Rencana Pemerintah menyederhanakan golongan listrik telah memantik keriuhan baru di tengah berjejalnya kegaduhan yang terjadi di negeri ini. Opini publik terbelah. Ada yang pro dan, tentu saja, juga kontra. Tapi kalau mau jujur, sepertinya lebih banyak yang kontra ketimbang setuju.
Penentangan (penentangan? Wuih..., dramatis sekali. Hehehe...), umumnya disebabkan adanya kekhawatiran rencana program tersebut bakal kian memorakporandakan kantong rakyat. Maklum, rakyat negeri ini sudah tercekik dengan naiknya harga beragam kebutuhan hidup. Maka, penyederhanaan golongan listrik pun disikapi dengan prasangka (negatif).
Pertanyaannya, benarkah penyederhanaan golongan listrik bakal kian membebani pelanggaan? Buat menjawab pertanyaan ini, yuk kita kuliti dulu program penyederhanaan golongan listrik yang memicu kehebohan ini.
Dulu, konsumen dibatasi pemakaian listriknya oleh mini circuit breaker (MCB). Maklum, saat itu kemampuan PLN memang masih terseok-seok memasok listrik. Konsekwensinya, pelanggan hanya bisa memakai peralatan listrik secara bersamaan secara terbatas.
Begini contonya. Saat pelanggan 1.300 VA (6A) bermaksud memakai aneka perlengkapan listrik secara bersamaan, MCB otomatis njeglekalias turun. Listrik padam. Pasalnya, pemakaian listrik lebih besar dari daya tersambung. Beda halnya kalau pelanggan menaikkan daya tersambung menjadi, misalnya, 5.500 VA (MCB 25A). Maka MCB tetap on. Listrik tetap menyala. Pelanggan pun happy karena bisa menikmati kehidupan rumah tangga lebih leluasa.
Berangkat dari pengalaman inilah, PLN bermaksud meningkatkan pelayanannya kepada pelanggaan. Seperti dikatakan Dirut PLN Sofyan Basir, ide penyederhanaan golongan listrik sebetulnya datang dari pelanggan. Alasannya, selama ini jika pelanggan bermaksud menaikkan daya, selalu kena biaya tambahan. Padahal, kebutuhan listrik terus meningkat, baik bagi rumah tangga maupun untuk menjalankan usaha skala rumahan alias usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dengan penyederhanaan golongan listrik, kelak daya 1.300 VA ke atas akan didorong naik menjadi 5.500 VA. Hebatnya, kenaikan daya ini sama sekali tanpa dikenai biaya. Dari sini, pelanggan untung karena tidak perlu merogoh kocek untuk tambah daya. Sebaliknya, PLN pun demikian. Jualan setrumnya jadi laris-manis. Pada saat yang sama, pemerintah juga untung. Minimal, kalau yang listriknya naik daya adalah UMKM, maka akan ada tambahan tenaga kerja yang terserap. Di akhir tahun Pemerintah bakal memperoleh pajak. Tentu saja, kalau bisnis si UKM tadi bergulir manis dan berbuah laba.
PLN lebih pe-de
Di tangan Sofyan yang mantan bankir senior ini, PLN kini memang makin pe-de alias percaya diri. Buktinya, dia berani menawarkan program tambah daya. Hal ini dimungkinkan karena kapasitas instalasi listrik sudah mencukupi.
Sampai Januari 2015, kondisi kelistrikan sistem besar saat beban puncak di beberapa daerah memang masih defisit. Beberapa wilayah itu antara lain Sumatera Bagian Utara (-7%), Tanjung Pinang (-23%), Lampung (-34%), Sulawesi Utara-Gorontalo (-10%), dan Jayapura (-4%).
Tapi sejak September 2017, tidak ada lagi defisit listrik. Di sejumlah daerah bahkan memiliki cadangan daya di atas 30%. Mereka yang surplus listrik di atas 30% itu antara lain Nias, Tanjung Piinang, Khatulistiwa, Mahakam, dan Ambon.
Kapasitas instalasi listrik yang terdiri atas pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, dan trafo distribusi memang kian membaik. Itu artinya tidak adalagi alasan membatasi konsumen memakai listrik. Lewat program ini, kelak konsumenlebih leluasa dalam memanfaatkan listrik sesuai kebutuhannya, kapan saja, dengan peralatan listrik apa saja.
Kabar bagusnya, konsumen hanya membayar listrik sesuai yang dikonsumsi. Misalnya, empat perlengkapan listrik masing-masing digunakan selama empat jam pada waktuyang berbeda. Listrik yang dikonsumsinya mencapai 7,2 KwH atau ekuivalen Rp10.562. Begitu juga bila keempatnya digunakan di waktu yang sama, total konsumsinya tetap 7,2 KwH atau ekuivalen Rp10.562. Singkat kata, besarnya KwH tergantung pada lamanya peralatan listrik digunakan, bukan banyaknya peralatan listrik yang dipakai saat bersamaan.
Biaya tidak naik
Program penyederhanaan golongan listrik hanya berlaku konsumen rumah tangga. Tapi pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi dan 900 VA nonsubsidi sama sekali tidak disentuh. Kelak, hanya golongan 1.300-5.500 VA yang akan disatukan menjadi 5.500 VA. Sedangkan golongan 6.600 VA ke atas akan loss stroom. Di atas semua itu, program tambah daya sifatnya voluntary alias sukarela. Yang mau saja. Yang tidak mau, ya tidak harus ikut.
Bagaimana dengan tarif listriknya? Pasti bakal naik! Hehehe... jangan khawatir. PLN menjamin tidak akan ada kenaikan tarif listrik dari naiknya daya tersambung. Harga yang dibayar akan tetap sama per KwH-nya. Lagi pula, asal tahu saja, kendati selama ini ada sedikitnya sembilan jenis golongan listrik, untuk golongan 900 VA ke atas tarifnya sama, yaitu Rp1.467,28/KwH. Khusus untuk golongan 900 VA nonsubsidi tarifnya lebih murah, yaitu Rp 1.352/KwH. Sedangkan golongan 450 VA dan 900 VA yang disubsidi, masing-masing tarifnya Rp415/KwH dan Rp586/KwH.
Sampai di sini persoalan salah persepsi publik (boleh saya sebut begitu?) pun muncul. Jangan-jangan publik bakal dikenai biaya tambahan atas penyederhanaan golongan listrik tadi? ”Tidak ada biaya tambahan atas tambah daya menjadi 5.500 VA. Gratis!” tukas Sofyan mantap.
Ok, tambah daya memang tidak kena biaya. Tapi, kalau dayanya makin tinggi, kan biaya abonemen alias batas pemakaian minimum jadi membengkak. Begitu kekhawatiran lain yang menyeruak. Menariknya, biaya abonemen juga tidak naik. Pelanggan tetap membayar seperti besaran rekening minimum di daya awal. Kalau sebelumnya 1.300 VA, setelah naik jadi 5.500 VA abonemen yang dibayar tetap di 1.300 VA.
Yang pasti, kenaikan daya ini bakal menguntungkan konsumen. Antara lain, bisa dapat memakai lebih banyak peralatan listrik secara bersamaan sehingga lebih nyaman. Sebelumnya harus menggilir pemakaian pompa air, rice cooker, mesin cuci, AC, pemanas air, microwave dan lainnya pada waktu berbeda karena daya listrik terbatas. Kelak, jurus akrobat seperti itu tidak diperlukan lagi. Berbagai perlengkapan listrik itu bisa digunakan secara bersamaan. Bahkan, konsumen juga tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan dengan tarif yang lebih mahal saat menambah daya sementara untuk keperluan hajatan atau pesta.
Batas daya lebih besar dari kebutuhan normal juga mengurangi gangguan kerusakan MCB. Selain itu, variasi suku cadang MCB lebih sedikit sehingga lebih hemat dan lebih cepat bagi PLN dalam melayani konsumen.
Tetap bijak dan produktif
Penyederhanaan golongan lisitrik dengan segala manfaatnya tadi memang bakal membuat konsumsi listrik melonjak. Saat ini, konsumsi per kapita listrik nasional hanya 900 kWh per tahun. Ini termasuk rendah di ASEAN. Hanya di urutan ke-5 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jika program sukses, bukan mustahil angkanya bakal loncat menjadi 1.500 kwh per tahun per kapita pada dua tahun ke depan.
Sebagian orang mungkin akan mengatakan program tersebut paradoks dengan slogan hemat energi yang dikampanyekan. Pada titik ini, prilaku bijak konsumen tetap dibutuhkan. Program naik daya ke 5.500 VA memang gratis. Tarif dan abonemen pun tidak berubah. Kendati begitu, konsume tetap diminta memakai listrik secara efektif. Gunakan listrik untuk keperluan produktif yang dapat menambah penghasilan rumah tangga.
Sayangnya, seabrek manfaat program ini belum bisa buru-buru dinikmati. Ada sejumlah langkah persiapan sebelum akhirnya bisa dieksekusi. Yaitu, meliputi sosialisasi mekanisme dan manfaat program, penyiapan formulir/aplikasi pendaftaran, penyiapan MCB, dan penyiapan petugas penggantian MCB. Yang tidak kalah penting lagi, penyiapan regulasi pelaksanaannya. Jika tahapan-tahapan ini bisa mulus dilalui, barulah program bisa direalisasi.
Salah judul?
Tapi, prosedur dan tahapan panjang itu sebenarnya bisa dipangkas kalau saja sejak awal Pemerintah dan PLN bisa lebih royal dalam menebar informasi kepada publik. Selain itu, satu ‘kesalahan’ cukup fatal yang dibuat keduanya adalah, program ini dilabeli dengan sebutan “program penyederhanaan golongan listrik.”
Label ini rawan memantik silang-pendapat, bahkan penolakan. Terlebih lagi dalam suasana ‘murung’ seperti saat ini. Daya beli menurun, harga-harga terus merangkak naik, lapangan kerja terbatas, terjadi fenomena deindustrialisasi yang berujung pada gelombang PHK massal, ekonomi tumbuh tidak beringsut jauh dari lilma koma nol sekian persen, dan persepsi negatif lain terhadap pemerintah. Keruan saja judul program tadi membutuhkan penjelasan panjang-lebar yang, sayangnya lagi-lagi, terkesan lambat disampaikan.
Kegaduhan mungkin bisa dihindari kalau saja Pemerintah dan PLN memberi judul yang lebih ringkas dan langsung ke pokok tujuan. Misalnya, ‘program tambah daya gratis.’ Frase program tambah daya gratis jelas lebih seksi di telinga publik ketimbang penyederhanaan golongan listrik. Ditambah embel-embel ‘gratis’ tentu jadi jauh lebih menarik lagi. Siapa, sih, yang tidak mau barang gratisan? Bukankah inti dari program penyederhaan golongan listrik adalah tambah daya gratis?
Pada frase penyederhanaan golongan listrik, publik lebih awam. Jangankan soal penyederhanaan golongan, lha wong ‘golongan listrik’ saja bisa jadi sebagian besar baru tahu. Kata ‘golongan’ itu sendiri sudah menunjukkan pengkelas-kelasan. Nah, di tengah ‘suasana kebatinan’ seperti sekarang, segala hal berbau kelas dan pengkelas-kelasan sangat rawan bakal memicu prejudice.
Pemilihan judul yang tepat, bisa sangat membantu menggapai sasaran yang diinginkan tanpa energi habis untuk perkara-perkara yang tidak perlu. Ditambah dengan konten penjelasan dan komunikasi publik yang ciamik, rasanya bakal lebih mulus. Coba simak baik-baik frase ini; program tambah daya gratis. Gimana? Lebih asyik, kan? (*)
Jakarta, 20 November 2017
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for economic and Democracy Studies (CEDeS)
Ikuti tulisan menarik edy mulyadi lainnya di sini.
