Dalam ilmu komunikasi, ada yang dinamakan komunikasi mengena. Komunikasi mengena artinya apa yang dikatakan mengena di hati audiens. Dan pertama-tama, sebelum mengena di hati audiens, perlu dulu mengena di hati komunikator itu sendiri. 

Tuhan Yesus pernah bilang, yang menajiskan bukan apa yang dari luar, melainkan apa yang keluar dari dalam (baca : hati dan pikiran). 

Mengena di sini lebih berarti ke etiket berbahasa, atau sopan-santun komunikasi. Apa yang dikatakan, mulai dari formulasi kalimat, mimik, gestikulasi, dan isi komunikasi benar-benar memenuhi syarat etiket. 

Maka, kata-kata vulgar semisal monyet, anjing, babi, bodoh sebetulnya tidak layak dan tidak boleh, apalagi itu diungkapkan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. 

Beberapa hari terakhir ini, viral di media sosial, video perdebatan panas antara Gubernur NTT Viktor Bungtilo Laiskodat (VBL) dengan Umbu Maramba Hawu (UMH), mantan Kepala Desa Kabaru sekaligus Ketua Kepercayaan Marapu (Kepercayaan Asli Sumba). Kedua tokoh ini beradu argumen soal tanah yang menjadi perbincangan warga Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. 

Dalam perdebatan itu, VBL sempat mengeluarkan beberapa kata, yang menurut hemat Saya, tidak layak diungkapkan: monyet, mengancam ingin penjarakan, Saya bukan Gubernur biasa (ingin mempertontonkan gaya preman). 

Kata-kata seperti di atas, sangat disayangkan. Sekelas seorang Gubernur, dalam pola komunikasi, kog tidak bijak dalam nilai rasa kata, apalagi berhadapan dengan rakyat yang dipimpinnya. 

Mengungkap kata monyet kepada sesama, itu merupakan kekerasan verbal yang butuh waktu lama untuk pemulihan, apalagi dalam forum diskusi serius. 

Ancaman ingin memenjarakan masyarakat, menunjukkan ciri khas seorang pemimpin yang tidak mampu mengayomi masyakatnya, apalagi tidak ada kesalahan pada masyarakat. Ancaman seperti ini sebetulnya merupakan ekspresi dari semangat otoriter. 

Ungkapan saya bukan gubernur biasa menunjuk pada kelas angkuh, apalagi yang mau dimaksudkannya adalah ingin menunjukkan karakter premannya. Pemimpin kog merasa preman di hadapan masyarakat. 

Kalau pemimpin itu ingin menunjukkan sikap otoriternya dengan mengatakan monyet kepada rakyat, lawanlah dia dengan martabat kedudukan rakyat sebagai yang tertinggi di hadapan UUD 1945. 

Kalau nanti penegak hukum pun masih membela kaum pejabat, mohonlah restu dari para pendiri bangsa ini, agar dalam spirit mereka mendirikan NKRI, pemimpin dan penegak, dapat diberi teguran.

Ikuti tulisan menarik Yudel Neno lainnya di sini.