lain dan dapat menanggapi pula konten dari netizen lainnya, fenomena ini disebut dengan budaya partisipasi.

Dalam sintesis data kualitatif dan kuantitatif, penelitian menyoroti permasalahan regulasi media sosial dalam hukum pers. Regulasi harus mempertahankan kebebasan berpendapat sementara juga melindungi individu dari perlindungan diri. Negara harus memastikan bahwa regulasi media sosial tidak membungkam perbedaan pendapat dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis.

 

SC: https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/673/594/3709

https://www.komnasham.go.id/files/20220307-manual-pelatihan-hak-atas-kebebasan-%24Z3NYU.pdf

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua