Heboh Rektor Asing, GBHN, dan Benarkah Jokowi Memimpin ala Jawa - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 14 Agustus 2019 07:24 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Heboh Rektor Asing, GBHN, dan Benarkah Jokowi Memimpin ala Jawa

    Dibaca : 24.960 kali

    Inilah  ringkasan  beberapa tulisan menarik yang perlu Anda simak pekan ini.  Ada polemik yang cukup hangat mengenai rencana rekrutmen rektor asing. Mencuat pula  usulan kalangan partai politik untuk membikin lagi GBHN seperti dalam era Orde Baru.  Dua artikel ini  merupakan  sikap editorial Koran Tempo.

    Satu tulisan lagi merupakan kolom yang tulis oleh Eko Sulistyo  dari  Kantor Staf Presiden.  Ia menjawab pertanyaan:  benarkah Jokowi mempraktekan model kekuasaan Jawa.

    1. Rektor Asing, Siapa Takut?

    RENCANA Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri badan hukum mulai 2020 tidak perlu ditakuti dan sepatutnya didukung. Tidak tepat mengaitkan perekrutan rektor asing tersebut dengan terancamnya nilai-nilai budaya atau nasionalisme.

    Kualitas mayoritas perguruan tinggi di Tanah Air yang belum membanggakan bisa menjadi alasan kenapa Indonesia membutuhkan rektor asing. Hingga saat ini, hanya ada tiga perguruan tinggi yang masuk daftar 500 top universitas dunia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings 2019/2020. Universitas Indonesia bertengger di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di urutan ke-320, dan Institut Teknologi Bandung berada di posisi ke-331.

    Daya saing kampus-kampus di Indonesia itu pun tertinggal jauh dari perguruan tinggi negara tetangga dekat, seperti Malaysia dan Singapura. Selengkapnya baca: Rektor Asing, Kenapa Tidak?

    1. Menolak Kembalinya GBHN

    Kampanye sejumlah partai politik untuk memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seolah-olah dilandasi semangat nasionalisme. Namun kampanye yang bertujuan mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar itu menyimpan kekeliruan serius.

    Dilandasi semangat reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengubah aturan dasar demokrasi. Presiden pun dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2004-tidak seperti sebelumnya yang ditentukan oleh MPR. Presiden terpilih diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya.

    Karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden bukan lagi mandataris MPR. GBHN, yang ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman pembangunan yang wajib dijalankan presiden, jelas menjadi tidak relevan lagi. Sebagai gantinya, disusunlah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana pembangunan dibuat jangka panjang untuk periode 20 tahun, jangka menengah (lima tahun), dan tahunan.  Selengkapnya baca: Tolak Kembalinya GBHN

    1. Jokowi dan Kekuasaan Jawa

    Dalam tulisannya di harian ini  (Koran Tempo), Seno Gumira Ajidarma mengkhawatirkan ungkapan Presiden Joko Widodo dalam bahasa Jawa, seperti "Lamun sira sekti, aja mateni; Lamun sira pinter, aja minteri" dan "Lamun sira banter, aja mbanteri", sebagai bentuk arogansi politik-kultural (Koran Tempo, 2 Agustus 2019).

    Sayangnya, kekhawatiran itu tidak dibarengi dengan analisis yang melihat struktur politik saat ini yang sudah berubah setelah kejatuhan Soeharto oleh gerakan reformasi. Struktur politik otoriter Orde Baru memungkinkan Soeharto menjalankan model kepemimpinan dan kekuasaannya bergaya seperti raja-raja Mataram, dengan kejawaan sebagai basis legitimasi politik sekaligus kultural (Anderson, 1984; Moertono, 1985). Meski ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali, semua itu adalah politik "seolah-olah" demokratis.

    Dalam kekuasaan Jawa, seorang pemimpin atau raja perlu menjaga wibawa dan karismanya. Ia diharuskan memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Raja Jawa juga dipercaya sebagai titisan dewa yang suci. Rakyat yang dianggap hina harus menjauh atau dilarang menatap, apalagi berdialog dengan raja, karena akan mencemari kesuciannya. Kekuasaan dimaknai sebagai suatu kekuatan energi yang dimiliki raja-raja serta bersifat konkret, homogen, dan tetap, termasuk benda-benda yang dianggap keramat atau sakti.

    Soeharto jelas mempraktikkan model kekuasaan raja-raja Jawa yang terpusat pada dirinya dan membuat rakyat takut akan kekuasaannya. Budaya Jawa dijadikan legitimasi kultural Soeharto untuk melestarikan kekuasaannya selama 32 tahun.

    Hal ini berbeda dengan Jokowi. Dukungan rakyat terhadapnya bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa aman dan kesamaan yang dibentuk Jokowi. Popularitasnya melambung karena dinilai memahami penderitaan rakyat secara nyata. Jokowi menjadi legitimate bukan karena tindakan represi atau rasa takut akan kekuasaannya.

    Penulis kolom: Eko Sulistyo (Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden)

    Selengkapnya baca: Jokowi dan Kekuasaan Jawa                                   

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    7 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 54 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.