Saat ini publik sedang ramai-ramai melaporkan kasus bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara ke aparat penegak hukum. Sebab publik sudah dibuat geram dengan pejabat yang meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat.
Kini kasus bisnis PCR tersebut dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia setelah sebelumnya dilaporkan ke KPK karena melihat ada dugaan korupsi, BPK agar dilakukan audit yang selaras dengan politisi yang melapor ke DPR.
Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) melaporan layangan terhadap kasus bisnis PCR. Seperti yang dilihat Iwan Sumule selaku Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDem telah mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (29/11/2021). Kedatangan itu guna memenuhi undangan tertulis dari penyidik terkait laporannya soal bisnis PCR.
Berbagai bukti tambahan juga dibawa oleh pihaknya dalam agenda klarifikasi tersebut. Salah satunya pengakuan Menko Luhut berbisnis PCR lewat pernyataan Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi melalui artikel dan bukti-bukti di media.
Dalam klarifikasi yang diberikan oleh Jodi Mahardi, terucap bahwa Menko Luhut memang memiliki saham di PT GSI (salah satu penyedia jasa tes PCR) sebesar 10%.
Sementara Jaringan Aktivis ProDem itu melaporkan Erick Thohir atas dugaan pelanggaran pidana Kolusi dan Nepotisme seperti yang tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 1999.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Subdit V Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terhadap Iwan Sumule diketahui hampir 10 jam. Hal itu dikarenakan penyesuaian persepsi terhadap duduk perkara dan klarifikasi serta bukti-bukti yang dilaporkan.
Iwan juga mengatakan bahwa ada sebanyak 24 pertanyaan dari penyidik yang dicecar kepadanya. Penyidik mencari hubungan dari kedua menteri tersebut di PT GSI.
Iwan Sumule berharap bahwa kedepannya penyidikan ini akan berjalan secara objektif dan profesional dalam menangani laporan pihaknya buat.
Lalu, apa bukti-bukti dan klarifikasi yang telah dilaporkan oleh Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) akan diterima dan kedua pejabat negara yang terlibat dapat segera dihukum? Mari kita tunggu perkembangannya.
Ikuti tulisan menarik Aisyah Hetra lainnya di sini.
