Usulan untuk memasukkan materi debat tentang korupsi sebenarnya lumrah saja, mengingat korupsi masih merajalela di negeri ini. Bahwa usulan materi ini hendak mencakup korupsi di masa Orde Baru, ini juga dapat dipahami karena mungkin pendukung capres Jokowi yang mengusulkan materi ini ingin menempatkan Prabowo, yang notabene pernah punya hubungan dekat dengan Soeharto, dalam posisi yang kurang nyaman. Kira-kira yang akan ditanyakan: Bagaimana pandangan dan sikap Prabowo terhadap korupsi di masa Orde Baru?
Bila titik tolaknya dari situ, perdebatan berpotensi menjadi debat kusir. Debat mengenai materi korupsi sangat mungkin akan jatuh ke dalam saling serang pribadi jika masing-masing kubu bermaksud saling menjatuhkan—nama-nama presiden yang lainpun akan terseret dalam perdebatan. Bagaimana korupsi di masa Megawati, SBY, dan Jokowi—karena ketiganya adalah elite nasional saat ini? Para capres mungkin akan bersikap defensif.
Akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika debat mengenai isu ini lebih diarahkan pada eksplorasi pendekatan sistematik dan struktural seperti apa yang akan ditempuh kedua capres bila terpilih. Lebih dari sekedar menyalahkan Soeharto, rakyat juga ingin memperoleh jawaban: “Mengapa setelah 20 tahun usia era reformasi ternyata praktik korupsi tidak juga bisa diberantas? Mengapa elite yang berkiprah di panggung nasional sepanjang dua dasawarsa ini tidak mampu mengatasi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi hidup bangsa ini?”
Mengapa elite nasional gagal mengatasi persoalan kronis ini, bahkan banyak di antara mereka terlibat melakukan praktik tersebut—ketua umum partai, menteri, gubernur. Sebagian sudah terungkap, yang lain belum. Bila masa 20 tahun tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini, apa akar masalahnya? Butuh berapa puluh tahun lagi untuk mengatasinya? Atau apakah korupsi memang tidak akan pernah punah dari negeri ini hingga akhirnya dilakukan generasi demi generasi, dan akhirnya menjadi budaya seperti pernah dicemaskan oleh Bung Hatta? Apakah korupsi bersifat murni bermotif individual atau terkait dengan kepentingan partai, seperti sering disinggung?
Rasanya, bukan hanya praktik korupsi yang perlu diangkat sebagai materi debat Pilpres 2019, tapi juga kolusi dan nepotisme. Dibandingkan isu korupsi, dua ‘saudara’-nya ini jauh lebih jarang dibicarakan. Mengapa? Apakah karena kedua saudara korupsi ini memang sudah jarang dijumpai? Rasanya tidak, tapi lebih mungkin karena praktik kolusi dan nepotisme jauh lebih jarang dipermasalahkan dan dipublikasikan dibandingkan dengan praktik korupsi.
Dibandingkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme jarang dibicarakan. Mungkin pula karena praktik mengangkat kerabat, menantu, atau kawan dekat untuk jabatan-jabatan strategis dianggap lumrah dan biasa. Baik sebagai balas budi karena telah membantu selama masa pemilihan, karena pertemanan yang sudah berlangsung relatif lama, maupun untuk mengamankan kepentingan pribadi di masa depan.
Sejauh ini, hingga kini, praktik ketiga bersaudara itu tampak sukar diatasi hingga ke akar-akarnya. Satu pohon korupsi ditebang, tumbuh pohon yang lain. Pelaku korupsi yang akar kekuasaannya lemah atau sedang lemah akan mudah menjadi sasaran, sementara pohon-pohon besar nan menjulang dengan akar yang kuat tampak tidak kunjung tersentuh hingga ke jantungnya.
Bagaimana dengan komitmen capres? Perihal komitmen, jawaban yang akan diberikan kedua kubu niscaya akan sama. Mustahil keduanya akan menjawab komitmen kami kurang. Perdebatan eksploratif mengenai bagaimana komitmen itu akan diwujudkan dalam program dan strategi akan membuat masyarakat pemilih lebih mengetahui apakah komitmen itu hanya akan berhenti sebagai retorika belaka atau memang realistis untuk diwujudkan. (Foto: Mahasiswa di gedung DPR, 1998/tempo.co) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
