Penjelasan tentang kebijakan utang, selalu dijawab oleh pemerintah cg Menkeu Sri Mulyani Indarwati (SMI) adalah penggunaan utang. Misalnya pada waktu Rapat dengan DPR ketika ditanya utang dijawab utang ini digunakan untuk ini dan ini; untuk anggaran K/L, transfer daerah dan lainnya. Pada saat Rizal Ramli menantang debat dengan SMI sesuai saran Jokowi penjelasannya juga sama dijawab hal yang sama (detik.com 28/4/2018 pukul 19.55 wib) “dalam data dan angka dalam rilis APBN pemerintah. Contohnya adalah output pembangunan selama 2015-2017 yang sudah dihasilkan dan disalurkan berupa: 6 bandara baru; 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru; 105 bendungan baru; 818 km'sp rel kereta api, 341,5 ribu unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas). Untuk pembangunan Dana Desa; dalam tahun 2017, telah dibangun 109,3 ribu km jalan desa; 852,2 km jembatan; 303.473 unit sambungan air bersih; 3.715 embung desa; 38.330 posyandu; 16.794 pasar desa; 28.792 PAUD Desa; 264.031 sumur dan MCK; dan182.919drainasedan irigasi. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik ke daerah, capaian di 2017 berupa: 241 unit ambulans; 692 puskesmas keliling; 5.463 pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan; 2.790 pembangunan perumahan; 53.922 peningkatan kualitas rumah; 184.483 hektar pembangunan jaringan irigasi; 344.698 hektar rehabilitasi irigasi; 12.334 km peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan; 8.956 m pemeliharaan, penggantian, dan pembangunan jembatan”
Yang ditanyakan oleh para pakar bukan penggunaan utang, tapi KEPUTUSAN PENGAMBILAN kebijakan utang. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif melalui APBN defisit melalui utang dalam kondisi defisit transaksi berjalan? Apakah alokasi fiskal sudah sesuai dengan kondisi keuangan negara?.
Kalau seorang istri ditanya oleh suaminya: Kemana uang yang kemaren kok cepat habis baru tanggal 10 nich? Oh uang kemaren digunakan untuk beli kursi karena modelnya sudah lama; untuk ganti keramik kamar mandi; beli baju untuk pesta dan lainnya. Kata suaminya ini bukan jawaban mah, soalnya apakah beli kursi, ganti keramik dan beli baju itu perlu saat ini dalam kondisi keuangan yang terbatas? Akhirnya suaminya harus utang untuk belanja sampai akhir bulan, sementara pengeluaran yang dilakukan istrinya tidak mendukung keuangan rumah tangga yang terbatas.
Ketika Soeharto menghadapi pertumbuhan ekonomi rendah dan defisit transaksi berjalan, dimana kondisi ekonomi seperti ini dilemmatik karena kalau mengambil kebijakaan APBN ekspansif akan meningkatkan defisit, sedangkan kebijakan APBN kontraktif akan menyebabkan pengangguran. Untuk itu Tim ekonomi Soeharto mengambil kebijakan promosi ekspor melalui Export Led Industrialisazation (ELI) dan berhasil. Selama periode 1980-1997 pertumbuhan industri manufaktur melesat 6.10-7.42% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapi kala itu tanpa utang.
Seharusnya SMI memberikan argumentasi yang bisa diterima oleh pakar bahwa hanya kebijakan APBN defisit melalui utang satu-satunya yang bisa menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Publik bertanya bahwa defisit keseimbangan primier (KP) ABPN 2018 hanya Rp 87.3 T. Apakah tidak bisa dilakukan penghematan dari anggaran K/L dan transfer daerah sehingga KP APBN tidak mengalami defisit? Apakah dibenarkan secara ekonomi melakukan investasi yang terlalu besar yang manfaatnya bersifat jangka panjang seperti infrastruktur dalam kondisi keuangan negara terbatas? Mungkin perlu pembangunan infrastruktur tapi yang mendesak saja.
Faktanya kebijakan fiskal ekspansif melalui APBN defisit menyebabkan neraca transaksi berjalan mengalami defisit dan defisit tersebut ditutup oleh aliran investasi dimana 50% berbentuk surat utang. Ternyata kondisi ini cukup memprihatinkan, ketika ada gangguan ekonomi sedikit seperti melemahnya nilai tukar rupiah mendorong aksi jual di pasar saham yang menyebabkan nilai IHSG menukik menjauhi 6000 lebih rendah dibanding bulan oktober 2017. Menukik merupakan sinyal bahwa investor asing kuatir dengan kondisi perekonomian nasional. Rentetan berikutnya surat utang negara untuk pembiayaan APBN sepi peminat.
Oleh karena itu, Kebijakan ELI perlu diperkuat dengan dorongan kebijakan promosi ekspor berbasis sumberdaya yang lebih superior, dan dikombinasikan dengan kebijakan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk mengurangi impor. Malah impor pangan seperti gula, dan gandum masih bisa dikurangi sampai sesuai dengan rekomendasi hidup sehat sehingga bisa mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan. Kombinansi kebijakan tersebut mampu mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja serta memperkokok fondasi perekonomian nasional.
Ikuti tulisan menarik Nizwar Syafaat lainnya di sini.
