Jakarta (25/1/2018) - Kementerian Sosial menyatakan siap melakukan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengatasi stunting penduduk miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi senjata andalan Kemensos mengatasi stunting.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat saat menjadi narasumber dalam workshop acara puncak Hari Gizi Nasional ke-58 di Kementerian Kesehatan, Kamis (25/1).
"Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. Karenanya, perlu intervensi berbagai pihak. Butuh pula kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ungkap Harry.
Whorkshop yang dipandu oleh Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Ir. Doddy Izwardy, MA. Selain itu, juga hadir sebagai pembicara lain yakni Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kemendikbud, Dr. Sukiman MPD, Direktur PSD Ditjen. PPMD, Kementerian Desa Etti Diana dan Kasubdit Kesehatan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, DR. Paudah.
Harry menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan.
Kementerian Sosial, kata Harry, menjadi ibu hamil dan anak bawah lima tahun (Balita) sebagai salah satu komponen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran tersebut agar ibu hamil dan balita bisa mendapatkan asupan gizi mencukupi.
"Nominal intervensi yang diberikan Pemerintah sejumlah Rp.1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap selama satu tahun. Bantuan disalurkan secara non tunai," tuturnya.
Bantuan tersebut, lanjut Harry tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Harry menerangkan, Ibu-ibu hamil peserta PKH harus memenuhi kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.
"Pemeriksaan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, termasuk didalamnya bayi stunting. Tujuannya agar ibu hamil dan bayi yang lahir nantinya sehat," jelasnya.
Sedangkan, terhadap balita, tambah Harry, bertujuan agar si balita memperoleh imunisasi dan nutrisi yang sehat sebagai bekal tumbuh kembang anak.
Sebagai informasi, sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes). Baseline data prevalensi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9 persen dengan target 2019 sebesar 28,0 persen.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Harry juga memaparkan kondisi terkini Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Harry mengungkapkan, persoalan di Asmat relatif telah tertangani dengan baik berkat kerjasama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Harry memastikan, saat ini tim terpadu sudah bekerja menangani para korban gizi buruk tersebut dan bantuan logistik serta permakanan sudah dikirimkan ke Asmat, Papua.
Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN, drg. Widwiono, M.Kes yang hadir sebagai penanggap menyampaikan bahwa kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan menyebabkan rendahnya ketahanan tubuh anak terhadap penyakit infeksi yang akhirnya akan menyebabkan kematian.
"Kekurangan zat gizi pada 1000 hari kehidupan akan memyebabkan terlambatnya perkembangan motorik dan kecerdasan," tambah Widwiono. (KAS/JSK)
Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.
