Pentingnya Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Oleh: Basuki Kurniawan, Akademisi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memegang peranan penting sebagai pemegang kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidaklah tanpa batas. Sebagaimana prinsip yang dikenal dalam hukum administrasi geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab, pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

Tanggunggugat Pemerintah

Tanggunggugat atau liability merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Konsep ini melibatkan dua aspek utama:

1. Tanggunggugat atas keputusan administratif yang melanggar hukum.
2. Tanggunggugat atas tindakan pemerintah yang tidak sah.

Sebagai contoh, pemerintah wajib memberikan ganti rugi jika ada masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun tanpa adanya kesalahan pemerintah (liability without fault). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, yaitu égalité devant les charges publiques atau kesetaraan dalam memikul beban publik.

Perlindungan Hukum bagi Rakyat

Perlindungan hukum menjadi salah satu bentuk jaminan agar rakyat dapat hidup dengan aman, tertib, dan bermartabat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap rakyat mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah. Sementara itu, Setiono menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan oleh pejabat negara.

Perlindungan hukum yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

• Adanya jaminan kepastian hukum.
• Perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
• Adanya mekanisme sanksi bagi pelanggaran hukum.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Masyarakat memiliki berbagai cara untuk menuntut keadilan dan mengoreksi tindakan pemerintah yang merugikan, seperti:

• Judicial Review: Menguji keabsahan peraturan perundang-undangan di pengadilan.
• Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (PTUN): Menuntut pembatalan keputusan administratif yang dianggap melanggar hukum.
• Class Action: Gugatan kelompok untuk membela hak masyarakat luas.
• Citizen Lawsuit: Gugatan warga negara terhadap pemerintah atas pelanggaran hak-hak konstitusional.

Menuju Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

Pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang transparan, taat hukum, dan berkomitmen untuk melayani rakyat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakannya tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai masyarakat, kita perlu proaktif memahami hak-hak kita, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab. Partisipasi aktif, advokasi, dan kontrol sosial adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas.

Tanggung jawab pemerintah dan perlindungan hukum bagi rakyat bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah praktik yang harus diwujudkan untuk membangun negara hukum yang berkeadilan. Dengan memahami konsep tanggunggugat dan perlindungan hukum, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-haknya dan mampu memperjuangkannya secara konstitusional. Hanya dengan pemerintah yang bertanggung jawab dan hukum yang melindungi, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus pendorong bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan demi Indonesia yang lebih baik.