Berita palsu atau berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
Terkait hal tersebut, bila Kapolri atas nama pemerintah kini sedang serius menangani dan menindak penyebar hoaks corona di Indonesia, maka atas laporan kasus corona di Indonesia, semakin hari, semakin banyak warganet yang terus menyangsikan kebenaran laporan kasus corona dari juru bicara (Jubir) pemerintah.
Andai benar, selama ini pemerintah Indonesia sengaja menutupi jumlah kasus corona yang sebenarnya, demi suatu tujuan mulia, misalnya. Atau karena memang baru seperti itu kemampuan pemerintah meng-update kasus corona karena hasilnya memang tidak sama dengan penghitungan dari BNPB, pun juga tidak sama dengan laporan dari pemerintah daerah, apakah hal ini tidak masuk pada ranah hoaks?
Mengapa hingga kini semua pihak seperti terbungkam? Apa karena takut pada pemerintah dan Kapolri?
Dalam ILC, Selasa (14/4/2020) nara sumber Effendi Gazali pun mengungkap dengan bahasa halus bahwa laporan jubir kasus corona yang tidak valid? Apa bukan hoaks namanya?
Namun, sebelum ILC berlangsung, mengapa orang dalam pemerintahan sendiri, yang beberapa waktu ini terus meramaikan pemberitaan nasional, juga malah ikut menyangsikan validitas laporan kasus corona di Indonesia? Mengapa ini bisa terjadi? Orang "dalam" bertanya pada orang "dalam" dan pertanyaannya sampai terendus media.
Dia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang memiliki pertanyaan tersendiri perihal perkembangan Covid 19 di Indonesia. Sebab, menurut LBP data Covid-19 terkait kasus konfirmasi positif, meninggal, dan sembuh akan menentukan kebijakan Indonesia ke depan.
Berikut pertanyaan LBP: "Karena juga buat saya tanda tanya sih, kenapa jumlah kita yang meninggal, maaf sekali lagi, itu angkanya ndak sampai 500. Padahal jumlah penduduk 270 juta. Infected (terinfeksi) 4000-an lebih. Katakan kali 10 itu 50 ribu," kata Luhut dalam media briefing, Selasa (14/4/2020).
Kemudian LBP membandingkan dengan Amerika Serikat (AS), "Amerika negara yang beda, penduduk lebih besar dari kita, 60 jutaan, itu yang meninggal 22 ribu. Yang infected hampir 560 ribu. Okelah kita mungkin kurang testing kit, tapi saya bilang tadi sudah dikali anggap 50 ribu," ujar Luhut. "
"Sekarang kita pengkajian banyak negara gak ngerti. Jadi untuk menyikapi ini, yang ingin saya jelaskan, itu juga harus hati-hati, cermat, tidak grusa grusu juga. Harus pas," kata dia melanjutkan.
Seperti dilaporkan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sampai dengan Selasa (14/4/2020) pukul 16.00 WIB mencapai 4.839. Dari jumlah itu, sebanyak 426 sembuh dan 459 meninggal.
Sementara itu di AS, laman worldometers pada Selasa (14/4/2020) melaporkan total kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 587.173. Dari jumlah itu, 23.644 meninggal, sedangkan yang sembuh 36.948 orang.
Bila atas laporan kasus corona setiap hari oleh jubir corona tergolong hoaks, mengapa polisi tidak segera menindak jubir pemerintah ini?
Sejatinya, atas banyaknya warganet dan pihak lain, termasuk LBP dari pemeritah sendiri yang menyangsikan validitas jumlah kasus, BNPB maupun salah satu gubernur pun mengakui bahwa data dari jubir berbeda dengan data yang mereka miliki.
Lalu, apa artinya setiap hari jubir terus melaporkan data yang tidak valid? Kini, masyarakatpun menjadi kurang tertarik menonton siaran langsung laporan jubir pemerintah itu.
Bila kondisinya terus demikian dan tidak pernah ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang keabsahan data yang disiarkan langsung melalui media televisi, masyarakat malah menjadi antipati mengikuti perkembangan kasus virus corona di Indonesia, karena laporannya tidak valid.
Sekali lagi, mengapa LBP dan masyarakat sampai bertanya tentang laporan kasus corona yang dicurigai tidak valid? Sebab akan sangat berpengaruh pada dampak psikologis masyarakat.
Masyarakat menjadi anggap remeh virus corona. Pun dampak kebijakan pemeritah ke depan juga akan menjadi masalah sendiri. Lebih parahnya lagi, sikap teladan dengan melaporkan berita yang tidak valid dalam situasi wabah mematikan ini, menjadi citra negatif, bukan citra positif bagi pemerintah, yang sudah mendapat cap negatif dari berbagai pihak dan masyarakat menyoal pencegahan, antisipasi, dan penanganan covid 19 (PAPC19) yang tidak sigap dan tidak tegas sejak awal.
Bila benar, selama ini data kasus yang dilaporkan tidak benar, setop. Sudahi hoaks itu. Jangan rakyat saja yang dilarang menyebar hoaks, dan diadili karena hoaks, tetapi pemerintah sendiri berdasarkan pertanyaan dan data yang diungkap malah tergolong menjadi penyebar hoaks.
Terima kasih Bapak LBP, telah mengungkap hal yang selama ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Lalu, bila benar selama ini jubir corona menyebar hoaks, bagaimana?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
