Apa kontribusi partai politik dalam mencegah praktik korupsi yang dilakukan ataupun melibatkan kader-kadernya? Partai-partai selalu mengampanyekan pemberantasan korupsi setiap kali musim pemilihan tiba, tapi setiap kali ada saja kader partai yang ditangkap karena korupsi dan suap. Seruan agar kader tidak menyalahgunakan kekuasaan, antara lain untuk memperkaya diri, kerap dilontarkan para ketua partai, tapi tak pernah manjur.
Kader partai yang ditangkap karena korupsi bukan hanya dari kelompok elite menengah, tapi juga elite papan atas partai. Menteri Sosial Juliari Batubara ketika ditangkap adalah wakil bendahara umum PDI-P. Setya Novanto tatkala ditangkap adalah Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar. Azis Syamsuddin adalah elite Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR tatkala ditahan. Ketika ditangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan [waktu itu] Edhy Prabowo adalah wakil ketua umum Gerindra. Beberapa tahun lalu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditahan karena kasus suap daging impor. Masih banyak lagi.
Apa yang tidak sehat di dalam ekosistem partai politik sehingga begitu banyak elite partai yang terjerumus, menjerumuskan diri, terlibat, melibatkan diri dalam praktik korupsi dan suap?Apa yang mendorong mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruh demi memperoleh kekayaan materiil? Apakah partai menutup mata terhadap praktik mereka? Apakah partai tidak memperoleh apapun dari sepak terjang elitenya tersebut?
Menarik pula bahwa dalam setiap kasus korupsi dan suap, pengusutan tidak sampai melibatkan partai politik tempat kader bergabung. Apakah ini karena diasumsikan bahwa korupsi itu dilakukan individu tanpa sepengetahuan elite partai lainnya? Bagaimana dengan dugaan bahwa uang hasil korupsi itu mengalir pula ke dalam kantong partai? Apakah ini hanya gosip?
Kekuatan politik partai dan elitenya mungkin membuat penegak hukum ragu untuk melangkah lebih jauh, sehingga mereka hanya menelisik pelaku korupsi tapi tidak masuk ke dalam organ partai politik. Banyak jabatan publik pada jenjang tertinggi yang bergantung pada keputusan politik, baik di pemerintahan maupun DPR. Ini yang membuat elite partai memiliki kekuatan yang berpotensi memengaruhi keberanian pejabat publik terkait dalam mengambil keputusan hukum.
Pejabat publik yang khawatir kehilangan jabatan akan ragu-ragu untuk melibatkan partai politik ke dalam korupsi yang dilakukan seorang kader. Karena itu, dalam kasus-kasus korupsi, partai politik tidak tersentuh sehingga tidak terungkap keterlibatannya jika memang ada. Apakah partai politik memang tidak layak dimintai tanggung jawab bila kadernya korupsi? Benarkah jajaran elite partai tidak mengetahui sepak terjang kadernya yang sedang memegang jabatan publik, termasuk bila melakukan korupsi atau menerima suap dan menyuap?
Banyak pihak mengatakan bahwa sebagian politisi yang terpilih jadi pejabat publik melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan mengembalikan modal yang dipakai untuk pencalonan. Sebagian modal itu disebut-sebut merupakan ‘mahar’ untuk partai politik atas kesediaan partai mencalonkan politisi; kebenaran mengenai hal ini tidak mudah diungkap sebab mana ada partai politik yang terang-terangan mengakui? Tapi, seandainya dugaan itu mengandung kebenaran, maka partai politik memang tidak boleh lepas tangan atas berlangsungnya praktik korupsi oleh pejabat publik yang berasal dari partai.
Lebih dari dorongan yang bersifat pragmatis, seperti memperkaya diri sendiri dan keluarga, sangat mungkin praktik-praktik korupsi kader partai yang menjadi pejabat publik dikarenakan kegagalan partai dalam membangun ekosistem antikorupsi dan antisuap. Partai politik membutuhkan dana untuk menggerakkan, istilahnya, ‘mesin partai’. Partai politik memang memperoleh bantuan dana dari negara, tapi boleh jadi itu tidak mencukupi, sehingga partai membutuhkan sumber-sumber lain.
Ketahanan terhadap godaan korupsi sangat terkait dengan integritas pribadi. Ekosistem partai idealnya berkontribusi dalam membentuk integritas tangguh yang diperlukan saat kader menjadi pejabat publik. Namun, praktik korupsi yang masih sering ditemukan memperlihatkan bahwa ekosistem tersebut masih lemah dalam mempersiapkan kader agar tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik materiil maupun non-materiil. Terlebih lagi praktik korupsi dan suap itu ternyata dilakukan pula oleh elite partai, yang mestinya memberi contoh baik bagi kader yang mereka pimpin. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
