Jakarta (30/1/2018) – Kejadiann Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang melanda Suku Asmat, Papua, menyedot perhatian banyak pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Sejumlah pihak terkait seperti Kemensos, Kemenkes dan TNI serta Polri bekerjasama secara terpadu dan tim terpadu tersebut telah diterjunkan untuk mengatasi KLB yang menewaskan 71 orang ini.
Menteri Sosial Idrus Marham menyebut, pihaknya sudah meninjau langsung kondisi Suku Asmat.
"Saya sudah ke sana, sudah dibentuk tim terpadu juga, selain itu di sana juga sudah ada posko," ucap Idrus Marham dalam diskusi bertajuk 'Kesehatan dan Kesejahteraan untuk Papua' di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (29/1) kemarin.
Idrus mengatakan, “pihaknya kini berfokus pada upaya menyeluruh dan terpadu dalam rangka pemulihan, perawatan, dan pengembangan kehidupan masyarakat Asmat secara partisipatif agar tumbuh kemandirian dalam jangka panjang.”
"Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial yakni Pendampingan, Perbaikan, dan Proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua," tuturnya
"Kementerian Sosial sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi setelah bantuan digulirkan, Pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk ini tuntas," tegas Mensos.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, mengatakan penanganan kasus campak dan gizi buruk berjalan sesuai kebutuhan dan bersifat kolaboratif bersama kementerian serta lembaga terkait lainnya.
“Kemenkes telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan yang terdiri dari sebelas orang dokter spesialis, empat orang dokter umum, tiga orang perawat, dua orang piñata anetesi dan 19 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari ahli gizi, kesehatan lingkungan serta surveilens,” jelas Nila.
Nila juga menambahkan, Kemenkes juga telah menerjunkan tim Flying Health Care (FHC) sebanyak 36 tenaga kesehatan. Tim yang disiapkan sebanyak sembilan gelombang FHC akan berlangsung selama tiga bulan.
Selain itu, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah menyampaikan “Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas perinah Presiden Joko Widodo telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) khusus kesehatan yang akan beroperasi selama satu tahun penuh untuk mengatasi gizi buruk di Papua.”
“Satgas kesehatan tersebut akan memanfaatkan semua fasilitas yang ada disana, sehingga nantinya aka nada flying doctor, dokter perahu dan lain sebagainya,” jelas Sabrar.
Ditempat yang sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan “Secara keseluruhan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri dari Bantuan Sembako dan Logistik, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).”
“Untuk pelaksanaan PKH di Kabupaten Asmat, baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah siap menjadi 391 KPM,” jelas Harry.
“Total bantuan PKH sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 87,5 Juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM,” ungkapnya.
Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). (KAS/JSK)
Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.
