Senin, 27 Maret 2023 06:18 WIB

Sikap Pemimpin yang Membuat Propaganda

Lahirnya UU yang keluar dari norma hukum, UU Cipta Kerja yang prosesnya grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. Bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU. Pemerintah merespon sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker. Dari runyamnya persoalan UU Cipta Kerja yang semakin memanas tanpa ada penyelesaian yang melibatkan masyarakat.

Senin, 4 Juli 2022 19:01 WIB

Kegagalan Bandung Bondowoso Jangan Diikuti Dalam Revisi UU Sisdiknas

Minggu, 11 Juli 2021 10:02 WIB

Dosen Teknik Informatika UNPAM Gelar Pengabdian Masyarakat Melalui Pelatihan Sosial Media Marketing

Pelatihan Sosial Media Marketing bagi UMKM di Masa Pendemi Covid-19 sebagai Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang bersama Yayasan Mulia Kreatif Berdaya (Mutiara) Jakarta Selatan.

Minggu, 11 Oktober 2020 18:33 WIB

Pemerintah dan DPR Bagaikan Belahan dari Satu Jiwa

Prinsip check and balance dalam praktik demokrasi terbukti macet, sebab partai-partai yang dominan di DPR adalah partai-partai yang juga mengisi kursi kabinet. Meskipun pemerintah dan DPR dua institusi yang secara formal berbeda, spirit keduanya kok susah dibedakan. Bagaikan belahan dari satu jiwa, selalu seiring sekata.

Rabu, 25 September 2019 20:11 WIB

Benarkah RKUHP Ditunda? Untuk Apa ILC Semalam?

Demonstrasi yang menurut Moeldoko dan Wiranto sudah tak relevan serta sebuah tayangan televisi Selasa malam lalu menunjukan sesuatu tentang RKUHP.

Selasa, 17 September 2019 23:52 WIB

DPR Tancap Gaspol, Apa Tujuan Akhirnya?

Keberhasilan pemerintah dan DPR dalam berkolaborasi menggarap revisi UU MD3, KPK, dan sebentar lagi KUHP akan membuat perjalanan pemerintahan ke depan tanpa check and balances yang memadai. Perbedaan yang mungkin terjadi antara pemerintah dan DPR akan jauh lebih mudah diselesaikan melalui kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan di antara elite politik.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Mengapa Parpol Ngotot Merevisi UU KPK?

artai politik yang bersikukuh ingin merevisi UU KPK adalah PDI-P, yang jadi inisiator perubahan, Golkar, dan PKB. Alasan pendukung revisi UU KPK cenderung defensif.