Dengan pameo itu, pasangan An-San berusaha memperbarui berbagai kebijakan lama, di antaranya motor diperbolehkan melintasi jalan protokol Merdeka Barat, lapangan Monas boleh dijadikan sarana aktifitas kebudayaan dan keagamaan. Lantas yang paling menyolok adalah APBD yang dijulang tinggi dari Rp.71,89 Triliun di era Ahok-Djarot menjadi Rp.77,11 Triliun.

     Lantas yang cukup menggetarkan hati, adalah dana untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pambangunan (TGUPP) dari Rp.2.348.040.000 loncat ke Rp.28.992.008.696. Hal ini bisa dimaklumi, karena jumlah petugasnya dari 15 orang di saat Ahok-Djarot diakumulatif jadi 73 orang.

    Siapa-siapa saja yang akan bergabung dalam TGUPP tersebut belum jelas, tapi banyak pihak mencurigai akan diisi oleh para “relawan” An-San saat kampanye lalu atau para anggota Tim Transisi. Syukur Wagub Uno sudah membantahnya dan menjamin bukan dari “relawan” atau dari Tim Transisi. Di provinsi lain Gubernurnya biasa menggunakan tiga orang tenaga ahli.

     Kurang tahu, apakah sebagai usaha membujuk atau menenangkan para angota DPRD-nya, yang jelas, pasangan An-San juga membengkakkan anggaran Sekretariat DPRD dari Rp.143,61 Miliar menjadi Rp.346,51 M dan khusus untuk kunjungan kerja anggota DPRD dari 12,58 M ke Rp.107,79 M. Jadi, jangan heran jika tahun depan, akan banyak wakil rakyat Jakarta melanglang buana, memenuhi  “kewajiban” harus melakukan kunjungan kerja tiga dalam sebulan.

     Rencana anggaran yang dapat dikategorikan hebat, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, meskipun hasilnya kelak   bisa sehebat anggarannya, tentu masih tanda tanya. Namun dari sekian banyak kehebatan lonjakan anggaran, yang paling bikin heboh  adalah Dana Hibah yang mencapai Rp.1,75 T.

     Belum sempat DPRD memutuskan RAPBD 2018 yang mencapai lebih Rp.77 T tersebut, sudah diketahui di antaranya ada yang salah sasaran dan ada calon penerima yang identitasnya kelabu, terutama anggran terkait Dana Hibah. Membaca nama-nama calon penerima hibah yang masuk 10 Besar saja, sudah banyak pihak memprediksi, koruptor baru akan banyak naik panggung tahun depan. Ingat, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terguling dari kursinya, akibat persoalan dana hibah, diikuti beberapa ketua dan anggota DPRD-nya yang kemudian menjadi terpidana. Dana Hibah, pelan-pelan bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan  pen para calon koruptor.

     Seorang teman saya “arek Suroboyo” – Richard Sudjono, yang telah menjadi warga negara Jerman, karena beristrikan orang sana, berpendidikan S-3 bidang perkotaan mendapat kesan setelah tiga bulan cuti.  Sebelum kembali ke Stuttgart, ketika pamit mengatakan kepada saya: “Jakarta perlu dana sebesar mungkin, karena Gubernurnya banyak.” Saya kaget, lalu Richard menyebut; “Selain Anies-Sandiaga kan ada 73 anggota TGUPP, Sudirman Said (Ketua Tim Transisi), Prabowo, Ketua-ketua ormas Islam, bahkan juga Ibu Fahira Idris.”. Saya terpana atas hasil “penelitian” Richard itu. ***