Dalam sebuah masyarakat yang modern, kita memang tidak boleh alergi atau menolak keberadaan partai politik (parpol). Parpol sudah seharusnya ada menjadi bagian dalam kehidupan politik yang demokratis, sebagai sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan tentu saja damai. Ketiadaan parpol jelas akan mengacaukan sistem sosial karena tak terwadahinya beragam kepentingan yang saling bersaing diantara kelompok masyarakat. Basis sosiologis parpol jelas, ia tumbuh dari ideologi dan kepentingan yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, parpol sangat dekat dengan urusan ideologi dan kepentingan rakyat banyak yang terakomodasi secara baik dalam sebuah sistem kenegaraan.
Parpol jelas lahir dan dibesarkan oleh masyarakat, sehingga tentu saja seluruh keinginan dan cita-cita rakyat dalam memimpikan kesejahteraannya diserahkan sepenuhnya kepada parpol yang mereka yakini. Parpol bukan segelintir elit politik yang memiki power untuk mengatur kekuasaan negara, tetapi lebih dari itu, ia merupakan cerminan ideologi dan kepentingan masyarakat, sekaligus tumpuan harapan rakyat yang menyuarakan kesejahteraan yang mereka titipkan kepada parpol. Namun sejauh ini benarkah demikian? Jangan-jangan kenyataannya yang seringkali kita saksikan, parpol malah membajak kepentingan dan kedaulatan negara demi selera dan kepentingan mereka. Lihat saja, selera politik mereka untuk mendulang rupiah dari negara, jelas tergambar dari nilai dana parpol yang melejit tajam 1000 persen. Nilai bantuan dana parpol yang dulu hanya Rp 107 rupiah, saat ini telah disetujui pemerintah dengan Rp 1000 per suara, fantastis!
Lalu, adakah kontribusi nyata parpol bagi negara? Selain hanya bagi-bagi kursi kekuasaan? Bukankah parpol telah memiliki mekanisme tersendiri yang berasal dari masyarakat pendukungnya untuk membiayai dirinya, sehingga tak perlu lagi mengemis kepada negara? Saya justru khawatir, kultur parpol yang didominasi oleh kepentingan segelintir orang, kelompok, keluarga atau jejaring bisnis yang mereka jalankan hanya sekadar ingin mendapatkan fasilitas sekaligus perlindungan dari negara. Hal ini dibuktikan oleh gigihnya parpol di parlemen untuk “meminta jatah” dinaikkannya anggaran dana parpol yang dihitung berdasarkan perolehan suaranya. Sejauh ini, parpol kerap kali mengeluh, karena mereka tak sanggup membiayai kegiatan partainya, termasuk kaderisasi dan kampanye. Lantas, jika parpol tak sanggup membiayai dirinya, seharusnya tidak juga kemudian membebani keuangan negara yang masih ngutang sana-sini.
Padahal jika mau jujur, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol kian hari kian menurun bahkan mungkin saja sudah habis kepercayaan masyarakat. Memang, mau tak mau kita harus legowo menerima keberadaan parpol, tak boleh sinis, alergi, apalagi menolak habis-habisan. Sebagai penjaring kader-kader terbaik rakyat yang disodorkan untuk duduk di kursi kekuasaan, parpol seringkali—maaf—bukan orang-orang yang benar-benar mewakili, menjadi pejuang kesejahteraan rakyat. Yang paling menyedihkan, tentu saja ketika banyak orang-orang pintar dan cerdas yang berjuang demi kesejahteraan, justru tak pernah dianggap, hanya karena mereka tak sesuai dengan selera para elit parpolnya. Kadang-kadang saya sendiri timbul pertanyaan: sebenarnya parpol untuk siapa? Untuk rakyat? Atau untuk kepentingan segelintir elit penguasa? Wallahu a’lam.
Paradoks kondisi negara yang terlilit beban utang yang begitu besar, tetapi parpol tetap mengemis mendapatkan bantuan dana dari negara secara berlipat-lipat. Saya kira, kondisi bangsa dan negara saat ini perlu semacam terobosan dari mereka yang sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mengembalikan citra parpol sebagai pejuang dan pelayan kesejahteraan rakyat. Jika parpol malah terus membebani negara, mereka hanya akan menjadi benalu demokrasi, menyuarakan kepentingan elitnya, para jejaring bisnis dan keluarganya, jauh dari nilai-nilai perjuangan yang rela berkorban demi kepentingan nasional.
Silahkan anda amati sendiri beragam survei atau analisis sendiri tentang parpol, adakah tren mereka naik sebagai pejuang demokrasi atau kepentingan rakyat? Alih-alih menjadi pejuang demokrasi dalam mewujudkan kepentingan nasional, parpol terpuruk menjadi lahan perebutan kekuasaan bagi segelintir orang yang memiliki modal besar. Triliunan uang negara telah dihabiskan untuk membiayai kehidupan parpol, tapi nampaknya tak sebanding dengan hasil yang diraihnya. Enough is enough, mari kita berpikir secara jernih, bagaimana seharusnya parpol dapat membuktikan berbagai program kerjanya yang dijanjikan kepada rakyat banyak. Kita tanpa sadar malah dimanfaatkan parpol melalui sentimen-sentimen ideologis serta janji-janji indah yang manis sekadar mendulang suara bagi kepentingan elit mereka sendiri.
Lihat saja, momen seperti pemilu dan pilkada yang menghabiskan triliunan biaya politik, rasa-rasanya tak sebanding pula dengan hasil yang diperoleh, sukses menempatkan putra-putri terbaik pejuang demokrasi dan kesejahteraan rakyat yang diusung parpol. Yang ada justru tampak antarparpol saling jegal, saling piting dan saling menjatuhkan, demi perolehan keuntungan politik sesaat sekaligus berjuang mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan demi ambisi kekuasaan. Ada baiknya putra-putri terbaik bangsa ini disadarkan, memperbaiki kondisi negara bangsa yang saya kira kedodoran ini, sekalipun mereka berada di luar jejaring parpol. Jika parpol memang membajak kedaulatan negara, maka kita-lah yang harus mengembalikan kedaulatan negara, memfungsikan dirinya sebagai elan vital kekuatan rakyat yang lebih serius menempatkan kepentingan umum dan kesejahteraan, daripada kepentingan kelompok atau parpol.
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.
