Fenomena calon independen dalam Pemilukada menarik dicermati. Idealnya, calon pemimpin lahir atau melalui partai politik (parpol) sebagai pilar utama demokrasi. Ibaratnya, parpol adalah filter yang menyaring calon-calon pemimpin hingga lahir figur-figur berkualitas dan kompeten. Parpol diimajinasikan layaknya sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang berkualitas unggulan, karena di dalamnya telah dilakukan uji laboratorium yang ketat sehingga produk yang keluar benar-benar berkualitas, orisinal, dan layak dipakai serta tidak membahayakan.
Fenomena calon independen tentu menimbulkan tanda tanya besar: apa yang terjadi dengan parpol saat ini? Kenapa ada yang memilih jalur independen daripada diusung parpol? Benarkah kepercayaan publik terharap parpol telah merosot? Dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2013 dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, peran parpol dan DPRD yang termasuk dalam aspek lembaga demokrasi merosot. Angka untuk peran parpol turun menjadi 53,51 dari 69,52 pada 2012. Sementara peran DPRD turun dari 35,53 pada 2012 menjadi 35,33.
Dalam berbagai jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, secara konsisten juga ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap institusi parpol dan para politisi. Menurut LSI, pada awal 2015 tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan DPR berada di kisaran 50 persen. Ini angka terendah dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden sebesar 83 persen, KPK 81 persen, dan TNI 83 persen.
Penurunan ini jelas menggambarkan bahwa memang parpol saat ini “bermasalah”, sehingga perlu direformasi secara total. Reformasi ini terutama dalam proses rekrutmen calon dan kaderisasi. Kegagalan pada dua hal ini tidak hanya membuat parpol “kurang diminati” tetapi juga kerap melahirkan para calon pemimpin dan kader bermasalah di kemudian hari. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elite dan kader parpol menunjukkan secara terang kegagalan tersebut.
Berdasarkan penelitian mengenai parpol di sejumlah negara demokrasi, partai yang berhasil memperoleh dukungan dan persepsi positif serta sukses dalam pemerintahan adalah partai yang menjalankan triangle of best practices (Breth and Quibell, 2003). Tiga praktik terbaik itu adalah demokrasi internal, transparansi, dan penjangkauan masyarakat (outreach).
Sebagai pilar utama demokrasi, reformasi parpol dapat dimulai dengan melihat kembali hakikat serta fungsi dan tanggung jawab parpol dalam relasinya dengan kekuasaan di satu sisi dan pada sisi lain dengan masyarakat yang merupakan “tanah kelahirannya”. Dalam hal ini, mengutip Firmanzah dalam Marketing Politik (2008), setidaknya ada empat fungsi parpol yang perlu ditegaskan dan disadari kembali oleh parpol.
Pertama, parpol adalah agen sosial. Dalam hal ini, parpol tidak hanya sebatas kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Dengan begitu besarnya akses yang dimiliki parpol, muncul juga tanggung jawab sosial yang harus diemban. Orang yang masuk ke dalam suatu parpol diharapkan tidak hanya memfokuskan diri mereka pada cara mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan hanya alat dan instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah penciptaan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
Kedua, parpol adalah pelayan publik. Menjadi pelayan publik berarti bahwa keberadaan parpol dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, bangsa dan negara. Hal-hal yang akan dilakukan oleh parpol harus berorientasi pada perbaikan kondisi sosial masyarakat, dan tidak hanya terbatas pada apa yang dirasakan benar oleh parpol tersebut. Parpol harus selalu hadir untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi publik.
Ketiga, parpol adalah agen pembaharuan. Parpol tidak cukup hanya memiliki visi dan tujuan jangka panjang yang jelas. Parpol juga harus menjadi agen pembaharuan. Parpol harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan terobosan ide dan gagasan mereka dalam masyarakat. Parpol dituntut untuk selalu memikirkan inovasi yang tiada henti guna mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi. Parpol harus mampu menjadi motor penggerak utama dalam perubahan sosial. Maka parpol harus memiliki kesadaran selangkah lebih maju dibandingkan kesadaran masyarakat.
Keempat, parpol adalah harapan sosial. Masyarakat berharap bahwa parpol mampu untuk memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, dan bukannya menjadi sumber masalah itu sendiri. Karena itu, cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus parpol harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politik yang diberikan kepada mereka pun harus diubah. Parpol bukan tempat untuk mencari uang dan materi. Parpol adalah entitas yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
Introspeksi parpol mutlak dilakukan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek, misalnya, seperti digagas PDI Perjuangan yang menyelenggarakan “sekolah calon kepala daerah”. Secara jangka panjang, parpol perlu menanamkan nilai-nilai demokrasi sejati pada dirinya sendiri dengan kesadaran akan fungsinya sebagai agen sosial, pelayan publik, agen pembaharuan dan harapan sosial. Jika reformasi ini berhasil, seseorang mungkin tak akan lagi berpikir untuk menjadi partisipan dalam Pemilukada lewat jalur independen. Kepercayaan masyarakat terhadap parpol juga akan kembali meningkat.
Ikuti tulisan menarik fajar kurnianto lainnya di sini.
