x

#Desa #BUMDES

Oleh: Raihannisa Rafaida

Jumat, 18 Agustus 2023 10:26 WIB

Mahasiswa UGM Inisiasi Pembuatan Database Kependudukan di Dusun Karangasem

Informasi mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah memiliki peranan yang vital dalam menunjang proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Oleh: Punta Yoga Astoni

Selasa, 23 Mei 2023 18:03 WIB

Lokalisme Komunitas Kendeng Sebagai Benteng Kolonialisme Industri Semen

Pola pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini setidaknya memberikan gambaran bahwa urusan industri ekstratif adalah urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Entitas lokal (masyarakat desa) tidak diberikan porsi yang cukup untuk menentukan kebijakan tersebut. Masyarakat desa di sini seharusnya dilihat sebagai pihak yang paling dominan menentukan arah pembangunannya dikarenakan berkaitan pengelolaan sumber daya alam. Konflik Kendeng dapat diambil sebagai salah satu contoh kegagalan negara dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan hak lokalisme masyarakat desa di Pegunungan Kendeng.

Oleh: syncore subandi

Rabu, 20 April 2022 19:03 WIB

Pelatihan Bumdes Badan Usaha Milik Desa untuk Pengurus BUM Desa se-Indonesia

Pelatihan BUMDes digelar pekan depan tanggal 21-22 April 2022 melalui Zoom/Daring dan bisa diikuti Pengurus Badan Usaha Milik Desa seluruh Indonesia.

Oleh: syncore subandi

Jumat, 11 Februari 2022 09:42 WIB

3 Kunci Sukses Pengurus BUMDes Bertahan di Tengah Pandemi

Hantaman pandemi sejak tahun 2020 banyak merobohkan sistem ekonomi desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa perlu memikirkan strategi terbaik untuk bisa bertahan

Oleh: Faisal Alfarhan

Senin, 22 November 2021 19:44 WIB

Peran Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Peran Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang berkiatan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan semua hak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang. Kewajiban pendapatan, pengeluaran, keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hak dan kewajiban desa, keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa diukur memakai uang dan barang, maka berdasarkan itu desa diberikan wewenang dan dana yang mencukupi supaya bisa mengurus potensi yang dimilikinya guna menaikkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh: Aufar Finasrullah

Kamis, 2 September 2021 15:59 WIB

Memberdayakan Bumdes lewat Platform Digital di Desa Kemuningsari Kidul oleh Mahasiswa KKN Unej

Mahasiswa KKN di Desa Kemuningsari Kidul dengan sasaran Ketua Bumdes

Oleh: Noor Annisa Falachul Firdausi

Rabu, 11 Agustus 2021 16:50 WIB

Menepis Kepenatan di Desa Wisata Grogol, Seyegan, Sleman

Di tengah keterbatasan yang saat ini menyelimuti, ada berbagai macam aktivitas yang ingin segera kita wujudkan, salah satunya merencanakan perjalanan untuk dilaksanakan seusai pandemi. Tak ada salahnya Anda menambahkan Desa Wisata Grogol sebagai destinasi yang hendak dikunjungi nantinya.

Oleh: Muwaffiq Jufri

Selasa, 3 Maret 2020 07:59 WIB

Berkat Integritas, 3 Kades Ini Sukses Menjadikan Desanya Berpendapatan Miliaran Rupiah

Oretan prestasi emas para Kades di artikel ini tentu berbanding terbalik dengan banyaknya endapan dana daerah yang tertimbun di bank-bank daerah. Antara dana daerah nganggur yang berbanding terbalik dengan dana desa yang sukses membangun. Inilah kisah sukses Kades di Desa Ponggok (Klaten), Pujon Kidul (Malang), dan Serang (Blitar).

Oleh: Alhemo Nawir Chanel

Rabu, 15 Januari 2020 14:17 WIB

Peran Akademisi dan Birokrasi Desa dalam Membangun Desa Melalui BUMDes

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu penggerak ekonomi masayarakat Desa. Akademisi dan aparatur harus memiliki kualitas dan kuantitas untuk menunjang pembangunan desa, untuk menuju desa yang mandiri.