Usai membaca laporan utama Majalah Tempo yang terbit Ahad pekan ini, yang berjudul “Manuver Elite Partai Berebut Jatah Menteri Kabinet Prabowo”, terbayang betapa kabinet pemerintahan Prabowo ini berpotensi jadi overweight. Di samping diisi koalisi resmi yang mengusung Prabowo di pilpres, baik yang mendapat kursi parlemen maupun yang tidak lolos ke Senayan, kabinet mungkin akan bertambah dengan ‘camen’ (calon menteri) dari partai kompetitor yang diajak dan berminat bergabung dengan pemerintahannya.
Diberitakan dalam laporan Tempo ini pula, Presiden Jokowi menitipkan beberapa nama agar ditampung, antara lain ada yang untuk mendampingi Gibran Rakabuming. Sebagai pendatang baru di pentas nasional yang langsung melejit ke langit biru, agaknya Gibran dipandang oleh bapaknya membutuhkan pendamping yang tune-in di dalam kabinet. Sebagai bapak, Jokowi niscaya tidak akan lepas tangan, tapi rasanya mustahil ia turun status dari presiden ke menteri, sehingga ia memerlukan orang-orang kepercayaannya sebagai pendamping Gibran.
Dari laporan tersebut tampaklah bahwa beragam kepentingan telah menggelayuti Prabowo, bahkan ketika ketetapan resmi mengenai keterpilihannya belum terbit mengingat dua mantan pasangan capres yang berkompetisi dengannya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Upaya-upaya pendekatan terus dilakukan demi mencegah bergulirnya hak angket, sehingga kedua mantan pasangan capres itu lebih mengandalkan kepada perjuangan di Mahkamah Konstitusi.
Jika begitu banyak partai dan pihak lain minta diakomodasi, bagaimana Prabowo akan menempatkan orang-orang profesional murni (dalam pengertian bukan anggota atau pengurus partai) untuk jabatan tertentu yang sedapat mungkin memiliki kepentingan partisan minimal? Apalagi, rasanya semakin sukar menemukan orang-orang profesional yang bebas dari afiliasi dengan partai politik atau tidak membutuhkan dukungan partai politik untuk bisa masuk kabinet.
Menarik pula laporan Tempo ini, karena menyingkapkan kementerian mana yang jadi incaran banyak partai politik, yang diistilahkan sebagai ‘kementerian basah’. Tempo menyebut empat kementerian basah, yaitu Energi dan Sumberdaya Mineral, BUMN, Perdagangan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, plus institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Jika kementerian tersebut yang diincar, sangat mungkin bukan perkara tanggung jawab besar yang ingin diambil oleh partai, melainkan ada sesuatu di dalamnya yang menguntungkan partai dan elitenya. Begitu pula dengan dua institusi penegakan hukum, yang berpotensi dijadikan alat kekuasaan bila pemerintah tak mampu bersikap demokratis.
Bila semua kekuatan politik dirangkul, jelas semuanya perlu diimbangi dengan pemberian jabatan tertentu. Tidak ada makan siang gratis, begitu pemeonya. Terlebih jika tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga lima tahun ke depan, dukungan parlemen yang mampu bekerjasama dengan baik jelas diperlukan. Ada 8 partai politik yang masuk Senayan, minus PPP yang tak mencapai ambang batas 4%. Jika dua partai diasumsikan tidak bersedia bergabung ke dalam pemerintahan, yaitu PDI-P dan PKS, maka jumlah kursi parlemen pendukung pemerintahan Prabowo akan mencapai sekitar 71,9%. Praktis, oposisi tidak mampu berkutik. Bila PDI-P berhasil dibujuk Prabowo, maka tinggal PKS yang berada di luar pemerintahan dan di parlemen akan terkucil.
Dengan format seperti itu, jadilah kabinet gotong-royong yang overweight. Boleh jadi, partai politik di pemerintahan akan sibuk menitipkan agenda masing-masing pada pos pemerintahan yang jadi jatah masing-masing. Tanpa ada pengawasan yang kuat dari DPR, karena yang duduk di Senayan adalah teman-teman sekoalisi-besar sendiri, maka pemerintahan akan berjalan sesuka Presiden yang praktis memegang kekuasaan yang berpotensi menjadi semakin terpusat.
Kepada siapa lagi rakyat akan menaruh harapan, andaikan harapan itu masih ada? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
