JAKARTA (13/02/2018) – Menteri Sosial Idrus Marham menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahun 2018 Tahap I di Mercure Hotel Ancol, Senin (12/2).
Dalam kesempatan tersebut, Idrus menyampaikan, "berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Data BPS tersebut, kata Idrus, menjadi bukti efektifitas PKH yang terus mengalami perbaikan dalam hal penyaluran dan sasaran intervensi.
"Fakta ini membuat Pemerintah semakin yakin bahwa perluasan penerima bansos non tunai dari enam juta menjadi sepuluh juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio," imbuhnya.
Selanjutnya Idrus menjelaskan, "Rakornas Data Terpadu kali ini adalah upaya pemerintah memperkuat sistem data kemiskinan yang terpadu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.”
Hadir sebagai pembicara yakni Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto dan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Andi ZA Dulung.
Acara yang juga dihadiri oleh 561 peserta yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bappeda seluruh Indonesia.
Menurut Harry, "sistem Targeting Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian yang terintegrasi dengan SIKS-NG. Dengan demikian bantuan sosial PKH yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran.”
“Bantuan sosial PKH, Beras Sejahtera (Rastra) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cakupannya sangat signifikan sudah tentu diharapkan memberikan efek kepada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Harry.
Dalam acara panel diskusi, Harry memaparkan bahwa ada perbedaan dalam hal validasi PKH di tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terkait dengan legalitas dan keabsahan data sesuai standar pembukaan rekening Bank.
Tahun 2018 ini, lanjut Harry, updating data menggunakan aplikasi HP berbasis android dengan sistem validasi e-PKH new initiative yang melibatkan seluruh pendamping PKH di daerah. Adapun sumber data berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015. Penggunaan teknologi informasi ini guna mencegah terjadinya duplikasi data.
"Kaitannya dengan pemutakhiran BDT 2015 secara keseluruhan, maka hasil validasi PKH, harus dimanfaatkan sebagai bagian pemutakhiran data BDT dalam SIKS-NG. Demikian juga dalam.hal komplementaritas program bansos, maka penerima PKH yang sudah validasi secara otomatis menjadi penerima Rastra tanpa proses verifikasi dan validasi lagi," papar Harry.
Harry menambahkan, “pemutakhiran data tidak hanya dilakukan dalam rangka perluasan PKH saja, namun juga terhadap status sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seluruh kohor PKH dari 2007 sampai dengan 2016. Hasil pemutakhiran sosial ekonomi tersebut nantinya terbagi dalam empat kelas yaitu belum sejahtera (masih target bansos), menuju sejahtera (transisi), sudah sejahtera (graduasi) dan ada yang belum dimuktahirkan."
"Kegiatan pemutakhiran data akan menjadi kegiatan reguler yang dilakukan pendamping PKH sebanyak 41 ribu orang. Seperti seorang dokter yang mempunyai medical record pasien, maka pendamping PKH mempunyai social record KPM. Sistem ini dikenal sebagai Dinamic Updating Data,” tambah Harry.
Sebagai informasi, data hasil validasi KPM PKH perluasan tahun 2018 tingkat nasional per 9 Februari 2018, terdiri dari data PKH eksisting tahap IV tahun 2017 sebanyak 6.228.810 KPM, data final closing tahap 1 tahun 2018 sebanyak 6.184.715 KPM, data perluasan memenuhi syarat sejumlah 3.793.313 KPM, tambahan PKH Lansia 30.000 KPM, tambahan PKH Disabilitas 22.500 KPM. Dengan demikian total KPM PKH 2018 yang disiapkan sebanyak 10.030.527 KPM.
Data tambahan 2018 hasil validasi yang sudah dikirim ke bank himbara sejumlah 3.681.585 KPM dan sudah sukses pembukaan rekening kolektif sebanyak 3.169.695 KPM. Sehingga per tanggal 9 Februari sudah siap disalurkan sebanyak 9.354.410 KPM dari target 10 juta KPM.
“Dinamika targeting PKH yang sudah dimulai bulan Agustus 2017 menunjukkan penetapan KPM baru untuk mencapai tambahan empat juta KPM menggunakan prosedur yang sangat ketat untuk menjamin ketepatan sasaran,” ungkap Harry. (KAS/JSK)
Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.
