x

Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

Iklan

Cut Indri Humaira

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Dua Sisi Kebijakan Ahok Pimpin DKI Jakarta

Dua sisi kebijakan Gubernur DKI Bassuki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama menangani Ibukota DKI Jakarta banyak sisi negatif dan positifnya.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

 

Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta sangat terkenal dengan sikap tegas dan berani dalam memimpin Ibukota. Karakter seperti itu memang sangat dirindukan oleh masyarakat Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Beberapa kesuksesan sudah dibuktikan oleh Ahok semenjak menjabat gubernur, di antaranya:

1.     Relokasi warga bantaran kali ke rumah susun sederhana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2.     Bertambahnya jumlah jalan inspeksi dan normalisasi sungai.

3.     Sungai-sungai utama di Jakarta bersih dari tumpukan sampah.

4.     Penurunan tingkat anak-anak putus sekolah.

5.     Jaminan kesehatan bagi warga Jakarta.

6.     Penggusuran permukiman warga di Kalijodo.

Selain keberhasilan tersebut, masih banyak rencana dan proyek yang akan dilancarkan Ahok untuk membangun Jakarta dengan tatanan dan tampilan baru. Namun perlu dikaji dan dicermati kembali, wujud Jakarta beberapa tahun kedepan apakah berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia? Bukti nyata semakin menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara masyarakat dan pengusaha, yaitu:

1.     Reklamasi dengan penggusuran Pasar Ikan di Luar Batang.

2.     Proyek pembangunan Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta mengindikasikan pada pelanggaran oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penerbitan izin reklamasi.

3.     PT. Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) menguasai 3 pulau pembangunan reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro) menguasai 1 pulau.

Masyarakat harus lebih jeli menanggapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ahok, di satu sisi memang banyak keberhasilan yang sudah dicapai dan dinikmati oleh sebagian besar warga Ibukota. Namun, di sisi lain ada beberapa kebijakan yang dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat. Terlebih proyek reklamasi 17 pulau, banyak pakar menilai reklamasi tersebut tidak memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Proyek reklamasi beserta kebijakan Ahok ini menuai polemik karena dinilai ada tumpang tindih peraturan, alhasil untuk sementara reklamasi dihentikan karena pengembang belum memenuhi syarat untuk keluarnya rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Menko Maritim yang mengacu pada kepentingan rakyat, negara dan bisnis. Ini merupakan keputusan yang tepat mengingat pro kontra yang terjadi di masyarakat dan ada kecenderungan hanya untuk kepentingan pengusaha dan pembeli di wilayah Teluk Jakarta jika nanti terealisasi.

Pilihan pembangunan wajah baru wilayah ibukota ada di tangan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta. Masyarakat jangan sampai menjadi korban kebijakan pemimpin dan pemerintah daerah yang nyata-nyata belum tentu mengedepankan nasib warga Jakarta. Sudah sepatutnya jika pembangunan reklamasi harus tetap memfokuskan bagi kepentingan dan kesejahteraan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Ikuti tulisan menarik Cut Indri Humaira lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

Senin, 10 Juni 2024 12:33 WIB

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

Senin, 10 Juni 2024 12:33 WIB