Awal November 2021 silam, mungkin bulan yang tak dapat dilupakan Suli Amat, warga Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Bagaimana tidak, hanya dalam hitungan menit, rumah yang dibangun dari hasil keringatnya roboh diterjang banjir bandang. Saat tiba-tiba atap rumahnya roboh, Suli Amat sempat berpelukan dengan istri, anak, menantu dan cucunya. Namun, derasnya air membuat mereka hanyut dan terpisah. Suli Amat, istri dan anaknya berhasil selamat, meski terluka. Sementara menantu dan cucu meninggal dunia. Demikian kesaksian salah satu korban banjir di Kota Batu.
Tahun 2021 adalah tahun bencana ekologi di Indonesia. Banjir bandang bukan hanya terjadi di Kota Batu, sebelumnya banjir juga melanda wilayah Bandung Raya, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya itu, longsor pun terjadi di Lembang sehingga menutup akses Cimahi-Bandung Barat. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di Februari 2021, Kota Semarang juga lumpuh akibat banjir bandang.
Pada bulan yang sama, Ibukota Indonesia, Jakarta juga sempat lumpuh akibat banjir di Feburari 2021. Di awal tahun 2021 banjir bandang juga terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Banjir bandang setinggi 2-3 meter melanda kawasan itu. Bukan tidak mungkin, cepat atau lambat kita semua akan menjadi korban dari bencana ekologi itu.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami sebanyak 2.841 kejadian bencana alam, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. BNPB juga mencatat kejadian bencana di 2021 naik dibandingkan tahun 2020. Kejadian bencana naik 19,4% , dari 355 menjadi 424 kejadian bencana. Jumlah pengungsi dan terdampak bencana pun naik 153 %, dari 265.913 menjadi 672.736 orang.
Berbagai bencana ekologi di 2021 ini seakan membenarkan laporan IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change/IPCC) yang mengungkapkan bahwa datangnya krisis iklim kini makin cepat. Artinya, tahun-tahun mendatang adalah tahun bencana dengan skala yang mungkin lebih mematikan dibanding tahun ini.Salah satu penyebab krisis iklim itu adalah meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) dari pembakaran batubara.
Bila tahun 2021 lalu menjadi tahun bencana bagi sebagian besar masyarakat, namun tidak bagi BNI. Laba bersih BNI pada tahun 2021 tercatat Rp 10,89 triliun, tumbuh 232,2% year on year (yoy), atau tiga kali lipat dari profit tahun 2020. Sebuah capaian yang fantastis dari angka statistik ekonomi. Hal yang sama juga dialami bank BUMN lainnya, BRI. Di 2021, kenaikan laba BRI menjadi 119,83 triliun. Sementara itu, BCA adalah bank swasta yang juga mengalami kenaikan laba yang juga cukup besar di 2021. Hingga akhir 2021, laba Bank BCA dan entitas anak usahanya mencapai Rp 31,4 triliun, atau naik 15,8% yoy.
Ironis, di tengah bencana krisis iklim di 2021, justru laba BNI itu melejit. Kenapa ironis? Ironis, karena BNI adalah salah satu bank di Indonesia yang memiliki andil dalam memperburuk krisis iklim. Bagaimana tidak, BNI masih terus mendanai batu bara, penyebab krisis iklim.
Padahal BNI seringkali menggunakan jargon Green Banking dan Go Green dalam laporan-laporan resminya. Bahkan BNI merupakan salah satu anggota “First Movers on Sustainable Banking”. Tak berhenti sampai di situ, BNI merupakan salah satu bank nasional yang mengumumkan terbentuknya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dan berkomitmen untuk menerapkan Sustainable Finance. Hebatnya lagi, BNI merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang menjadi anggota UN Environment Programme Finance Initiative. Bukan hanya iti, BNI mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penyebab krisis iklim, hingga 29% dengan upaya sendiri, atau hingga 41% dengan dukungan negara donor pada tahun 2030.
Pertanyaannya benarkah klaim green banking itu? Atau semua klaim itu sekedar greenwashing? Greenwashing adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan.
Semua nampak baik-baik saja. Faktanya, BNI ternyata masih mendanai proyek batu bara, salah satu sumber utama krisis iklim. Seperti ditulis Moody's Investor Service, pada tanggal 23 November 2021, perusahaan tambang batu bara, ABM Investama mengumumkan bahwa mereka mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta USD dari dua bank BUMN. Salah satu bank adalah BNI. Sebelumnya, pada April 2021, BNI bertindak sebagai agen fasilitas dalam pemberian kredit sindikasi sebesar USD 400 juta untuk Adaro. Perusahaan Adaro merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki cadangan batubara sebesar 1,1 miliar ton. Jika dibakar, emisi batu bara itu akan menyebabkan krisis iklim terjadi makin cepat.
Berbagai elemen masyarakat sudah bergerak. Komunitas mahasiswa Fossil Free UI dan UGM sudah membikin petisi ke Direktur BNI untuk menghentikan pendanaan untuk batu bara (https://www.change.org/GaPakeNanti).
Pada bulan Maret 2022 ini, BNI rencananya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akankah suara-suara masyarakat yang menginginkan bank-bank itu menghentikan pendanaan ke proyek energi kotor batu bara akan diperhatikan? RUPS BNI pada Maret 2022 adalah pertaruhan, apakah BNI akan meneguhkan sebagai green banking atau sekedar greenwashing?
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
