Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, ketiganya merupakan ajaran penting Ki Hajar Dewantara mengenai peran pendidikan. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat dalam merubah ketidaktahuan menjadi suatu pengetahuan yang baru, namun juga sebagai sebuah sistem yang humanis terhadap komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Kata humanis memang erat kaitannya dengan makna ‘memanusiakan manusia’. Namun, sudahkah pendidikan kita menjadi sebuah sistem yang memanusiakan manusia?
Menilik pada pelaksanaan proses pembelajaran yang masih berorientasi pada angka karena besarnya pengaruh aspek kognitif siswa terhadap prestasi, penentuan kelulusan dan keberlanjutan studi di jenjang berikutnya sehingga proses pembelajaran cenderung memaksakan siswa untuk mengerti dengan dijejali berbagai pengetahuan tanpa mempertimbangkan aspek minat dan kebutuhan siswa, maka tidak salah jika pertanyaan di atas dijawab dengan analogi ‘jauh panggang dari api’. Padahal, Ki Hajar Dewantara telah memberi pedoman bahwa dalam melaksanakan proses pendidikan, kita harus dapat memberikan keteladanan yang baik di depan siswa. Pun harus dapat berjalan beriringan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan bakat dan minat siswa serta mampu memberi motivasi agar mereka tetap semangat dalam berkembang. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu transformasi dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan.
Transformasi Pendidikan
Transformasi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas serta menjadikannya sebagai sebuah sistem yang humanis dilakukan oleh Kemdikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar. Seperti namanya, kebijakan ini ingin membangkitkan rasa kemerdekaan, kemandirian dan kebahagiaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Meski menimbulkan pro dan kontra di awal pencetusannya, namun kebijakan tersebut kini telah berjalan dengan baik melalui berbagai program yang diusungnya.
Melalui Merdeka Belajar, sistem pendidikan yang semula terlalu berorientasi dengan aspek kognitif saja, kini mulai diubah dengan adanya penghapusan sistem Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa di tiap jenjangnya. Sebagai gantinya, guru dapat menilai keseluruhan aspek melalui penilaian sikap, portofolio maupun penugasan lain yang ditetapkan oleh tiap satuan pendidikan. Hal tersebut tentu saja dinilai lebih manusiawi karena tidak menuntut siswa belajar semalaman suntuk untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin saja belum pernah dipelajarinya.
Bagi guru sendiri, Merdeka Belajar memberikan banyak kesempatan untuk mengasah dan mengembangkan kualitas diri sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Program Guru Penggerak salah satunya. Program ini merupakan salah satu program yang menjadi primadona di kalangan pendidik karena seolah menjadi jawaban atas keresahan guru terhadap sistem pembelajaran yang ada. Melalui program ini guru tidak hanya dituntut dapat menciptakan pengalaman belajar yang positif dan berpusat pada siswa, namun juga menumbuhkan sikap kepemimpinan pada mereka yang jarang dijadikan diskursus para praktisi pendidikan.
Apakah Merdeka Belajar Menjadi Solusi?
Setiap kebijakan yang diatur oleh pemerintah pasti memiliki nilai serta tujuan yang baik demi tercapainya sistem pendidikan yang humanis dan berkualitas. Namun, apakah kebijakan-kebijakan tersebut relevan dengan kondisi yang ada di lapangan? Secara empiris, guru bahkan banyak yang belum memahami benar tentang esensi Merdeka Belajar serta program-program yang diusungnya. Faktor eksternal berupa keterbatasan akses informasi mengenai Merdeka Belajar menjadi salah satu penyebabnya. Sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar yang santer diberitakan melalui internet kadangkala tidak sampai ke telinga guru di daerah-daerah marjinal. Berbagai pelatihan untuk mengembangkan kapasitas guru yang disediakan secara daring oleh Kemdikbud pun menguap karena terbatasnya akses tersebut dan kurangnya sosialisasi secara langsung. Bahkan, di masa pandemi kala Kemdikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), mau tidak mau guru dipaksa aktif dan melek literasi digital demi menyesuaikan iklim PJJ tersebut. Selain itu, tidak menutup mata jika faktor internal dalam diri guru yang sudah nyaman dengan proses pembelajaran teacher centered pun turut menyebabkan kekurangpahaman terhadap Merdeka Belajar, sehingga atmosfer pembelajaran yang diharapkan berpusat pada siswa tetap saja masih berpusat pada guru.
Padahal, program-program yang ada dalam kebijakan Merdeka Belajar ini membuka kesempatan yang lebar bagi guru dan sekolah untuk dapat mengembangkan kualitas pembelajaran sehingga mampu menerapkan proses pembelajaran yang bermakna dan humanis bagi siswa. Maka, sayang sekali jika keterlaksanaan kebijakan ini di lapangan tidak maksimal. Perlu adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah pusat, daerah maupun guru di tiap satuan pendidikan agar kebijakan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pembuat kebijakan semestinya dapat merangkul semua guru di semua daerah mengenai Merdeka Belajar ini tidak hanya melalui internet, namun juga perlu dilakukan sosialisasi secara langsung. Guru pun perlu lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terkait berbagai kebijakan-kebijakan pendidikan saat ini. Perubahan tersebut perlu disikapi dengan cara mempelajari hal-hal baru dan menerapkannya di kelas sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Sistem pembelajaran Dengan adanya kolaborasi dan sikap proaktif dari semua pihak ini, diharapkan harapan dan tujuan mulia bagi dunia pendidikan Indonesia dengan menciptakan pendidikan yang semakin berkualitas dan humanis dapat tercapai.
Ikuti tulisan menarik Ayu Rizki lainnya di sini.
