Masih ramai dibicarakan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden Jokowi diperpanjang hingga tiga periode. Kita tahu, hal itu bertentangan dengan UUD 1945. Lucunya, agar bisa terlaksana muncul pula gagasan mengubah konstitusi. Sangat kental nuansa kepentingan suatu kelompok sehingga mau mengobrak-abrik UUD yang disusun para pendiri bangsa yang berjiwa nasionalis.
Ada asap karena ada api, siapakah yang telah menyulut masalah ini. Di balik wacana jabatan presiden tiga periode, ada pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang terus-menerus meniupkan wacana ini sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Rakyat pun menjadi muak dan geram.
Siapakah mereka?
1. Orang-orang yang mendapat jatah di bawah pemerintahan Jokowi.
Orang-orang ini bisa jadi adalah tokoh partai yang mendukung dan mengusung Jokowi dalam pemilu. Sebagai hutang Budi politik, mendapat jabatan di suatu instansi. Bila instansi ini tergolong "basah" tentu orang-orang ini tak mau melepaskan. Mereka ingin selama mungkin menduduki jabatan tersebut agar tetap bisa menikmati segala fasilitas dan mendapat proyek.
Pemilu tinggal dua tahun lagi, itu adalah masa yang cukup singkat bagi orang-orang yang serakah. Mereka kuatir kehilangan kenikmatan tersebut. Karena itu mereka setuju untuk melempar wacana jabatan presiden tiga periode. Tujuannya bukan melanggengkan Jokowi, tetapi melanggengkan jatah itu.
Namun ada juga orang-orang yang belum mendapat jatah karena kalah cepat dari yang lain. Mereka berharap jika masa jabatan Jokowi diperpanjang, mereka akan kebagian kue, mendapat giliran untuk menikmati kesuksesan.
2. Para koruptor
Pejabat yang melakukan korupsi sangat senang jika presiden Jokowi menjabat tiga periode. Soalnya, dalam periode pemerintahan ini, para koruptor merasa aman. Mereka terlindung dari hukum, kasus korupsi bisa lenyap tak berbekas. Para koruptor ini telah bekerja sama dengan mafia hukum yang bercokol di setiap lembaga.
Boleh dikatakan, pada masa pemerintahan ini, rapor paling jeblok adalah bidang hukum. Mafia hukum telah menempatkan orang-orangnya pada jabatan strategis, bahkan sampai pada lembaga anti rasuah. Tidak heran jika para koruptor bisa melenggang dengan bebas.
3. Oposisi
Partai oposisi tentu tidak ingin Jokowi naik lagi menjadi presiden. Tetapi faktanya, Jokowi cukup disukai rakyat. Dengan segala kekurangannya, rakyat masih menunjukkan kepuasan pada kinerja Jokowi.
Oposisi ini berusaha mengurangi "nilai" Jokowi di mata rakyat dengan menghembuskan wacana jabatan presiden tiga periode. Maksudnya, supaya Jokowi dipandang orang yang serakah, tidak konstitusional dan sangat ambisius.
Ikuti tulisan menarik Muthiah Alhasany lainnya di sini.
