Saat Jokowi Sebut Kesehatan Nomor Satu, WNI Dilarang Masuk Malaysia - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

Jokowi

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 8 September 2020 10:58 WIB

  • Peristiwa
  • Berita Utama
  • Saat Jokowi Sebut Kesehatan Nomor Satu, WNI Dilarang Masuk Malaysia

    Andai saja rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (7/9/2020), seperti saya kutip dari Kompas.com, adalah rapat yang dilakukan pada Januari atau Februari 2020, dan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona Covid-19, sebab berbahaya jika aspek pemulihan ekonomi yang didahulukan. "Yang pertama perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi. Sayang, ucapan Jokowi ini baru terjadi pada Senin, 7 September 2020, bersamaan dengan pemberlakukan aturan Malaysia melarang WNI masuk ke negeranya, serta bersamaan dengan agresi corona yang terus mengganas di tanah air.

    Dibaca : 338 kali


    Kendati ada yang menanggapi bahwa pernyataan Presiden Jokowi terlambat enam bulan, karena baru menyatakan bahwa menyelamatkan kesehatan (nyawa) lebih penting dari ekonomi, memang bukan hal yang salah, sebab faktanya, akibat dari sikap dan kebijakan pemerintah yang dianggap tak tegas, Covid-19 di Indonesia terus mengganas.

    Lebih dari itu, akibat karena ketidaktegasan dan salah sikap dan kebijakan dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya, kini ada negara lain yang me-lockdown rakyat Indonesia masuk ke wilayahnya, yaitu Malaysia.

    Andai saja rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (7/9/2020), seperti saya kutip dari Kompas.com, adalah rapat yang dilakukan pada Januari atau Februari 2020, dan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona Covid-19, sebab berbahaya jika aspek pemulihan ekonomi yang didahulukan. "Yang pertama perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," kata Jokowi.

    Sayang, ucapan Jokowi ini baru terjadi pada Senin, 7 September 2020, bersamaan dengan pemberlakukan aturan Malaysia melarang WNI masuk ke negeranya, serta bersamaan dengan agresi corona yang terus mengganas di tanah air.

    Jadi, memang boleh dikatakan pernyataan Presiden kita ini, terlambat enam bahkan tujuh bulan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Jokowi tidak melakukan itu sebelum dan sesudah corona hadir di Indonesia. Bahkan sejak enam bulan corona praktis menyerang Indonesia, Jokowi tetap kukuh menomorsatukan penyelamatan ekonomi.

    Entah angin dari sebelah mana yang membikin pemimpin Indonesia ini menyadari atas hal itu?

    Kini, nasi sudah menjadi bubur. Corona sulit dikendalikan di Indonesia dan negara lain pun malah melarang WNI masuk ke wilayahnya.

    Meski pada akhirnya Jokowi mengungkap bahwa fokus kita nomor satu adalah kesehatan (nyawa) dalam penanganan Covid-19 karena itulah kuncinya, namun sikap skeptis masyarakat kepada pemerintah terlanjur mengakar hingga masyarakat juga semakin cuek dan abai untuk bersama-sama sadar untuk patuh pada protokol Covid-19, sehingga rantai penyebaran corona dapat dicegah.

    Sesuai sikap dan pernyataan Jokowi, maka seluruh pihak terutama pemerintah wajib menunjukkan sikap yang dapat membuat masyarakat tergerak dari sikap skeptis menjadi optimis, sehingga dapat saling bahu-membahu memutus mata rantai corona dan menunjukkan kepada negara lain dan dunia, bahwa Indonesia serius mencegah dan dapat mengendalikan corona. Cukup Malaysia saja yang melockdown WNI masuk ke negaranya.

    Meski demikian, kebijakan Malaysia dan mungkin akan diikuti oleh sejumlah negara yang akan melarang WNI masuk ke negara mereka, memang  harus kita akui sebagai tamparan bagi Indonesia yang hingga saat ini tak memutuskan kebijakan yang benar-benar membentengi diri dari masuknya warga negara lain dan membebaskan corona menyebar.

    Lebih utama lagi, akibat keterlambatan sikap tegas dan buntutnya corona terus tak terkendali hingga negara lain juga melockdown WNI masuk ke negara mareka, kira-kira cara yang seperti bagaimana hingga dapat membuat masyarakat terbuka mata dan hati untuk menyadari dan memiliki sikap optimis karena pemerintah dapat dipercaya.

    Jangan sampai pernyataan Jokowi hanya semacam slogan, lalu terhenti pada sebatas pernyataan, namun dalam praktiknya tak direalisasikan oleh para bawahannya.

    Menyelamatkan kesehatan (nyawa) nomor satu baru kemudian ekonomi, harus ada bukti konkrit dengan diiringi kebijakan yang pasti dan tegas. Bila tidak ada aksi nyata dan ketegasan dan konsistensi, maka pernyataan Presiden tidak akan membawa dampak apa-apa bagi masyarakat dan masyarakat akan tetap abai dan cuek.

    Terlebih, kini pemerintah pusat pun membebaskan masing-masing daerah memutuskan sikap dan kebijakan sendiri-sendiri, sehingga pergerakan masyarakat ke dan dari antar daerah di Indonesia semakin bebas dan terkesan sangat semrawut, klaster corona bahkan telah menjamah ke klaster keluarga akibat dari "kebebasan" kebijakan masing-masing daerah buntut dari sikap dan kebijakan pemerintah pusat.

    Karenanya, kini masyarakat menunggu aksi sikap tegas pemerintah sebagai bukti pernyataan Presiden Jokowi yang terlambat "kesehatan (nyawa) nomor satu, ekomomi nomor dua".



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.