x

Iklan

Muhammad Aliem

Pegawai BPS Kab.Barru
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Data (Juga) Penentu Swasembada

Untuk Menghitung estimasi produksi beras, diperlukan data produktivitas, luas panen dan angka konversi gabah ke beras.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Swasembada tanpa data produksi beras adalah halusinasi. Perencanaan memang sangat bergantung pada data. Tanpa data akurat, anggaran triliunan rupiah hanya terhambur percuma. Syukur jika tidak dijilat para tikus berdasi. Akhirnya Negara merugi, rakyat sengsara, dan koruptor tersenyum semringah sambil menumpuk harta penuh daki.

Katanya negara swasembada beras, tapi keran impor masih terbuka lebar. Data yang menunjukkan surplus beras tidak digubris. Tak tanggung-tanggung, masuknya beras impor kali ini bersamaan masa panen raya. Janji manis pun diumbar. Petani dijamin tidak akan merugi, gabah mereka tetap akan diserap secara maksimal dengan harga yang menguntungkan petani. Harga serapan gabah petani pun ditambah 20 persen dari sebelumnya. Petani oh petani, semoga masih bisa berdaya di negeri sendiri.

Di lain sisi, impor dilakukan demi tersedianya beras di pasaran dan menekan harga yang melonjak sejak akhir 2017. Stok di gudang Bulog juga kian menipis. Tingginya harga beras berefek pada angka Inflasi. Ini bisa menggerus daya beli masyarakat jika tidak ditangani dengan serius. Daya beli tercermin dari data konsumsi. BPS menegaskan, struktur pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuhnya ditentukan dari Konsumsi masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Impor beras selalu menuai polemik. Urusan makanan apalagi nasi menjadi urusan penting karena berimbas ke masalah politik. Indonesia memang masih menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Ini sejalan dengan populasi yang kian bertambah dari hari ke hari. Tidak heran, nasi merupakan makanan pokok yang sangat penting bagi rakyat. Bahkan nasi menjadi bahan makanan yang paling memengaruhi garis kemiskinan.

Menanggapi masalah tersebut, perbaikan data statistik pangan dilakukan oleh BPS dengan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas panen. Tidak hanya sampai di situ, BPS juga melakukan Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) tahun ini. Angka konversi dinilai sudah “jadul”. Angka konversi yang digunakan saat ini masih hasil survei tahun 2005-2007. Untuk itu, dibutuhkan angka konversi yang up to date.

Angka konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) yang digunakan saat ini sebesar 86,02 persen. Sedangkan angka konversi GKG ke Beras sebesar 62,74 persen. Dengan catatan, sudah diperhitungkan penyusutan di dalamnya, baik karena dijadikan pakan ternak maupun yang susut/tercecer pada proses pemanenan, perontokan, pengeringan, dan penggilingan.

SKGB dilakukan untuk menghitung angka konversi GKP ke GKG dan GKG ke beras. Penyusutan juga diperhitungkan dalam setiap proses konversi. SKGB diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu bulan Maret-April mewakili musim hujan dan pada Mei-Agustus 2018 mewakili musim kemarau. Nantinya, hasil survei ini adalah angka konversi per provinsi.

Diharapkan angka konversi pengeringan dan rendemen penggilingan dapat memecah kebuntuan menuju swasembada. Hal ini sangat vital dalam perencanaan ketahanan pangan. Mengingat masalah ini juga berimbas ke masalah kebijakan impor beras oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memfasilitasi petani dalam menciptakan inovasi berbasis teknologi dalam bidang pertanian. Penggunaan teknologi khususnya yang berbasis internet dibutuhkan dalam usaha meningkatkan hasil produksi. Dan dengan teknologi akan memudahkan proses produksi. Sehingga dapat membantu petani dalam menghasilkan hasil produksi padi yang berkualitas. Selain itu, dibutuhkan alat dan mesin pertanian canggih dari proses penanaman, pemanenan, perontokan, dan penggilingan padi.

Menjaga harga beras agar tetap terbeli oleh masyarakat kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa hidup di tengah situasi tidak menentunya harga kebutuhan bahan pokok.

Semoga data akurat di bidang pangan dapat mendekatkan bangsa ke pencapaian swasembada beras. Melihat urgensi penggunaan data dalam menentukan segala kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya bangsa kita kembali mengukir sejarah swasembada. Dan mengakhiri polemik impor beras yang membelenggu negeri ini sejak lama.(*)

Penulis : M. Aliem (Statistisi KSK Badan Pusat Statistik Gowa, Sulawesi Selatan)

Ikuti tulisan menarik Muhammad Aliem lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan