Aspal Buton adalah aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal alam ini adalah satu-satunya sumber daya aspal alam yang terdapat di Indonesia. Hal apa yang paling menarik dari aspal Buton ini untuk kita perbincangkan? Adapun hal yang paling menarik untuk kita ketahui bersama adalah bagaimana cara dan upaya pemerintah Indonesia untuk mau mendobrak kebuntuan masalah swasembada aspal ini?. Swasembada aspal hukumnya adalah wajib. Karena deposit aspal alam di Pulau Buton sangat melimpah. Dan akan cukup banyak untuk mampu memenuhi kebutuhan aspal nsional di dalam negeri selama lebih dari 100 tahun.
Pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu. Mengapa selama 78 tahun Indonesia merdeka, dan Indonesia sudah 7 kali berganti presiden, tetapi Indonesia masih belum mampu juga untuk berswasembada aspal?. Jawaban dari pertanyaan ini yang mungkin saja adalah benar, karena pemerintah Indonesia sudah 45 tahun lamanya berada di dalam zona nyaman impor aspal, sehingga sudah tidak memiliki hasrat dan kemauan politik lagi untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton.
Seandainya saja asumsi ini adalah memang benar, maka berarti bahwa jalan untuk Indonesia mau berswasembada aspal sudah tertutup rapat, dan menemui jalan buntu. Lalu apakah masih ada kesempatan dan harapan lagi untuk mampu mendobrak kebuntuan ini? Kebuntuan ini kelihatannya hanya berada di dalam alam pikiran diri kita sendiri saja. Oleh karena itu untuk mendobrak kebuntuan swasembada aspal ini kita harus menggunakan intelektualitas dan akal sehat pikiran kita. Kita harus berani berpikir positif dan inovatif, bahwa sejatinya di dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa orang yang paling pintar dan cerdas yang pernah hidup di dunia ini adalah Albert Einstein. Oleh karena itu untuk mendobrak kebuntuan untuk swasembada aspal, kita butuh dan terpaksa minta bantuan Albert Einstein. Einstein pernah mengatakan: “Masalah penting yang kita hadapi, kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama, seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut”. Bagaimana cara kita memahami pemikiran Einstein ini?
Seandainya saja masalah kebuntuan swasembada aspal adalah penyebabnya adalah karena pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mau berswasembada aspal, dan karena sudah merasa sangat nyaman dengan mengimpor aspal. Maka cara dan upaya untuk mau memecahkan masalah ini adalah dengan memaksa pemerintah untuk mau memiliki kemauan politik berswasembada aspal. Tetapi cara ini adalah tidak akan efektif, karena dengan cara memaksa, maka akan terjadi friksi dan gesekan birokrasi. Sedangkan kita sudah tahu, bahwa pemerintah sejatinya sudah merasa sangat nyaman dengan mengimpor aspal selama 45 tahun.
Untuk memecahkan masalah menurut nasehat dari Einstein, kita harus berpikir bagaimana caranya agar pemerintah mau memiliki kemauan politik untuk swasembada aspal tanpa harus memaksa, dan atas kesadaran dan kemauannya diri sendiri. Adapun pemikirannya adalah sebagai berikut.
Atas dasar pemikiran bahwa pemerintah bisa mengatur mengenai masa depan dan nasib aspal Buton, tetapi pemerintah tidak bisa mengatur masalah martabat, harga diri, dan kedaulatan orang-orang Buton untuk menjadi “Tuan” di negerinya sendiri, maka solusi yang ditawarkan adalah rakyat Buton harus berani memilih Gubernur dan Bupati baru yang pasti harus mampu mewujudkan swasembada aspal di dalam masa 5 tahun pemerintahannya. Rakyat Buton sudah tidak mau lagi dibodoh-bodohi dengan “membeli kucing di dalam karung”. Apalagi apabila pada karung tersebut ada tulisan “Bansos”.
Sebentar lagi akan diadakan Pemilihan Kepada Daerah baru (Pilkada). Hal ini merupakan sebuah kesempatan paling baik bagi rakyat Buton untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Dan masa depan rakyat Buton ini diyakini akan bersumber dari berkah dan kekayaan aspal alam Buton yang jumlahnya sangat melimpah. Apabila Indonesia sudah mampu mewujudkan swasembada aspal, maka rakyat Buton merasa sangat yakin bahwa masa depan mereka akan lebih gemilang, cerah, dan bahagia.
Untuk memilih seorang Gubernur baru dan Bupati baru, yang akan mau dan mampu mewujudkan swasembada aspal, caranya bagaimana? Adapun satu-satunya cara adalah dengan meminta kepada mereka untuk mau menandatangani “Kontrak Politik” untuk mewujudkan swasembada aspal di dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Mereka diminta untuk membuat Peta jalan untuk mendobrak kebuntuan swasembada aspal yang telah terjadi selama ini. Mereka harus membuat target antara pencapaian tiap tahunnya. Dan apabila target-target antara tersebut tidak mampu dicapainya, maka mereka harus berani dengan suka rela mengundurkan diri, karena sudah tidak mampu lagi melaksanakan Kontrak Politik dengan baik.
Selama ini rakyat telah memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan kepala daerah lainnya, tanpa tahu siapa sosok jati diri dari calon pemimpin kita tersebut? Sekarang adalah jamannya pencitraan, hoaks, dan tipu daya. Bagaimana mungkin rakyat akan bisa tahu pasti bahwa calon pemimpin kita itu adalah seorang yang cerdas, berahlak jujur dan amanah? Bagaimana cara kita tahu pasti, bahwa dengan terpilihnya mereka menjadi pemimpin rakyat, maka rakyat akan dapat hidup lebih makmur dan sejarahtera? Ingat, Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun, dan Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Sejatinya yang harus bertanggung jawab dan disalahkan adalah pemimpin-pemimpin rakyatnya. Karena hak rakyat adalah untuk hidup lebih sejahtera. Dan kewajiban dari pemimpin adalah untuk menyejahterakan rakyatnya.
Apakah menuntut hak rakyat untuk sebuah “Kontrak Politik” kepada para calon Gubernur dan Bupati baru adalah terlampau berlebihan?. Jawabannya adalah tidak. Karena rakyat Buton sudah menunggu selama 78 tahun untuk menikmati berkah dari kekayaan sumber daya aspal Buton. Dan kalau kali ini Gubernur dan Bupati baru tidak mampu menjamin hak rakyat untuk mendapatkan kepastian masa depan rakyat Buton yang lebih baik dan sejahtera, maka untuk apa rakyat repot-repot memilih mereka? Kalau mereka tidak sanggup, katakanlah dengan jujur dan berani berterus terang. Dan jangan sampai akan mengecewakan perasaan hati nurani rakyat Buton yang selama ini telah berharap banyak akan adanya perubahan nasib yang lebih baik.
Kontrak Politik untuk swasembada aspal merupakan tantangan berat bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Apakah beliau setuju dan merestuinya? Tidak ada maksud lain dan niat buruk di balik semua itu, kecuali bentuk sebuah upaya untuk mendobrak kebuntuan swasembada aspal. Kalau pak Prabowo mempunyai strategi dan kebijakan yang lebih baik, silahkan disampaikan kepada rakyat Buton. Selama strategi dan kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk menyejahterakan rakyat Buton, rakyat Buton pasti akan setuju.
Pertanyaannya sekarang adalah apabila tidak ada seorangpun dari para calon Gubernur dan Bupati baru yang akan mau menandatangani “Kontrak Politik” untuk mendobrak swasembada aspal, apakah Pilkada akan jalan terus? Boleh saja jalan terus. Tetapi jangan salahkan, apabila tidak akan ada satu orangpun rakyat Buton yang akan mau memilih para calon Gubernur dan Bupati baru tersebut. Percuma saja dipilih, kalau mereka tidak berani untuk menandatangani “Kontrak Politik” untuk mendobrak kebuntuan swasembada aspal. Oleh karena itu, seorang Gubernur dan Bupati itu harus sehati dan sejiwa dengan rakyat yang memilihnya. Jangan sampai ada dusta diantara kita.
Seandainya saja tidak ada seorangpun dari putra daerah calon-calon Gubernur dan Bupati baru tersebut yang mau menandatangani “Kontrak Politik” untuk mendobrak kebuntuan swasembada aspal ini, mungkin ada baiknya kita harus berani bercermin diri kepada teladan, akhlak, dan karakter dari seorang Shin Tae Yong, pelatih Timnas Indonesia, yang telah berani melawan negaranya sendiri, Korea Selatan, demi kata suci “profesionalisme”. Dan Timnas Indonesia berhasil menang. Sejatinya rakyat Buton butuh seorang Gubernur dan Bupati baru yang menjujung tinggi profesionalisme.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
