Tahun 2023 datang menjelma. Hiruk pikuk politik di jagat Nusantara diyakini bakal menghiasi ruang ruang media yang berseliweran sepanjang waktu terkait perhelatan perebutan kekuasaan khususnya kekuasaan yang menuju istana untuk menduduki kursi singgasana kepresidenan atau dalam bahasa Undang-undang disebut Pemilihan Presiden pada 2024.
Jalan menuju istana di masa sekarang tidaklah mudah. Siapapun yang berkeingainan untuk menuju ke Istana harus bisa melalui jalan berliku yang sengaja dibuat untuk itu.
Jalan berliku itu adalah aturan yang mengikat bahwa untuk menuju ke Istana --salah satunya-- harus melalui partai politik. Partai politiklah yang berhak mencalonkan agar seseorang bisa berjalan menuju Istana. Inilah bentuk demokrasinya.
Disamping berliku, jalan itupun bukan jalan bebas hambatan, artinya masih ada hambatan yakni partai politik bisa mencalonkan presiden jika memenuhi parlemen threshold sekurang kurangnya 40 % alias harus ada keterwakilan anggotanya di DPR RI sebanyak 40 % dari jumlah seluruh anggota DPR-RI.
Dalam konteks ini, hanya PDIP yang memenuhi syarat, sedangkan yang lain harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi parlemen threshold. Atas dasar itu, buru buru partai politik membangun blok kekuatan. Golkar bergabung dengan PAN dan PPP, Gerindra menggandeng PKB, Nasdem berangkulan dengan Demkrat dan PKS.
Permaslahan muncul, setelah adanya blok blok kekuatan, jalan menuju Istana ternyata bukan hanya berliku, tapi juga terjal sehingga memakan waktu yang lama dan cukup menghabiskan energi terkait dengan siapa yang bakal di calonkan lantaran semua parpol punya kepentingan disitu, bukan hanya soal calon Presiden (Capres), tetapi juga siapa yang bakal di sandingkan sebagai calon wakil Presiden (Cawapres).
Tokoh potensial sebagai Calon Presiden versi Lembaga Survey mengerucut pada tiga figur ter-atas yakni Ganjar Pranowo, Anis Baswedan dan Prabowo Subianto.
Dari ketiga tokoh tersebut, dua diantaranya sudah diputuskan parpol yakni Anis Baswedan diusung Nasdem dan Prabowo Subianto dari Gerindra.
Sedangkan Ganjar Pronawo, meski dia sebagai orang parpol, nampaknya jalannya juga masih terjal lantaran induk semangnya, PDIP, belum memberikan sinyal positif. PDIP yang keputusannya ada di tangan Ketua Umum Megawati , sepertinya lebih condong ke Puan Maharani yang tak lain anak dari Megawati sendiri.
Demikian halnya dengan Anis Baswedan, meski sudah resmi diusung Nasdem, namun jalannya bukan hanya berliku, tapi masih terjal lantaran PKS dan Demokrat belum juga memberikan keputusan mencalonkan Anis atau tidak. Jika satu partai saja dalam koalisi ini tidak mendukung Anis, maka bubrah sudah jalannya.
Begitupula dengan Prabowo Subianto, hingga kini masih dililit permasalahan dengan PKB. Andai saja Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) tidak di gandeng sebagai Calon Wakil Presiden, maka kemungkinan besar PKB akan mencabut dukungan dan keluar dari kolaisi. Jika ini terjadi, maka Gerindra bisa jadi gagal mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Capres, kecuali ada partai lain yang bergabung dan memenuhi PT 40 % dengan catatan partai tersebut manut dengan Gerindra.
Lantas Bagaimana dengan koaliasi Golkar, PAN dan PPP yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari KIB siapa yang diputuskan untuk jadi Capres dan Cawapresnya.
Bisa dimaklumi lantaran menurut pandangan rakyat, dalam KIB tidak ada tokoh yang mumpuni. Kalaupun di KIB ada Airlangga Hartarto (Ketua Golkar) yang di gadang gadang melalui berbagai kegiatan resmi Golkar di Daerah dan masuk dalam Kabinet, namun hasil Survey elektabilitasnya kurang memuaskan alias masih di papan bawah. Oleh karenanya, bisa jadi mereka masih gamang untuk segera mengambil sikap.
Ahirnya, Jalan masih berliku.
Ikuti tulisan menarik Kang Nasir Rosyid lainnya di sini.
