Tanggal 27 April, ternyata punya arti penting bagi sejarah Banten masa lampau dan Cilegon saat ini. Catatan pentingnya, tanggal 27 April merupakan tonggak kebangkitan politik kekuasaan dengan tujuan mensejahterakan rakyat.
Peristiwa penting dalam sejarah Banten masa lampau –salah satunya -- terjadi pada taggal 27 April 1663, sedangkan untuk Cilegon yang merupakan bagian dari wilayah Banten baik dimasa lampau maupun masa kini, terjadi pada taggal 27 April 1999.
Tanggal 27 April 1663, diahir bulan puasa, Sultan Agung Tirtayasa (Sultan Banten abad 17) memulai kebijakan politiknya yang monumental. Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan politik pertanian yang sebelumnya –masa sebelum Sultan Agung berkuasa-- mengalami hambatan akibat adanya pertentangan kaum bangsawan dan kaum pedagang di internal kekuasaan (Kesultanan) disatu pihak dan penjajah (Belanda) di pihak lain.
Politik pertanian Sultan yang terkenal yakni menciptakan sistem Pengairan, projek pertama yang dibangun yakni pembangunan terusan yang menghubungkan sungai Tanara ke Sungai Pasilian melalui Balaraja sepanjang 6 km. Tujuannya bukan penanggulangan banjir, tapi untuk meningkatkan produksi pangan berupa padi karena pada saat bersamaan di buka lahan baru berupa persawahan. Aliran dari terusan itulah yang digunakan untuk mengairi sawah.
Ambisi Sultan Ageng Tirtayasa untuk memakmurkan Banten terus berlanjut, Tahun 1670 dibikin lagi terusan baru antara Pontang dan Tanara. Dimulai dari pesisir hingga daratan, Sungai ini dimaksudkan untuk mengairi lahan yang terlantar yang secara bersamaan dijadikan area persawahan. Tak tanggung, terusan ini panjangnya + 9 km, lebar 6 mater dengan kedalaman 4 m. Projek Pontang, oleh Sultan dijadikan sebagai projek utama Kesultanan, mungkin kalau sekarang dinamakan program prioritas.
Belanda yang mengusai Batavia (Jakarta), tergopoh gopoh datang ke Banten melihat perkembangan Banten yang luar biasa di bidang pertanian. Yang namanya penjajah, bukannya memuji malah mencibir. Ketika melihat para elit terjun langsung ke sawah, mereka menyindir bahwa bangsawan Banten sedang bermain main menanam padi.
Sisa Peninggalan Sultan Ageng Tirtayasa, IRIGASI tIRTAYASA. Foto. Detik.com
Barangkali sindiran ini kalau sekarang ditujukan ke para pejabat yang sedang panen raya, turun ke sawah, pake sepatu bot, memegang arit, mengangkat padi, difoto atau selfi, sebagai pencitraan, setelah itu hilang.
Namun sindiran Belanda itu tidak benar, saat itu memang semua elite (bangsawan) diperintahkan Sultan untuk langsung terjun ke sawah. Hasilnyapun luar biasa, Banten saat itu bisa menyimpan padi sebanyak 80 ton metrik ke lumbung padi Istana.
Sejatinya, dibalik semua itu, Belanda sebetulnya punya kepentingan politik busuk, punya misi terselubung, sebab Belanda justru hawatir lantaran dengan adanya projek itu, disamping memudahkan jalur transportasi sungai, ada kekuatan tersembunyi yakni bertambahnya penduduk yang luar biasa, dan ini merupakan kekuatan yang bisa mengancam keamanan Batavia sebagai pusat kekuatan Belanda.
Sedangkan untuk Cilegon, peristiwa monumental terjadi pada tanggal 27 April 1999 dengan di sahkannya Cilegon menjadi daerah otonom dengan nama kotamadya Cilegon --sekarang Kota Cilegon-, sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Serang.
Cilegon saat itu sudah menjadi wilayah Industri. Pengaruh Industri sangat luar biasa, sama halnya ketika kaum pedagang di era Kesultanan Banten yang bisa mempengaruhi kebijakan politik penguasa, Industri di Cilegon seolah menjadi bagian regulator dalam birokrasi pemerintahan.
Dengan peristiwa 27 April 1999, Cilegon memulai babak baru dalam melaksanakan politik kekuasaan, Industri tak lagi bisa bertindak semaunya, harus mengikuti regulasi yang di buat penguasa.
Maka dari itu, sejak awal kepemimpinan Walikota Cilegon yang pertama yakni H.Tb. Aa’at Syafa’at diteruskn H.Tb. Iman Aryadi, terkadang muncul konflik antara industri terkait dengan kepentingan pembangunan di satu pihak dan kepentingan industri di pihak lain.
Namun demikian, pemerintah tak menafikkan bahwa Cilegon sudah menjadi daerah industri yang secara bersamaan berkembang perdagangan dan jasa. Makanya politik pembangunannya adalah Peningkatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri, Perdagangan dan Jasa.
Dengan visi itu, Penguasa membuat program yang bisa mendukung Industri Perdagangan dan Jasa. Atas dasar kesepakatan bersama, dibuatlah program prioritas yang disebut mega projek, salah satunya adalah membangun Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang membentang dari PCI hingga Ciwandan.
Latar belakang dibangunnya JLS ini lantaran Kota Cilegon hanya dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Cilegon Anyer dan Merak. Sementara mobilitas kendaraan bercampur baur, ada mobilitas penduduk biasa, angkutan karyawan, angkutan Industri dengan kendaraan besar, kendaraan liburan. Intinya Kota Cilegon menjadi jalur utama lalu lintas angkutan industri, pariwisata dan sebagainya.
Disamping untuk mengurai kemacetan dalam kota, porjek ini juga untuk mendukung Industri dan pariwisata, tapi tak kalah pentingnya adalah agar masyarakat di selatan kota yang masih tertutup, bisa terangkat perekonomiannya dengan adanya JLS.
Jalan Lingkar Selatan Cilegon (JLS). Foto Waras Farm
Pertama kali projek dimulai, muncul pro kontra, tapi penguasa di bawah kepemimpinan Walikota H.Tb. A’at Syafaat, tetap berkeyakinan bahwa jika JLS ini selesai, dampaknya akan luar biasa bagi perkembangan ekonomi masyarakat.
Yang kontra beralasan, terlalu banyak menghamburkan anggaran. Bagi saya, alasan itu hanya mengada-ada, mereka adalah kelompok yang secara politis berseberangan dengan Walikota, mempengaruhi kelompok lain untuk menentang pembangunan JLS, jadi ada rivalitas didalamnya, tendensinya lebih mengarah pada kepentingan politik.
Benar apa kata Walikota terdahulu, setelah JLS rampung, dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi sekitar. Almarhum H.Tb. Aat Syafaat --ketika masih menjabat Walikota,-- sering mengatakan, masyarakat jual pisang atau hasil pertanian lain juga bisa hidup.
Sekarang terbukti, Masyarakat banyak buka warung/toko di pinggir jalan, properti menjamur, hotel berdiri megah, bahkan beberapa industri berdiri di sekitar JLS, tanah yang awalnya tidak produktif, kini punya nilai ekonomi yang tinggi.
Dari aspek transportasi, JLS telah memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat, orang mau berlibur ke Anyer tak perlu melintasi kota yang padat, industri sangat diuntungkan karena angkutannya tak mengalami hambatan. JLS juga telah memberi berkah bagi kelompok yang dulu menentang, mereka ini sebagian jadi pengusaha angkutan, mereka juga yang menggunakan JLS yang dulu di tentangnya.
Diantara pengusaha di atas, saat ini ada yang jadi wakil rakyat di DPRD Banten, namun sangat disayangkan, bukannya bangga dengan adanya JLS, sebaliknya ia menginisiasi dan mewacanakan agar JLS di serahkan saja ke Propinsi Banten.
JLS adalah projek yang monumental, menjadi aset pemerintah yang banyak memberi manfaat, harus di pertahankan. Adanya wacana yang dilontarkan wakil rakyat untuk melepaskan JLS, bagi saya tidak mengherankan tersebab penggagasnya ada hubungannya dengan kelompok yang dulu menentang JLS. Bahkan dulu sering mengadakan aksi menentang dibangunnya JLS, jadi ada benang merah antara gagasannya sekarang dengan aktifitasnya dahulu yakni ada kaitannya dengan rivalitas politik. Ujunganya adalah ingin mencari panggung politik yang lebih besar, tendensinya hampir sama saat Belanda menyarankan kepada Sultan Ageng Tirtayasa –dahulu-- agar projek terusan kali Tanara dan Pasilian tidak diteruskan lantaran di sebelahnya ada Sungai Cisadane. Padahal intinya adalah kepentingan politik.
Ikuti tulisan menarik Kang Nasir Rosyid lainnya di sini.
