Raya, Tragedi Gagalnya Kebijakan Pemerintah

Tangan kebijakan tak sampai menjangkau pintu rumah Raya, bahkan skema BPJS Kesehatan pun terkendala proses administrasi,

Oleh: Yudhi Hertanto, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Pilu! Balita itu bernama Raya, ia meninggal dengan kondisi dipenuhi cacing parasit, menyebar dari paru hingga ke otak, lantas cacing itu keluar dari hidung. Kisah Raya yang meregang nyawa menjadi ilustrasi dari kegagalan deteksi dini sistem kesehatan. Hal ini baru permulaan.

Lebih menyedihkan, keluarga Raya hidup dalam kemiskinan, dengan kedua orang tua yang tidak berdaya. Sang ayah menderita TBC, sementara si ibu mengalami gangguan jiwa.

Rumah mereka teramat sederhana, dekat dengan kandang hewan peliharaan, beralas tanah, berdinding triplek kayu rapuh, tanpa kamar mandi. Lokasinya di Sukabumi yang jaraknya tak jauh dari Jakarta.

Kasus Raya bisa jadi merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon) yang terlihat hanya sebagian kecil di puncak, sementara itu masalah besar tersembunyi di bawahnya. Kompleksitas dari peristiwa itu bertumpuk.

Problem kemiskinan disebut sebagai penyebab, tapi keliru bila menyatakannya sebagai faktor tunggal tanpa melihat kondisi riil.

Kemiskinan seharusnya dapat dilihat secara utuh dalam kerangka struktural, ketimpangan peluang yang adil untuk mengakses sumber perekonomian. Di titik tersebut kehadiran serta peran negara menjadi penting.

Kekuasaan luput melindungi mereka yang tercecer, dalam perspektif Giorgio Agamben sebagai Homo Sacer. Kelompok pencilan (outlier) ini berada dalam kehidupan yang telanjang, diperkecualikan dari hukum, bahkan dapat dikorbankan, jelas sebuah tragedi.

Bayangkan konstruksi kejadian dalam kehidupan balita Raya, nestapa kental terasa. Tangan kebijakan tak sampai menjangkau pintu rumah Raya, bahkan skema BPJS Kesehatan pun terkendala proses administrasi, terkapar dan terlantar, lalu saling lempar tangan.

Bukan tidak mungkin banyak Raya lainnya, kita jelas tidak berharap begitu, toh uang negara ini banyak dan bisa ditarik dari bank sentral ke sistem ekonomi senilai 200 triliun. Tidak perlu menunggu kasus kembali terjadi, atau bahkan jatuh pada satire: "satu kematian adalah tragedi, sejuta kematian adalah statistik".

Koreksi kebijakan perlu segera dilakukan secara sistematik. Integrasi data kependudukan nasional wajib terjadi secara menyeluruh, dengan pemetaan keluarga marjinal. Intervensi kebijakan dalam skema bantuan dan jaminan adalah bentuk perlindungan secara langsung.

Kerangka kebijakan seringkali gagal mencapai tujuannya, tersebab cara pandang top down yang mengabaikan konteks lokalitas, padahal disitulah letak fungsi tugas kekuasaan mempergunakan empati, dengan kepekaan melihat dan mendengar apa yang dirasakan publik.

Publik jelas lebih dari sekedar objek, mereka adalah subjek yang membangun negeri, dan dalam kehidupan bersama bersatu membentuk semangat imajinasi tentang kesejahteraan bagi semua -imagined communities.

Kedaulatan individu harus diberikan ruang untuk dihargai, hak warga negara tidak bisa dilucuti dengan pemakluman apapun dalam hidup bernegara. Tidak boleh ada lagi Raya yang terabaikan, di Indonesia Raya. Semoga.

Yudhi Hertanto

Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung