Sanksi Kemendagri pada Walikota Arlan demi Jaga Marwah Tata Kelola Pemerintahan

Langkah cepat Kemendagri juga menunjukkan responsifnya negara terhadap informasi publik.

***

Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi administratif kepada Wali Kota Prabumulih, Arlan, bukanlah sekadar tindakan birokratis biasa. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat konsisten menegakkan aturan, menjaga marwah penyelenggaraan pemerintahan, dan memastikan mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai koridor hukum.

Selama ini, publik sering mengeluhkan praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah, baik besar maupun kecil, yang kerap dianggap lumrah. Padahal, setiap keputusan kepala daerah memiliki implikasi langsung bagi masyarakat. Karena itu, ketegasan Kemendagri dalam kasus ini menjadi penanda penting bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan yang menyimpang dari aturan, betapapun kecilnya tampak di mata sebagian orang.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Wali Kota Prabumulih memiliki bobot besar dalam konteks etika pemerintahan. Teguran tertulis bukan sekadar catatan administratif; ia adalah peringatan keras yang tercatat resmi dalam rekam jejak seorang pejabat publik. Artinya, reputasi dan integritas pejabat bersangkutan kini dipertaruhkan, sekaligus menjadi sinyal kepada seluruh kepala daerah bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan pelanggaran prosedur berlalu begitu saja.

Langkah cepat Kemendagri juga menunjukkan responsifnya negara terhadap informasi publik. Kasus ini berawal dari pemberitaan media, yang kemudian direspons dengan instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan. Mekanisme ini menegaskan bahwa suara publik, baik melalui media maupun kanal lainnya, benar-benar menjadi bahan pengawasan dan evaluasi. Pemerintah tidak menutup mata.

Selain itu, sikap Kemendagri ini penting dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan tata kelola negara. Kepala daerah memang diberi kewenangan luas, tetapi kewenangan itu bukan cek kosong. Ada aturan, mekanisme, dan norma hukum yang harus menjadi rujukan. Jika aturan dilanggar, maka sanksi harus diberikan—tidak hanya untuk menindak, tetapi juga untuk mendidik dan memperingatkan agar praktik serupa tidak terulang.

Keputusan menjatuhkan sanksi administratif juga sejalan dengan prinsip pembinaan, bukan penghancuran. Alih-alih langsung menggunakan instrumen yang lebih keras, Kemendagri memilih jalur teguran tertulis sebagai peringatan dini. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan pembinaan, sekaligus mengedepankan semangat korektif agar kepala daerah bersangkutan memperbaiki diri.

Lebih jauh, langkah ini memberi pesan moral yang jelas: integritas dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa ditawar. Pejabat publik dituntut untuk berhati-hati, cermat, dan taat prosedur dalam setiap kebijakan. Sebab, di balik setiap keputusan, ada amanah rakyat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Kemendagri, melalui langkah ini, sedang mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagian dari wajah negara. Kerapian prosedur, kepatuhan terhadap hukum, dan ketegasan dalam menindak pelanggaran akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa.

Dengan demikian, sanksi terhadap Wali Kota Prabumulih bukan sekadar teguran, tetapi sebuah pesan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia: jalankan kewenangan dengan benar, patuhi aturan, dan jangan sekali-kali mengabaikan mekanisme hukum yang sudah digariskan.

Sejarah akan mencatat, Kemendagri tidak hanya mengawasi, tetapi juga bertindak. Dan dari sini, marwah tata kelola pemerintahan ditegakkan.(*)