x

Iklan

Budi Hatees

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Untuk Apa Polda Naik Kelas

Polda Lampung naik kelas, dari sebelumnya tipe B menjadi tipe A. Untuk apa kenaikan kelas itu?

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

1

Berita menggembirakan bagi  jajaran Polda Lampung datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB).  Sepucuk surat Men PAN-RB bernomor B/3108/M.PANRB/9/2016 tanggal 19 September 2016 menyatakan Polda Lampung naik kelas, dari tipe B menjadi Tipe A. Perubahan ini bagian dari program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) untuk menghadirkan lembaga Polri yang melayani publik.

Kenaikan kelas itu tak diperoleh dengan mudah. Ide tentang kenaikan kelas Polda Lampung ini sudah digagas sejak lama. Sejak Polri mereformasi diri dan Polda-Polda di seluruh Nusantara ikut berbenah. Ini bagian kebijakan Grand Strategy Polri yang bertahap itu. Bertahun-tahun diusulkan sebagai Polda tipe A, bertahun-tahun kemudian baru mendapat persetujuan.

Ketika Polda Lampung naik jadi tipe A, hal itu terjadi pada zaman Kapolda Lampung Brigjend Pol Ike Edwin.  Dengan sendirinya Kapolda Lampung yang juga putra Lampung ini mendapat pujian dari public.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejarah akan mencatat, kenaikan kelas Polda Lampung terjadi pada zaman Ike Edwin menjadi Kapolda Lampung. Kita pantas memberi ucapan selamat. Juga, layak berharap semoga Ike Edwin tetap jadi Kapolda Lampung ketika status tipe A itu diresmikan.

Untuk Polda tipe A, Kapolda harus berbintang dua (ispektur jenderal polisi).  Bila Ike Edwin tetap menjadi Kapolda Lampung, dengan sendirinya ia akan mendapat penghargaan satu bintang lagi.

Tapi dalam urusan birokrasi di lingkungan Polri, kita tidak bisa memakai rumus matematika. Di sana tidak ada nilai konstan. Persoalan kepangkatan para jenderal sangat tergantung pada Dewan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri. Tapi keputusan tetap ada di tangan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian.

Yang paling logis, kita harus mempercayai bahwa posisi jenderal adalah posisi yang politis. Jadi, seberapa hebat latar belakang politik seorang jenderal akan sangat menentukan kariernya di masa depan.

Ada kemungkinan Ike Edwin tidak akan jadi Kapolda Lampung lagi. Bila itu yang terjadi, putra Lampung ini akan memasuki masa pensiun dengan pangkat tambahan satu bintang, menjadi Irjend Pol. Tapi, bila tetap jadi Kapolda, kemungkinan besar ia akan pension dengan bintang tiga di pundaknya, pangkat Komisaris Jenderal Polisi.

                                                           2  

POSISI  tawar Ike Edwin bisa sangat baik di mata Wanjakti dan Mabes Polri apabila soal kenaikan kelas Polda Lampung jadi tipe A ini langsung ditindaklanjuti. Caranya, menyesuaikan kondisi yang ada saat ini dengan kelas Polda Tipe A, yakni membenahi struktur yang ada.

Untuk skala prioritas, Polda Lampung harus segera membangun Kepolisian Resort di daerah hasil pemekaran. Masih ada wilayah pemerintahan daerah kabupaten yang belum memiliki Polres, padahal Polres itu penting bukan bagi Polda Lampung, tapi bagi perbaikan kualitas pelayanan polisi terhadap masyarakat. Selain itu, Polsek juga perlu dibenahi dengan fasilitas yang lebih memadai.

Sebab itu, Polda Lampung perlu mengusulkan tambahan kuota polisi (laki-laki maupun perempuan). Jika ketika masih tipe B jumlah personel polisi di Polda Lampung sekitar 15.000  orang, maka perlu ditambah 10-20 % lagi untuk menempati posisi-posisi mengingat akan ada penambahan satuan kerja.

Yang paling penting Polda  Lampung membutuhkan banyak perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi. Saat masih tipe B, Polda Lampung hanya butuh 17 Kombes untuk menempati posisi sebagai Wakapolda, Pengawas, Karo, dan Direktur.  Ketika sudah tipe A, Polda Lampung membutuhkan sedikitnya 28 Kombes untuk posisi Pengawas, Kepada Bidang, Karo, SPKT, dan Direktur.

Mendorong perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang selama ini menjabat menjadi Kombes Polisi sebagai penghargaan, jelas bukan perkara yang mudah.

Pekerjaan itu akan menyulitkan Karo SDM Polda Lampung, karena urusan struktur di tingkat Kombes di lingkungan Mabes Polri sangat krusial. Terlalu banyak produksi Kombes di jajaran Mabes Polri membuat persaingan antara Kombes sangat ketat, apalagi tradisi angkatan berjejaring masih sangat kuat pengaruhnya.

Bagi para Kombes yang kini masih menganggur dan menunggu jabatan di Mabes Polri, perubahan tipe Polda menjadi momentum untuk mendapatkan jabatan. Begitu juga halnya dengan para AKBP, sehingga akan banyak perwira menengah di lingkungan Mabes Polri yang berspekulasi dengan politik pendekatan terhadap pemimpinnya.

Persoalan penting lain yang harus mendapat perhatian dari Kapolda Lampung adalah kondisi markas Polda Lampung yang tidak lagi memadai. Markas yang ada di tengah-tengah kota itu seharusnya dipindahkan ke luar dari wilayah perkotaan untuk lebih memudahkan bagi masyarakat yang mengharapkan pelayanan terbaik polisi.

Polda Lampung jangan memaksakan diri tetap berada di lokasi itu. Belakangan muncul rencana Polda untuk memperluas markas dengan cara menggusur kawasan bersejarah yang ada di wilayah Telukbetung. Polda Lampung memang penting, tapi sejarah yang pernah terjadi di Provinsi Lampung jauh lebih penting.

Situs sejarah yang akan digusur untuk memperlebar markas Polda Lampung itu berupa peninggalan sejarah meletusnya Gunung Krakatau pada 1884.  Situs sejarah itu berupa bukti adanya tsunami di wilayah pesisir Lampung akibat ledakan gunung, yang membuat suar berpindah ke darat. 

3

YANG paling penting dari perubahan tipe Polda Lampung menjadi tipe A adalah bagaimana meningkatkan peran dan fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung ke depan. Bidang Propam Polda Lampung yang sebelumnya dipimpin seorang perwira menengah berpangkat AKBP, setelah jadi tipe A akan dipimpin oleh perwira berpangkat Kombes.

Perubahan ini sekaligus menandai peningkatan fungsi dan tanggung jawab Bidang Propam Polda Lampung sebagai “penjaga” perilaku anggota Polri yang melanggar. Banyak anggota Polda  Lampung yang disinyalir terlibat berbagai kasus kriminal seperti narkoba, makelar kasus, dan lain-lainnya Untuk itu, diperlukan seorang Kepala Bidang Propam Polda Lampung yang punya track record baik, sehingga persoalan-persoalan menjaga citra Polri di wilayah Provinsi Lampung menjadi lebih prospektif. 

Ikuti tulisan menarik Budi Hatees lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler