Tim PBK melakukan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga

 Selama ini Dinas Tenaga Kerja memiliki peran dan tanggungjawab melakukan fungsi pengawasan  terhadap para pekerja di perusahaan (sektor formal), kegiatan yang sama diharapkan juga dapat dilakukan pada Pekerja di sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Itu harapan kami.

 Karena belum ada Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi teman-teman Pekerja Rumah Tangga, upaya perlindungan bagi PRT dirasa kurang atau tidak merasa ada perhatian dari pemerintah. Walaupun sudah ada PERMENAKER no. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dirasa masih belum cukup untuk dijadikan pijakan di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Propinsi sehingga menjadi alasan Dinas Tenaga Kerja bagian Pengawasan untuk tidak menjalankan perannya.  Disamping adanya fakta keterbatasan jumlah tenaga pengawas yang menjadikan kecil kemungkinan dapat dijalankannya fungsi pengawasannya bagi pekerja di sektor informal (salah satunya PRT) secara optimal.

Kehadiran Tim Pemantau PRT Berbasis Komunitas diharapkan dapat memberikan alternatif terhadap pengawasan PRT selama masih masa transisi atau belum berjalannya pengawasan pada sektor ini. Melalui Promote*, dilakukan uji coba Model Pemantauan PRT Berbasis Komunitas (PBK). Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk membangun komitmen pemangku kepentingan di tingkat komunitas dalam mempromosikan Kerja Layak bagi PRT dan Penanggulangan Pekerja Anak, khususnya Pekerja Rumah Tangga Anak. Adapun secara spesifik mempunyai bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan norma kerja layak bagi PRT dan penanggulangan PRTA. (2) Mensosialisasikan Permenaker RI No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (3) Membangun jejaring di tingkat komunitas untuk pengembangan Model Pemantauan PRT/PRTA Berbasis Komunitas

Awalnya, di internal tim Promote dan banyak kalangan meragukan kehadiran tim pemantau PRT bisa melakukan peranya dalam uji coba pemantauan PRT di kawasan perumahan elite kota Malang. Hal ini cukup beralasan, mengingat kegiatan pemantauan PRT berarti memasuki wilayah rumah tangga seseorang/ para pengguna jasa PRT (ranah privasi).  Akan tetapi keraguan tersebut terpatahkan ketika Ibu Dewi bersama para kader PKK dan Ketua RT di lingkungannya terlibat secara aktif dalam kegiatan pemantauan PRT I lingkup RT. Tahapan demi tahapan kegiatan pemantauan PRT dijalani mengacu pada panduan yang dirancang oleh JARAK.

Masa Persiapan

Pada tahun 2015, Tim Promote melakukan pemetaan di beberapa wilayah perumahan di kota Malang dan memilih satu di antara wilayah perumahan tersebut sebagai lokasi uji coba PBK. Lokasi ini memenuhi kriteria: (1) Lokasi berada di wilayah perumahan yang diindikasikan banyak PRT, (2) RT/RW setempat mendukung dan proaktif terhadap proses pelaksanaan kegiatan uji coba pemantauan PRT.

Selanjutnya, tim melakukan perijinan secara formal di beberapa kelurahan, sekaligus mohon rekomendasi dari pihak Kelurahan agar RT/RW serta tokoh masyarakat setempat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut. Masing-masing kepala Kelurahan memberikan apresiasi terhadap rencana uji coba kegiatan pemantauan PRT berbasis komunitas, dengan memberikan surat rekomendasi untuk kelancaran kegiatan pemantauan PRT di tingkat RT/RW demikian halnya dengan Ketua RW juga memberikan respon positif dan diminta koordinasi ke masing-masing RT.

Ketika masuk pada tingkat RT rata-rata pengurus maupun warga tidak langsung merespon dan terkesan ragu-ragu bahkan ada juga yang keberatan menerima tim dengan berbagai alasan. Ada yang merasa akan menambah beban kerjanya, khawatir akan terjadi konflik dengan warganya, dll. Dengan pertimbangan para Ketua RT yang cenderung tidak siap untuk dijadikan lokasi uji coba, maka tim mengambil salah satu RT yang memberikan respon positif terhadap rencana kegiatan tersebut. Salah satu RT yang berada di Perumahan kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing dianggap siap untuk menjadi lokasi uji coba PBK ini.

Strategi

Dengan didapatkannya wilayah perumahan yang memenuhi kriteria, tim Promote mulai menyusun strategi dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembekalan Tim Pemantau.
2. Sosialisasi Permenaker No.2 Tahun 2015 dan Norma Kerja Layak bagi PRT, kepada warga melalui pertemuan PKK dan kunjungan warga yang dilakukan tim pemantau.
3. Pengisian form pendataan PRT oleh para pengguna jasa PRT yang dikoordinir oleh Tim Pemantau.
4. Melakukan rekapitulasi data PRT.
5. Melakukan pemantauan / kunjungan ke PRT yang terdata.
6. Analisis data PRT berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan PRT.
7. Melakukan rujukan ke Lembaya Layanan (Hotline) apabila terjadi kasus terhadap PRT.
8. Fasilitasi refleksi hasil kegiatan tim pemantau secara berkala.
9. Melaporan hasil pemantauan pada otoritas terkait.

Tim Pemantau

Di lokasi ujicoba, kami menemukan beberapa orang yang tergabung menjadi tim PBK. Mereka mampu memerankan sebagai tim yang solid di wilayah tersebut. Ibu Dewi, yang terpilih menjadi ketua tim, bersama kader PKK sebagai anggota, dibantu Satpam setempat.  Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Ketua RT dan Ketua RW terlibat didalamnya.

Ibu Dewi bersama anggota timnya melakukan kegiatan sosialisasi Permenaker mengenai Perlindugan PRT kepada ibu-ibu melalui kegiatan pertemuan PKK yang sekaligus menyampaikan form pendataan untuk diisi oleh para pengguna jasa PRT. Kepada warga yang tidak hadir, tim melakukan sosialisasi dan pendataan dengan cara anjangsana ke masing-masing rumah warga.

Hasil Pemantauan

Pengguna jasa PRT yang telah didata, ada sebanyak 27 KK dari 52 KK warga. Dari form pendataan yang telah dibagikan pada warga pengguna jasa PRT, tidak semuanya langsung  mengisi dan mengembalikanhya. Para pengguna jasa PRT yang belum mengembalikan formulir pendataan, tim pemantau melakukan croscek  didampingi tim Promote.  Ternyata  para pengguna jasa PRT yang belum mengembalikan formulir beralasan, mereka menunggu untuk diambil datanya oleh Tim Pemantau, ada yang belum sempat ngisi karena masih ada kegiatan keluar kota, ada yang mau dititpkan satpam, ada pula yang masih ragu untuk mengisi dan mengembalikan form pendataan PRT kepada RT/tim pemantau. Kalau warganya yang masih ragu Ketua RT memperoleh mandat dari tim pemantau untuk melakukan klarifikasi dan melakukan pendekatan lebih lanjut.

Dengan adanya peran dan komitmen yang kuat dari tim PBK telah terdata 36 PRT dari 27 pengguna jasa PRT di lokasi tersebut. Secara bertahap semua penguna jasa PRT berkenan melaporkan data PRTnya. Berjalannya sistem PBK di wilayah ini memberikan inspirasi bagi banyak orang yang hadir saat pertemuan di Malang (23 Mei 2016) dan Surabaya (16 Januari 2017). Tim PBK Malang berbagi pengalaman dan sekaligus bisa menjadi contoh untuk mengembangkan model kegiatan pemantauan PRT berbasis komunitas di wilayah perumahan khususnya yang berada di desa/Kelurahan  wilayah Malangraya.

Kehadiran tim PBK ini nantinya dapat menjadi “alarm” dini jika terjadi sesuatu pada PRT yang mungkin selama ini tidak mempunyai tempat untuk mengadu atau mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Dan salah satu tujuan yang juga melekat pada tim PBK ini adalah mencegah anak-anak bekerja di sektor rumah tangga karena beratnya beban kerja yang harus ditanggung anak.

Sistem PBK ini masih perlu dimantapkan agar bisa menjadi pola pengawasan yang melekat bagi komunitas untuk melindungi anak dan PRT secara umum. Ayo wujudkan Kerja Layak PRT dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak.

Salam,

Budi - LPKP Jatim

Catatan:

* Promote, sebuah program yang difasilitasi JARAK, bekerjasama dengan LPKP Jatim atas dukungan ILO Jakarta

* PBK, sebuah model Pemantauan PRT/PRTA berbasis Komunitas

Ikuti tulisan menarik JARAK STOP PEKERJA ANAK lainnya di sini.