Keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah di sebuah negara demokrasi. Pada satu sisi, keterbukaan dan kebebasan tersebut merupakan alat efektif untuk menyalurkan mekanisme kontrol dari masyarakat luas terhadap jalannya pemerintahan. Dukungan, kritik dan berbagai bentuk kepedulian publik dapat menjadi pedang penyerabas berbagai kebuntuan, terutama untuk mengikis mentalitas birokrat konservatif yang lebih mengendepankan prosedur-prosedur birokrasi panjang dan berbelit ketimbang efektivitas kerja.
Pada sisi lain, simpang siur informasi yang tak terkontrol terutama pada situasi krisis justru menghasilkan kebisingan dan kegaduhan publik dan pada akhirnya dapat menghambat kinerja pemerintah. Kasus terganggunya jaringan listrik di seluruh Pulau Jawa baru-baru ini dapat kita jadikan contoh nyata efek buruk penyebaran informasi tak sehat secara tak terkontrol.
Segera setelah aliran listrik pulih kembali dan aktivitas di dunia maya kembali normal, berbagai informasi hoaks beredar di tengah masyarakat. Informasi-informasi yang tersebar tak terkontrol tersebut memunculkan sinisme masyarakat terhadap kinerja PLN. Berbagai meme ejekan, sindiran dan berbagai bentuk olok-olok terhadap PLN tersebar luas di tengah kecemasan warga yang khawatir akan kembali mengalami pemadaman listrik. Klarifikasi dan himbauan resmi dari PLN yang disebarkan kemudian justru mendapat tanggapan sinis dan tak berpengaruh signifikan dalam menentramkan masyarakat. Kredibilitas PLN di mata masyarakat terlanjur jatuh dan butuh waktu lama untuk memulihkannya.
Contoh lain yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus pembobolan sejumlah rekening nasabah Bank Mandiri yang cukup meresahkan masyarakat; kontroversi melambungnya harga tiket pesawat yang disusul kemudian dengan kasus rekayasa laporan keuangan Garuda; demonstrasi dan kerusuhan sengketa hasil Pilpres 2019 dan berbagai kejadian lain. Berbagai kejadian ini dapat kita kategorikan sebagai situasi krisis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Bukan hanya penanganan terhadap sumber krisis tetapi juga antisipasi cepat terhadap potensi masalah susulan, salah satunya akibat penyebaran informasi tak sehat.
Lemahnya antisipasi dan penanganan awal dari sisi manajemen informasi berkali-kali telah merepotkan pemerintah dalam menghadapi berbagai krisis selama kurang lebih 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Karena sejak awal tidak diantisipasi dengan cepat, kerugian material dan immaterial, biaya dan energi yang dihabiskan dalam penanganan lanjutan menjadi membengkak karena daya rusak hoaks dapat diibaratkan dengan daya rusak api dalam kebakaran. Sekali api dibiarkan membesar, upaya pemadaman akan menuntut energi, biaya serta waktu lebih besar dan kerusakan yang diakibatkannya tak sepenuhnya dapat dipulihkan.
Perlunya Panglima Pusat Informasi dan Komunikasi
Fakta bahwa kita hidup di era digital yang serba cepat dan terbuka dengan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berbicara, semestinya meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kolaborasi, sinergi dan koordinasi dalam mensukseskan program-program pemerintah. Tanpa syarat itu, mustahil program percepatan pembangunan dapat berjalan sukses di tengah dunia yang serba cepat ini. Energi pemerintah akan terus terkuras untuk menangani krisis akibat simpang siur informasi di tengah masyarakat. Maka kehadiran sebuah lembaga yang tangguh dan berwibawa sebagai pusat komando penyebaran informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.
Tanpa bermaksud meniru praktek pemerintahan masa lalu, kita dapat belajar dari sosok Harmoko yang di masa lalu selalu tampil sebagai panglima komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Komando kontrol terhadap penyebaran informasi dan komunikasi antar lembaga selalu berada di tangan Harmoko. Ketika Harmoko tampil di depan publik, rakyat akan segera paham bahwa informasi yang dia kemukakan merupakan informasi resmi dari pemerintah.
Sosok yang cekatan baik dalam menghadapi insan pers maupun melakukan koordinasi antar lembaga seperti yang diperankan Harmoko di masa lalu semakin penting dalam situasi kita sekarang ini untuk memback-up kinerja Presiden dalam melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan. Salah satu figur berpengalaman dalam menangani media dan layak direkomendasikan sebagai corong pemerintah saat ini adalah Gatot Dewa S. Broto yang kini menjabat sebagai sekretaris Kemenpora.
Gatot Dewa S. Broto, Sekretaris Kemenpora
Tak banyak pejabat dalam pemerintahan seperti Gatot yang berani menghadapi media dan jeli dalam memilah isu mana yang perlu ditanggapi, cepat bertindak apabila melihat adanya potensi akan terjadi krisis dari sebuah peristiwa. Kemenpora dalam beberapa tahun terakhir menghadapi aneka krisis di tengah tuduhan-tuduhan korupsi dan berbagai isu-isu tak sedap. Semua bisa ditangani dengan baik, salah satunya karena kehadiran sosok seperti Gatot.
Karena itu, sosok seperti Gatot perlu diberi wewenang lebih besar dalam lembaga yang menangani komunikasi dan informasi, agar lebih leluasa melakukan koordinasi dengan lembaga lain baik di pusat maupun di daerah.
Tak bisa dipungkiri bahwa berbagai krisis komunikasi dan informasi dalam lima tahun terakhir ini bersumber dari lemahnya koordinasi antar lembaga. Setiap lembaga seperti bebas mengeluarkan pendapat dan informasi menurut versinya masing-masing dan membiarkan masyarakat memilih versi mana yang layak dijadikan rujukan. Karena itu, pemerintah membutuhkan satu corong yang responsif, cekatan dalam melakukan koordinasi dan membaca situasi serta terampil dalam melakukan antisipasi peredaran berita-berita tak sehat. Gatot menjadi salah satu figur yang layak direkomendasikan, selain karena alasan yang di atas, juga dengan mempertimbangkan pengalaman panjangnya di Kominfo sebelum mutasi ke Kemenpora.
Ikuti tulisan menarik Valentino Barus lainnya di sini.
