Kita meyakini Islam sebagai kebenaran. Tapi harus kita akui bahwa umat Islam belum tentu berperilaku islami. Pada kenyataannya, kerap ada jarak antara Islam dan umat Islam. Sebaliknya, terkadang Islam, sebagai tata nilai, justru dipraktekkan oleh kaum non-muslim. Para ustaz dan kiai yang diberangkatkan ke Jepang dalam program Kedutaan Besar Jepang menyimpulkan bahwa kehidupan sosial di negara itu lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang di Indonesia ataupun Timur Tengah.
Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari George Washington University aktif meneliti "How Islamic are Islamic Countries". Penelitian ini berupaya menyusun peringkat negara paling islami dari 208 negara di dunia. Hasilnya mengejutkan, karena justru negara-negara non-muslim yang menempati posisi teratas.
Pada 2010, Selandia Baru berada di urutan pertama, diikuti oleh negara Eropa seperti Luksemburg. Pada 2014, Irlandia berada di posisi teratas, diikuti negara-negara Barat lainnya, seperti Kanada (7), Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Setikat (25). Adapun dari 56 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, nilai tertinggi diraih Malaysia di urutan ke-38, dan yang terburuk adalah Somalia (ke-206). Negara Islam, seperti Arab Saudi, pun berada di urutan bawah, yakni ke-131. Di mana Indonesia? Negeri kita berada di urutan ke-140.
Kita bisa berdebat soal metode dan hasil penelitian tersebut. Namun kita juga tak bisa abai. Yang harus kita lakukan, selain mengkritik, adalah merenungkan dan melakukan otokritik. Itulah yang dilakukan oleh Maarif Institute pada 2015-2016 dengan melakukan penelitian indeks kota islami (IKI).
IKI memetakan peringkat kota islami agar beban dan tuntutan tak hanya ditumpukan pada pemerintah pusat. Sebab, seringkali kebijakan, keputusan, atau bahkan instruksi pemerintah pusat yang berorientasi pada terciptanya keberagamaan yang kondusif patah pada tingkat implementasi di pemerintah daerah.
Ada beberapa masalah internal umat Islam selama ini. Pertama, kita tak meragukan kesalehan ritual umat Islam Indonesia. Di kota kosmopolit seperti Jakarta pun, kita melihat fakta sepinya jalan pada Jumat siang lantaran umat Islam berbondong-bondong melaksanakan salat. Saat malam Minggu sekalipun, kita melihat banyaknya titik pengajian massal yang bisa dikategorikan sebagai fenomena sufisme perkotaan. Namun kesalehan ritual itu belum berbanding lurus dengan kesalehan sosial.
Dalam terminologi lain, fikih masih belum bergandengan dengan akhlak. Rajin salat, tapi belum menjauhkan diri dari sikap keji dan munkar sebagaimana diharapkan Al-Quran (Al-Ankabut: 45). Puasa masih sekadar menahan lapar dan dahaga, belum melumpuhkan nafsu angkara dan menumbuhkan empati sosial sebagaimana disinggung dalam hadis Nabi. Membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokan saja, belum menginternalisasi dalam hati dan pikiran serta mengeksternalisasi dalam perilaku dan perbuatan sebagaimana disinggung Sayyidina Ali. Pergi haji beberapa kali, tapi masih melakukan korupsi. Padahal, Al-Quran kerap menjadikan akhlak sebagai parameter fikih. Rasul pun diutus untuk memperbaiki akhlak, baru kemudian fikih.
Kedua, masih terkait dengan poin pertama. Keberagamaan kita masih cenderung simbolik, belum substansial. Penelitian The Wahid Institute pada 2015, misalnya, masih menempatkan Aceh, yang menerapkan syariat Islam, sebagai wilayah kedua teratas pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketiga, kita masih kerap mengusung paradigma dan sikap keberagamaan yang ekstrem, intoleran, dan sentimental. Laporan keberagamaan di Indonesia 2015 dari Setara Institute mencatat terus meningkatnya angka intoleransi di masyarakat muslim kita, yakni 197 peristiwa pelanggaran.
Keempat, negara kerap tak hadir menjaga kerukunan antar dan intra-umat beragama sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Bahkan, hukum lumpuh pada kalangan ekstremis agama.
Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan keragaman tradisi dan jejak keberislaman yang moderat, akulturatif, dan maju. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dua realitas tersebut seharusnya menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat peradaban dan kebangkitan Islam. Apalagi, kaum muslim di Timur Tengah kian terjebak dalam krisis. Sebaliknya, kita tetap selamat.
Sarjana Barat, seperti Samuel Huntington, Bernard Lewis, dan Ellie Kedourie, memandang Islam dan demokrasi sebagai dua entitas berbeda yang berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, Islam diklaim bertanggung jawab atas kegagalan konsolidasi demokrasi di negara-negara muslim. Namun tesis itu tak terbukti di Indonesia. Faktanya, Islam dan demokrasi berjalan beriringan.
Terbentuknya kota (lalu menjadi negara) yang islami di sini akan memperteguh tesis keselarasan Islam dan demokrasi di tingkat substantif dan praktis. Pasalnya, ada irisan besar di antara keduanya: keadilan, kesejahteraan, hak asasi, kejujuran, toleransi, egalitarian, dan seterusnya. Ia juga bisa menjadi kritis bagi dunia Barat, yang masih kerap bermasalah seperti halnya negara-negara Timur Tengah. Sementara negara Timur Tengah mengalami krisis keberjarakan Islam dengan perilaku yang islami, Barat mengalami krisis keberjarakan antara demokrasi prosedural dan substansial, yang kian menjadi fokus kajian sarjana Barat, seperti Amartya Sen.
Husein Ja'far Al Hadar, Direktur Cultural Islamic Academy Jakarta
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 17 Mei 2016
Ikuti tulisan menarik Husein Jafar Al Hadar lainnya di sini.
