Konsistensi Politik, Perlukah? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Surya Paloh menepis anggapan kunjungannya ke DPP PKS, terkait konsolidasi koalisi untuk Pemilu Presiden 2024. TEMPO/Muhammad Hidayat

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 11 November 2019 14:39 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Konsistensi Politik, Perlukah?

    Dibaca : 633 kali

     

    Wacana tentang pentingnya konsistensi politik muncul tatkala Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, bertemu dengan Sohibul Iman, Presiden PKS. “Konsistensi partai berada dalam koalisi atau di luar pemerintahan sangat penting,” kata Hasto Kristyanto, Sekjen PDI-P.

    Presiden Jokowi juga menyindir, “Mungkin dia [maksudnya Surya] ndak kangen dengan saya.” Tak lama kemudian, di acara ulang tahun ke-55 Golkar, 6 November, Presiden menyindir kembali, “Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS. Wajahnya cerah setelah berangkulan dengan Pak Sohibul.”

    Dalam jagat perpolitikan Indonesia saat ini, benarkah konsistensi politik masih diperlukan, atau dianggap penting, atau bahkan dihargai dan dihormati? Pernyataan Hasto bahwa konsistensi politik itu penting tidak salah, namun kenyataannya justru hal sebaliknya kerap terjadi. Partai politik mudah berubah haluan tergantung ke arah mana angin politik terasa bertiup.

    Ketika Prabowo Subianto kalah dalam pilpres, Jokowi dan PDI-P memilih untuk merangkulnya ke dalam kabinet sembari membiarkan partai-partai pengusung Prabowo, yakni PAN, PKS, dan Demokrat, tetap di luar pemerintahan. Dengan mencabut lawan politik yang paling galak, presiden terpilih dan PDI-P merasa telah mengurangi kekuatan oposisi secara signifikan.

    Merangkul lawan agar jadi sekutu apakah sikap politik yang konsisten? Sukar untuk mengatakannya ya, tapi langkah ini akan dianggap sah-sah saja sebagai upaya melemahkan potensi sikap-sikap kritis terhadap pemerintah selama lima tahun ke depan. Jika konsisten dengan sikap politiknya, Jokowi dan PDI-P akan membiarkan Prabowo dan Gerindra tetap di luar pemerintahan. Namun, kenyataannya, strategi politik mengalahkan konsistensi politik.

    Begitu pula, bukankah selama ini partai-partai dengan ringan hati berpindah-tukar koalisi, yang semula sekutu lantas berpisah dan yang semula lawan lalu berteman? Dulu PAN berada di luar pemerintahan, kemudian tergoda bujukan untuk masuk ke Kabinet Kerja Jokowi, namun kemudian keluar lagi karena hendak mengusung Prabowo di pilpres 2019.

    Inkonsistensi politik tampaknya sudah melekat dalam perilaku elite sehingga dianggap sebagai bentuk keluwesan atau kelenturan dalam berpolitik. Apa yang dilakukan Surya dengan menemui petinggi PKS tampak lebih menyerupai upaya ‘cari perhatian’ dan mengirim sinyal kepada Jokowi maupun Megawati bahwa Surya dan NasDem juga bisa mengambil sikap.

    Gerak politik Surya memang tampak beda dengan ketua umum partai-partai lain yang bergabung dalam pemerintahan, seperti Airlangga Golkar, Muhaimin PKB, maupun Suharso PPP yang terlihat memilih cara-cara aman saja dalam menjalin relasi dengan PDI-P. Walau begitu, Surya dan NasDem mungkin tidak akan keluar dari kabinet, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Surya barangkali ingin menunjukkan bahwa sebagai sesama koalisi, setiap partai hendaknya diperlakukan setara dan jangan merasa ada yang menjadi pemimpin bagi yang lain.

    Jadi, konsistensi sikap politik tampaknya tinggal wacana yang tidak akan membumi dalam praktik. Kenyataannya, yang faktual adalah konsistensi kepentingan elite dan partainya. Konsistensi politik akan mengikuti kepentingan, sehingga sifatnya temporal. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.