Jakarta (2/1/2018) – Kementerian Sosial memiliki andil yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa “angka kemiskinan pada September 2017 mengalami penurunan sebesar 0,52% menjadi 10,12% dari kondisi per Maret 2017 yang berada di level 10,64%.”

Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Sejahtera (Rasta) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dianggap sangat signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut data BPS, tren kemiskinan di Indonesia sejak Maret 2011 sebesar 12,49% turun terus sampai pada September 2017 menjadi 10,12%. Selain itu, hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017, program Rasta telah berhasil didistribusikan kepada 30% rumah tangga sasaran selama Mei-Agustus 2017.

Hal ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dari Maret 2017 ke September 2017, sehingga angka kemiskian di Indonesia dapat menurun.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, “PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan.”

Menurutnya, dari seluruh provinsi, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yakni 27,26 persen dan diikuti Papua Barat yakni 23,12 persen. Sementara, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta yakni 3,78 persen. Dari 34 provinsi, 26 provinsi tertcatat mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

“Dan ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah, di mana jika ingin mengentaskan kemiskinan, maka harus dimulai dari wilayah paling timur terlebih dulu,” ujar Suhariyanto.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 - 10 persen di tahun 2018. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, program afirmasi pengurangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

"Saya kira fakta di depan mata ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak setengah-setengah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Khofifah. (KAS/JSK)

Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.