Jakarta (3/5/2018) – Kementerian Sosial kembali menghelat Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Mensos Idrus Marham tersebut mengangkat tema “Social Justice For All” yang dihelat di Hotel Grand Sahid, Jakarta (2/5) kemarin.
Idrus mengungkapkan, “penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada masyarakat selama bulan januari, februari, maret 2018 terbilang sukses. Bahkan, tingkat penyalurannya sudah mencapai 90 persen.”
"Saya kira ini sebuah prestasi besar, oleh karena itu kehadiran kepala dinas seluruh Indonesia ini dalam rangka melihat pelaksanaan penyaluran bansos selama ini," ujar Idrus.
Idrus mengaku ingin mendengarkan cerita, saran dan masukkan dari jajarannya melalui acara ini. Apalagi, penyaluran bansos PKH terbilang sukses, khususnya tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Apalagi ke depan ini kebijakan Presiden Jokowi akan ada kenaikkan indeks penerimaan dari pada program PKH ini. Tentu kita ingin mendapatkan masukkan dari kepala dinas sosial di provinsi/kota di seluruh Indonesia, bagaimana proyeksinya ke depan. Tentu kenaikkan itu akan terjadi perubahan pendekatan dan sistem yang kita gunakan," jelas Idrus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial mewajibkan setiap Pendamping PKH bekerja profesional.
"Profesionalisme pendamping sangat dibutuhkan agar target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2018 bisa tercapai," ujar Harry.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Harry, Pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan.
"Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh terlibat politik praktis," katanya.
Kemensos sendiri saat ini terus meningkatkan pelayanan yang proposional kepada KPM yaitu dengan merampingkan jumlah KPM yang dilayani pendamping dari 1 berbanding 300 hingga 350 pada tahun lalu menjadi 1 berbanding 200 hingga 250 pada tahun ini.
“Penambahan jumlah Pendamping ini akan meningkatkan kinerja mereka yang biasanya melayani 300 hingga 350 KPM. Kini mereka hanya melayani 200 hingga 250 KPM. Bahkan, untuk daerah tertentu 1 berbanding 100 KPM," lanjut Harry.
Pendamping PKH Tak Boleh Terlibat Politik Praktis
Idrus menegaskan, pendamping PKH harus tunduk pada ketentuan di dalam Pakta Integritas. Salah satu hal yang diatur ialah larangan berpolitik praktis kepada setiap pendamping PKH.
Mensos mengimbau agar para pendamping tidak melanggar Pakta Integritas tersebut. Idrus pun yakin mereka tidak akan berani bermain-main dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pakta Integritas.
"Saya percaya, tidak mungkin ada pendamping PKH melanggar Pakta Integritas itu. Jadi tidak boleh pendamping PKH terlibat dalam politik praktis," tegas Idrus.
Sementara itu, masyarakat penerima manfaat PKH, tidak dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. "Untuk masyarakat penerima PKH ya itu hak mereka untuk tentukan pilihannya, itu hak mereka. Itu perlu kita hormati," pungkas dia.
Pengukuhan Duta PKH
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Idrus Marham juga mengukuhkan Cici Gunarsih, Kasandra Putranto serta Dikna Faradiba Maharani sebagai Duta PKH. Pengukuhan Duta PKH ini diharapkan mampu memperkenalkan proses bisnis PKH baik tingkat Nasional maupun Internasional. (KAS/JSK)
Ikuti tulisan menarik Prabu Bathara Kresno lainnya di sini.
