x

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengapa masyarakat saat meresmikan Pasar Kebon Bawang, Jakarta Utara, 13 September 2016. TEMPO/Larissa

Iklan

edy mulyadi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Ahok dan Polah Transaksional Parpol

Diperlukan cagub yang benar-benar kuat untuk melawan Ahok. Apakah kali ini parpol mau meninggalkan polah transaksional?

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

 

Oleh Edy Mulyadi*

 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rasanya semua orang sepakat, kalau dikatakan Cagub Petahana DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahja Purnama adalah tokoh kuat. Sebagai Gubernur, dia punya kekuasaan yang besar. Dengan kekuasaan yang besar itu, lelaki yang telengas kepada rakyat kecil dan mesra kepada pengusaha besar tersebut, bisa mengerahkan Satpol PP untuk menggusur paksa permukiman rakyat kecil di ratusan titik. Dengan kekuasaan yang besar itu pula dia bisa memerintahkan Polisi, bahkan TNI, untuk terlibat dalam penggusuran yang beringas dan brutal. Padahal, melibatkan TNI dalam penggusuran jelas melanggar UU TNI dan Kepolisian. Khusus Polisi, hanya baru boleh terlibat, jika sudah ada keputusan tetap dari pengadilan.

Sebagai Gubernur, dia juga punya APBD DKI yang jumlahnya lebih daripada Rp70 tiliun. Bayangkan, apa yang bisa dia lakukan dengan uang berjumlah superjumbo itu. Dana tadi bisa bertambah lagi menjadi nyaris tak terbatas, hasil ‘sumbangan’ para taipan pemilik perusahaan properti alias pengembang yang lapar lahan.

Dan, the last but not least, Ahok juga didukung penuh Presiden Jokowi. Sedikitnya ada dua indikator utama pria yang hobi memaki-maki itu di-back up habis-habisan oleh sang Presiden. Pertama, tidak kunjung tersentuhnya Ahok dalam berbagai kasus hukum yang menyeret dan menyebut namanya. Padahal, indikasi dan bukti keterlibatannya dalam kasus-kasus korupsi itu sangat terang-benderang.

KPK dan niat jahat

Contoh dagelan yang paling tidak lucu ada pada kasus pembelian RS Sumber Waras. Padahal BPK sebagai auditor resmi pemerintah yang dilindungi konstitusi menyebut ada kerugian negara Rp191 miliar.

Yang bikin norak dan perut mual, KPK mengabaikan fakta itu dan malah berpendapat harus ada niat jahat yang ditemukan pada Pelaku terlebih dulu, baru sebuah kasus bisa dianggap memiliki unsur korupsi.  

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Berdasarkan pasal ini, esensi perbuatan  korupsi  adalah telah ditemukannya adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang dari seorang  penyelenggara negara,  dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Jadi, sejak kapan KPK menjadi pemburu niat jahat. Halooo….???  

Yang lebih membuat naik darah, dirancang langkah kompromi supaya menyelamatkan muka masing-masing pihak. Tidak ditemukan niat jahat, tapi Pemprov DKI berkewajiban menutup kerugian negara yang Rp191 miliar. Wuedan tenaaaannn

Serunya lagi, Kartini Muljadi selaku pihak penjual RS Sumber Waras, mengaku hanya menerima Rp355 miliar. Padahal, Pemprof DKI telah menggelontorkan dana hingga Rp755 miliar. Pertanyaannya, kemana lagi yang Rp400 miliar sisanya? Siapa yang menerima? Sayangnya, tidak sebiji pun lembaga negara yang memerintahkan dan atau melakukan audit investigasi aliran dana itu.

Berangkat fakta ini, pertanyaannya, tangan siapakah yang begitu berkuasa hingga bisa mengatur dagelan yang amat tidak lucu itu? Mungkinkah ada Presiden Jokowi di balik semua adegan yang mematikan akal sehati dan hati nurani tersebut? Kalau iya, gerangan motivasi apa sebenarnya yang melatarbelakanginya?

‘Bakwan’ di balik reklamasi

Indikator kedua, dicopotnya Rizal Ramli dari posisinya sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya. Publik yakin betul, bahwa terpentalnya Rizal Ramli karena dia mengganggu reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang berujung pada menghentikan secara permanen reklamasi pulau G. Padahal, semua juga tahu, bahwa tidak ada izin yang gratis di negeri ini. Dan untuk izin reklamasi tersebut, Ahok sampai bersedia menggusur ribuan nelayan yang selama ini menggantungkan nafkah di sana.

Bagaimana mungkin Jokowi yang selama ini dipersepsi sebagai Presiden yang merakyat dan sering banget blusukan kok bisa mendepak Rizal Ramli yang rekam jejaknya selama ini terbukti berpihak kepada kalangan grass root? Mungkinkah karena Jokowi pasang badan membela Ahok yang menjadi pelayan pengembang?

Dugaan lenyapnya Rizal Ramli dari jajaran cabinet karena ngerecokin reklamasi makin kuat saja, setelah Luhut Binsar Panjaitan Menko Maritim yang baru memutuskan reklamasi Pulau G bisa jalan terus. Sebagai Menteri, mustahil Luhut tidak tahu ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan penghentian reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Ini artinya, dengan melanjutkan reklamasi Pulau G, Luhut sudah melecehkan putusan hukum pengadilan.

Calon ‘ayam sayur’

Nah dengan deretan fakta tersebut, suka tidak suka, Anda harus setuju bahwa Ahok superkuat. Karenanya, diperlukan lawan yang setanding. Dia benar-benar kuat dan terbukti punya rekam jejak bersih. Ibarat petinju kelas berat, Ahok harus dihadapi dengan petinju kelas berat juga. Jangan menyorongkan petinju kelas 'ayam sayur’ yang bakal langsung keok begitu dihajar ‘ayam aduan.’

Pada titik inilah, deklarasi dukungan  Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan)  terhadap Rizal Ramli agar maju dalam Pilkada DKI, pada Rabu, 14 Sep silam, memiliki arti penting. Seperti diketahui, organisasi ini adalah salah satu underbow Partai Keadailan Sejahtera (PKS). Oleh karenanya, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan deklarasi dukungan terhadap Rizal Ramli tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap PKS sebagai induk organisasinya.

Pertanyaannya, mengapa Gema Keadilan melakukan perlawanan? Bukankah semestinya anak-anak muda itu mendukung dan mengamankan keputusan sang induk alias PKS yang telah mengusung Mardani Ali Sera? Apakah Gema Keadilan menilai Mardani bukan lawan setimpal bagi Ahok?

Terlepas dari anggapan Gema Keadilan dan publik soal Mardani, satu hal yang pasti, lawan Ahok haruslah orang yang kuat. Ini menjadi tugas para pimpinan, khususnya Ketum Parpol untuk menyiapkan dan mengajukan tokoh yang sepadan. Terlebih lagi partai-partai yang sejak awal sudah menyatakan, gubernur yang hobi menggusur itu harus dihentikan.

Sudah tidak pada tempatnya Parpol bermain-main. Ini nasib lebih dari 9 juta penduduk Jakarta. Lagi pula, siapa pun tahu, bahwa Pilkada DKI 2017 adalah etalase Pilpres 2019. Terlalu mahal bayaran yang harus dikorbankan, jika mereka masih saja abai terhadap soal ini hanya karena kepentingan pragmatis dan transaksional Parpol.

Pragmatis dan transaksional

Warning ini benar-benar serius kita sampaikan kepada para pimpinan Parpol selaku pemilik ‘tiket’. Bukankah Pilkada adalah hajatannya para parpol? Sehebat dan sebersih apa pun sang calon, kalau tidak mengantungi tiket dari Parpol tetap saja tidak bisa ikut berlaga di Pilkada.

Sayangnya, sudah bukan rahasia lagi, dengan pertimbangan kepentingan pragmatis, para petinggi Parpol itu bisa dan biasa melakukan tindakan transaksional. Apalagi fakta sejarah menunjukkan, sejatinya partai-partai itu tidak memiliki landasan ideologis, visi, dan karakter yang jelas. Berkali-kali polah mereka selalu saja diwarnai deal-deal yang bermuara pada bagi-bagi uang dan kekuasaan.

Tidak mengherankan kalau di antara mereka ada istilah uang calon boneka, uang mundur, uang setengah kalah, sampai uang kalah. Semua ada harga dan jumlahnya. Untuk kepentingan pragmatis dan transaksional, mereka bisa dan biasa melakukan praktik-praktik semacam ini.

Seperti sebuah oprkestra, polah transaksional ini diiringi dengan laku tak sedap lembaga-lembaga survei dan konsultan politik. Lewat rilis, katanya, hasil surveinya, mereka yang sengaja mengangkat calon-calon abal-abal ke atas pemukaan sebagai kandidat potensial melawan petahana. Masyarakat digiring dan dijejali opini, bahwa si kepala daerah ini dan itu, berpeluang memenangi Pilkada DKI. Jika skenario busuk ini sukses, para Cagub ecek-ecek itu kelak bakal dengan amat mudah digilas. Ujung-ujungnya si petahana kembali bertahta.

Katanya mau menjadikan Jakarta lebih baik, Jakarta yang beradab, Jakarta yang memanusiakan penduduknya? Katanya tidak mau gubernur sangar, ganas, dan beringas…? (*)

 

Jakarta, 16 September 2016

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) 

Ikuti tulisan menarik edy mulyadi lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu

Terkini

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu