Penolakan dari bank bukanlah soal baru dalam cerita pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Proses approval KPR ternyata tidak seindah cerita banyak orang. Juga tak semanis iming-iming yang terlontar sebagai lips service para tenaga marketing KPR.
Ada banyak kisah dimana KPR ditolak. Bila alasan penolakannya benar, ya sah-sah saja. Masalahnya, penolakan kadang absurd. Tanpa alasan yang jelas.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang alasan penolakan KPR dan segala tetek bengeknya, yang harus dicamkan bahwa kredit, termasuk KPR merupakan kran utama alias pembuluh darah yang mengalirkan sumber pendapatan bank.
Semakin banyak yang ngutang ke bank, maka semakin besar potensi pendapatan bank. Sebagai contoh, per September 2017 bank biru, salah satu bank BUMN membukukan laba bersih sebesar Rp 15 triliun. Tahu tidak, uang sebanyak itu sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga dan fee based income. Dirogoh dari kantong-kantong nasabah yang berutang (debitur) dan menggunakan layanan perbankan.
Agar potensi pendapatan dari bunga kucuran piutang tersebut menjadi pendapatan ril, bank harus memastikan performa kredit yang disalurkan. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential). Maka dibuatlah berbagai aturan untuk mencegah non performing loan. Bahasa umumnya utang bermasalah, tidak bisa dibayar bunganya dan tak balik modal.
KPR anda ditolak bank, mungkin saja karena anda dicurigai sebagai calon ‘pengutang’ yang tidak bisa dipercaya. Alasannya macam-macam. Misalnya punya track record tidak baik dalam bayar utang (BI checking), profile pendapatan meragukan, tidak produktif lagi (pensiun), masalah dokumen/adminstrasi.
Ada pengalaman menyedihkan yang dibagikan oleh salah seorang generasi milenial bernama Gerry Bimasastranegara. Gerry gagal KPR dengan alasan tidak jelas. Seperti dikutip dari DetikFinance, Gerry mengisahkan pengalamannya yang berencana membeli rumah di daerah Bogor secara KPR melalui bank BUMN.
Penghasilan Gerry per bulan Rp 5,5 juta, namun tetap ditolak oleh bank tanpa alasan. Ia tidak memiliki kartu kredit atau kredit lain yang sedang berjalan sehingga tidak mungkin bermasalah dalam hal BI Checking. Rencana KPR akhirnya gagal tanpa alasan yang jelas.
Pengajuan KPR berakhir dramatis seperti cerita Gerry, bukan hal baru. Kendala adminstrasi memang kerap memupuskan mimpi masyarakat untuk memiliki rumah impian. Situasi tersebut pasti bikin gemes. Bayangkan, ketika rumah yang jadi incaran ada di depan mata. Lokasi, harga dan lingkungan sudah cocok. Tapi KPR malah disapprove. Pasti jadi nanah kecewa pada lembaga perbankan.
Hingga saat ini, terobosan untuk menyentuh masyarakat unbankable agar memiliki hunian masih langka. Yang paling popular mungkin seperti yang dilakukan oleh Elang Gumilang di Bogor. Pengusaha muda pemilik Elang Group itu, membangun perumahan untuk masyarakat yang diabaikan oleh bank. Kisah perjuangan Elang membangun hunian terjangkau, sudah banyak diulas dan tersebar di internet.
Program teranyar justru dilakukan oleh developer swasta. PT. Duta Sejahtera Paramindo melalui bendera Green Pramuka juga melakukan pendekatan yang termasuk berani. Yakni program kredit apartemen tanpa slip gaji. Tergolong berani karena hingga saat ini perbankan masih menjadikan slip gaji sebagai dokumen penting dalam KPR.
Dilansir oleh Tempo.co.id, menurut pengelola Green Pramuka City, sebetulnya banyak masyarakat yang memiliki kemampuan finansial namun ditolak oleh perbankan. Kira-kira seperti kisah Gerry yang diketengahkan di atas. Mereka karyawan, maupun freelancer yang memiliki penghasilan memadai dan mampu membayar cicilan perbulan tapi terkendalan tetek bengek administrasi.
Segmen ini yang didekati oleh Green Pramuka dengan menggelar program cicilan tanpa slip gaji. Tenor yang ditawarkan hingga 120 kali cicilan atau 10 tahun dengan besaran flat 3 juta perbulan. Bagi masyarakat yang merasa diabaikan oleh bank, KPR yang tidak semata-mata menjadikan urusan administrasi sebagai acuan tentu sangat menolong.
Bagi warga Ibu Kota, program yang paling ditunggu-tunggu tentu saja janji kampanye Anies-Sandi, DP 0 persen. Entah bagaimana kemudahan/kesulitan yang mungkin dialami bila program primadona itu diimplementasikan. Yang pasti, masyarakat DKI menaruh harapan bisa memiliki hunian, entah rusunami atau rumah tapak tanpa terkendala soal administrasi.
Kata BPS, ada 4,8 juta jiwa warga DKI yang belum punya hunian sendiri. Mereka ini yang harus dibantu agar memiliki hunian. Rumah/apartemen adalah instrumen kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang tampaknya jadi komoditi eksklusif nan mewah bagi sebagian saudara-saudara kita.
Rujukan : https://bisnis.tempo.co/read/1029292/ingin-hunian-di-jakarta-pengembang-ini-tawarkan-cicilan-120-kali?BisnisUtama&campaign=BisnisUtama_Click_2
https://finance.detik.com/properti/2682133/belum-pernah-utang-di-bank-pegawai-ini-bingung-kpr-nya-ditolak
Ikuti tulisan menarik Jusman Dalle lainnya di sini.
