Tanggal 26 Mei 2020 gelombang IV Kartu Prakerja akan dibuka. Program kontroversial pemerintah yang ditujukan membantu kelompok usia kerja di Indonesia utamanya yang masih menganggur atau terkena PHK karena pandemi Covid-19 akhirnya kembali digulirkan setelah sempat “dinon-aktifkan” sementara untuk membangun otomasi setelmen penggunaan bantuan pelatihan.
Paralel, diharapkan waktu jeda juga dimanfaatkan untuk mengakomodir berbagai kritik yang diterima agar uang negara senilai 5,6 triliun rupiah yang digelontorkan efektif penggunaannya.
Gempuran kritik memang demikian dahsyat menerpa Kartu Prakerja. Hal yang wajar tentunya melihat begitu banyak indikasi ketidaklaziman dalam riwayat pengerjaannya. Pemilihan platform pelatihan menjadi hal yang paling banyak disorot. Ketiadaan transparansi institusi pengada platform pelatihan, harga yang dipatok untuk mengikuti pelatihan hingga rekayasa demi meningkatkan valuasi bisnis adalah tiga hal paling menyolok keganjilannya.
Diluncurkannya situs tandingan https://www.prakerja.org membukakan mata kita bahwa bila didasari rasa nasionalisme dan bela negara sejati, komersialisasi program sosial tidak perlu terjadi.
Kartu Prakerja jangan Dihentikan, Perbaikan Wajib Dilakukan
Nyatanya, Kartu Pra-Kerja telah memberi solusi baik bagi banyak penganggur yang terdampak pandemi Covid-19 maupun lulusan baru yang belum mendapat kesempatan bekerja. Kartu Pra-Kerja menyasar kalangan yang mayoritas tidak seharusnya menerima aneka bantuan sosial baik berupa sembako maupun tunai langsung (BLT). Kartu Pra-Kerja membantu pemerintah memastikan relaksasi ekonomi merata bagi semua rakyatnya sesuai karakter masing-masing.
Kartu Pra-Kerja harus terus bergulir paling tidak hingga pandemi ini berakhir. Namun, ada sejumlah poin yang wajib diperbaiki agar sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat lebih terpenuhi.
Saya adalah peserta Kartu Pra-Kerja yang telah menikmati manfaatnya. Beberapa hal coba saya tuangkan dalam tulisan ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar program ini dapat semakin efektif memenuhi tujuan pelaksanaannya.
Beberapa hal yang menjadi input saya adalah:
1. Buka seluas-luasnya kesempatan kepada anak bangsa lainnya untuk berkontribusi membantu sesamanya melalui platform atau program pelatihan.
Kritik deras paling dominan menyorot proses pemilihan mitra penyedia platform pelatihan. Pengelola memang mengatakan bahwa kesempatan sudah dibuka bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi. Namun nyatanya, informasi tersebut hanya diketahui oleh segelintir saja sehingga pada akhirnya hanya 8 yang tersedia.
Sejumlah mitra memang membuka kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk membuat kelas pelatihan dan ditawarkan di etalase mitra-mitra bersangkutan. Hal itu baik, namun akan lebih baik bila jumlah mitra diperbanyak atau tidak dibatasi. Kriteria tentu harus ditentukan agar standar tetap terjaga. Mitra atau penyedia pelatihan juga boleh menyediakan kelas gratis sehingga tercipta kompetisi yang sehat antarpenyedia pelatihan.
Kelas gratis? Ya kenapa tidak. Kompetisi antarmitra toh sudah terjadi dan perang harga telah menjadikan program ini layaknya pasar kapitalis ketimbang program sosial. Apa yang dilakukan situs tandingan https://www.prakerja.org yang gratis membuktikan banyak anak bangsa yang semata ingin membantu sesamanya di masa krisis saat ini.
2. Sinergikan lebih mendalam dengan dunia usaha agar sertifikat yang diterima peserta dapat digunakan untuk mempermudah menemukan pekerjaan.
Dengan memberlakukan standar baku, sangat memungkinkan sertifikat yang dikeluarkan memenuhi kualifikasi industri tertentu. Libatkan Kementerian Tenaga Kerja lebih jauh, namanya kan "Kartu Pra-Kerja", kenapa kok justru Kemenko Perekonomian yang lebih dominan.
Dengan improvisasi nilai sertifikat, konsep pelatihan dapat secara efektif diimplementasikan. Bukan sekedar "untuk mengisi kegiatan daripada tidak ada aktivitas selama #DiRumahAja" seperti yang selama ini menjadi argumen sejumlah pihak yang mengaku sebagai perwakilan pengelola. Ini proyek triliunan rupiah, boss!
3. Berikan kebebasan kepada peserta untuk menggunakan atau tidak menggunakan dana pelatihan Rp 1 juta.
Prinsipnya, Kartu Pra-Kerja yang diberlakukan saat ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan Jokowi - Amin saat kampanye Pilpres 2019. Modifikasi dilakukan agar sesuai konteks sebagai bantuan di saat bencana nasional.
Dan harus dipahami, saat ini tidak semua peserta membutuhkan pelatihan, apalagi berbayar. Kebutuhan dana tunai lebih sesuai karena dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup mendesak, sebagai modal awal memulai usaha atau membeli akses internet yang bisa dimanfaatkan belajar banyak hal secara gratis. Biarkan peserta memutuskan, katanya mau membantu, kok diatur-atur.
4. Penyedia platform pelatihan agar tidak merekayasa penilaian peserta terhadap program pelatihan yang ditawarkan demi valuasi bisnis.
Hal ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Penyedia pelatihan cenderung menjadikan program ini sebagai ajang mereka mendongkrak valuasi bisnis mereka. Tujuannya? Jelas, mereka ingin menarik perhatian para investor untuk mengembangkan programnya hingga lebih menguntungkan secara bisnis.
Saya memiliki pengalaman pribadi terkait ini.
Saat sudah menyelesaikan pelatihan, saya diminta menilai program pelatihan yang telah saya ikuti dengan skala 1 - 5. Karena tidak mendapatkan manfaat berarti, saya putuskan untuk memberi nilai 2. Apa yang terjadi? Sistem menolak dan mengharuskan saya menilai minimal 3 (saya tayangkan screen-shoot sebagai foto artikel). Alamak, segitunya mereka ingin meningkatkan reputasi. Apakah ini adalah gambaran mental para startup di Indonesia saat ini? Saya berharap tidak.
5. Libatkan lebih banyak bank BUMN sebagai mitra penyaluran insentif.
Awalnya saya memilih BNI sebagai bank untuk rekening insentif saya. Namun pengalaman yang terjadi memutuskan saya pindah ke e-wallet.
Pengalaman apa? Begini ceritanya.
Karena belum memiliki rekening BNI, saya coba membuka rekening digital melalui aplikasi mobile. Tapi, entah karena traffic sangat tinggi, hingga 3 hari kemudian saya masih gagal. Mau pindah bank namun tidak ada pilihan. Alhasil, saya datang ke salah satu cabang pembantu bank tersebut.
Setibanya di sana, saya ditanya apakah rekening yang akan saya buka untuk kebutuhan Kartu Pra-Kerja. Saya jawab iya, dan seketika saya disarankan untuk membuka via aplikasi. Saya jelaskan kesulitan yang saya alami selama 3 hari ini tapi tetap disarankan untuk mencoba lagi karena kuota pembuatan rekening baru untuk Kartu Pra-Kerja dibatasi 30 orang/hari.
Buset, dengan kuota segitu, perlu berapa hari peserta bisa mendapatkan rekeningnya. Seharusnya ini dipertimbangkan oleh BNI saat tahu mereka menjadi satu-satunya mitra perbankan. Seharusnya juga pemerintah tidak menunjuk hanya satu bank karena mereka tahu berapa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi target peserta Kartu Pra-kerja. Saya punya rekening bank Mandiri & BRI selain BCA dan Bank DKI. Tentu masalah ini tidak saya temui bila minimal salah satu diantaranya menjadi pendamping BNI.
Akhirnya saya mengalah dan pergi. Pulang? Tidak, saya bergegas ke kantor BNI lain. Kali ini cabang utama, lebih besar kemungkinan dilayani dalam hati saya.
Setibanya di kantor cabang utama BNI tersebut, lagi-lagi saya ditanya apakah rekening yang akan saya buka untuk kepentingan Kartu Pra-Kerja. Melihat ramainya orang saya cepat berpikir kalau kuota hari ini tentu telah terlampaui sehingga saya harus datang esok hari.
"Bukan, untuk bisnis," ujar saya. Dan akhirnya saya mendapat nomor antrian. Ya Tuhan, begini amat negeri ini saya membathin.
Tak lama menunggu, saya dipanggil ke salah satu konter. Kemudian E-KTP saya diminta untuk dipindai datanya. Apa yang terjadi, pemindaian gagal bahkan hingga 3 kali. Ya Tuhan, apa pula ini. Saya coba berargumen dan menanyakan apakah BNI memiliki backup plan misalnya dengan input manual. Tapi tetap saja petugas mengatakan tidak bisa karena sudah ketentuan dan saya disarankan untuk memeriksa kondisi E-KTP saya di Dukcapil. Saya maklum, sang petugas hanya menjalankan tugas.
Saya tidak tahu apakah bank lain terutama BUMN juga memberlakukan hal yang sama, memindai E-KTP untuk mendata rekening baru. Tapi menurut saya situasi ini seharusnya mendorong bank untuk juga memungkinkan pendataan manual identitas calon pemilik rekening bila pemindaian gagal, sembari mengingatkan peserta untuk melakukan cek silang ke Dukcapil agar tidak terulang di masa depan.
Kita semua tahu bahwa sistem E-KTP Indonesia adalah obyek korupsi besar hingga kualitasnya pun belum terjamin. Bisa jadi E-KTP saya tidak terpindai bukan karena kerusakan di fisik kartunya tapi di sistem induknya.
Alhasil, e-wallet menjadi pilihan saya. Atau, semua ini memang dirancang sedemikian rupa hingga peserta mau tidak mau menjadikan e-wallet sebagai pilihan mayoritas? Eh...
Welcome back Kartu Pra-Kerja
Dan akhirnya, selamat datang kembali Kartu Pra-Kerja.
Kartu Pra-kerja saat ini adalah bentuk modifikasi dari konsep awal yang diunggulkan pasangan presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam kampanye pilpres mereka. Dengan waktu persiapan yang sedikit mari memaklumi ketidaksempurnaan yang terjadi. Meski begitu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi atau kelompoknya semata.
Kartu Pra-kerja bisa menjadi kunci Indonesia melalui krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini, yaitu menciptakan basis ekonomi kuat karena dukungan SDM mumpuni.
Idealisme pemerintah untuk menyeimbangkan perhatian terhadap sektor kesehatan dan perekonomian secara proporsional bisa sangat terbantu bila Kartu Pra-kerja sukses dijalankan. Dampaknya, carut-marut penanganan pandemi yang masif dirasakan saat ini akan berakhir bahagia, happy ending bagi semua.
Rakyat terjaga sejahtera, Jokowi – Amin menang melawan oligarki yang semakin kuat menggerogotinya.
Menulis #DiRumahAja
Ikuti tulisan menarik Rudolf Tambunan lainnya di sini.
