Penanganan Pandemi Covid-19 Memerlukan Komunikasi Risiko yang Baik dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia membuat beberapa keputusan penting perihal penanganan wabah, salah satunya penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan baru. Pada awal kepemimpinan, Menteri Budi begitu gencar memberikan keterangan publik. Pernyataan publik melalui siaran pers, pengumuman, ataupun pidato adalah salah satu bentuk komunikasi risiko di kala wabah.

Pemerintah Indonesia membuat beberapa keputusan penting perihal penanganan wabah, salah satunya penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan baru. Pada awal kepemimpinan, Menteri Budi begitu gencar memberikan keterangan publik. Keterangan publik pertama bahkan secara detail mengulas persoalan vaksinasi dan kondisi aktual penanganan wabah di Indonesia. Lantas, poin-poin apa saja yang perlu kita cermati?

Empat Poin

Setidaknya, terdapat empat poin dalam siaran pers 29 Desember lalu itu. Pertama, perihal ketersediaan vaksin. Menteri Budi menjelaskan target vaksinasi akan menyasar penduduk usia 18 tahun ke atas dengan total 188 juta orang untuk membangun herd immunity atau kekebalan kawanan.

Kedua, perihal perencanaan vaksinasi. Upaya vaksinasi atau imunisasi akan dimulai pada rentang Januari 2021 hingga Maret 2022 dan terbagi dalam empat gelombang. Gelombang pertama ditujukan kepada sekitar 1,3 juta tenaga kesehatan dan gelombang setelahnya akan ditujukan untuk 17,5 juta petugas publik serta 21,5 juta lansia.

Di luar vaksinasi, poin ketiga menjelaskan potensi lonjakan kasus pasca libur panjang. Menteri Budi mengimbau masyarakat tidak melakukan mobilitas sosial aktif, terutama pada 10-14 hari pasca libur panjang lantaran mulai menipisnya kapasitas tempat tidur di banyak rumah sakit. Keempat, Menteri Budi menjelaskan kehadiran tren jenis COVID-19 baru. Ia menyebut varian virus ini lebih cepat menyebar, namun tidak lebih mematikan dari COVID-19 asal.

Banyak orang mengapresiasi pernyataan Menteri Budi, dikarenakan ia menaruh porsi besar tentang vaksinasi. Di lain sisi juga, ia berani menyatakan temuan atau bukti-bukti baru perkembangan virus SARS-COV-2. Keterbukaan komunikasi ini adalah langkah awal menggugah tingkat kewaspadaan masyarakat yang terlanjur menurun.

Dalam kondisi wabah, pernyataan pejabat publik adalah salah satu bentuk komunikasi risiko yang paling efektif mencegah keadaan memburuk. Lantas, apa yang dimaksud dengan komunikasi risiko?

Komunikasi Risiko

WHO menjelaskan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi, saran, ataupun opini antara ahli dengan orang yang menghadapi ancaman kesehatan, ekonomi, maupun sosial untuk memungkinkan publik mengambil keputusan terbaik untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Terdapat dua isu besar yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi risiko. Isu pertama terkait dengan persepsi risiko. Dalam konteks wabah, perlu dipahami persepsi ahli maupun publik terhadap wabah berbeda. Ahli menilai wabah berdasarkan tingkat keparahan terhadap populasi terdampak. Publik sebaliknya, memahami bahaya wabah berdasarkan emosi kolektif.

Isu kedua, terkait dengan kepercayaan publik terhadap informasi dan instansi. Berkaca pada penanganan Ebola pada 2014 lalu, ahli menilai fakta saja tidak cukup mempengaruhi perilaku dan keputusan publik. Faktor-faktor seperti kejujuran, niat, dan dedikasi pemerintah lebih menentukan sebuah informasi diterima. Singkatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting dalam komunikasi risiko.

Beberapa waktu ke belakang, dua aspek komunikasi risiko ini kerap bermasalah. Dari segi persepsi, pemerintah kerap mengambil keputusan yang tidak berbasis data, abai terhadap masukan ahli, dan tidak konsisten, seperti dalam pembukaan perekonomian kembali tanpa menghiraukan kesiapan fasilitas kesehatan daerah. Dari segi kepercayaan, komando penanganan wabah kerap berganti-ganti dan beberapa keputusan kerap bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lain.

Langkah Lanjutan

Langkah Menteri Budi menyampaikan siaran pers perlu dibaca dalam kerangka komunikasi risiko. Dari segi positif, beberapa pernyataan jujur menyampaikan keterbatasan pelayanan kesehatan ketika lonjakan kasus terjadi. Meski begitu, muatan siaran pers masih menitikberatkan pada kesiapan vaksin.

Sesuai rekomendasi CISDI, upaya penanganan wabah perlu dititikberatkan melalui, salah satunya, penguatan pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas. Pemerintah seharusnya juga dapat menyampaikan sejauh apa peran puskesmas dalam menangani wabah.

Publik perlu mengetahui, apakah puskesmas memiliki peran dalam program vaksinasi dan seberapa penting peran merekan? Informasi ini penting untuk memastikan publik memanfaatkan peran puskesmas semaksimal mungkin, sekaligus mencegah publik menurunkan kewaspadaan karena kehadiran vaksin.

Unduh dan simak uraian lengkap perihal tersebut dalam dokumen Health Outlook 2021 melalui tautan ini!

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

Penulis

Amru Sebayang