Perjalanan sastra Indonesia menuju sastra baru (modern) diawali dari kebijakan Pemerintah Belanda yang diberi nama politik etis, tentu saja dengan tujuan untuk mengalabui bumiputra kala itu. Politik etis tersebut berisi, edukasi (pendidikan), transmigrasi, dan irigasi (pengairan). Sebagai langkah untuk merealisasikan salah satu kebijakan tersebut, Pemerintah Belanda memberi izin untuk mendirikan badan penerbit. Pada tanggal 14 September 1908 berdasar pada surat keputusan pemerintah No. 12, lahirlah badan penerbit bernama Commissie voor de Inlandsche School. Barulah tanggal 22 September 1917 resmi berdiri dan berganti nama menjadi Balai Pustaka hingga saat ini.
Rupanya keberadaan Balai Pustaka mampu memberi angin segar bagi Kesusastraan di Indonesia dan membangkitkan semangat serta bakat sastrawan muda. Azab dan Sengsara karya Merari Siregar menjadi karya pertama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920, sekaligus menjadi awal angkatan sastra ini. Menyusul tokoh lain yang ikut menerbitkan karya nya lewat Balai Pustaka, yaitu Nur Sutan Iskandar, Abdul Muis, Marah Rusli, dan Muhammad Kasim.
Terus berkembang dari waktu ke waktu Balai Pustaka sudah banyak menerbitkan karya dalam bentuk buku, majalah dan koran, namun pihak Belanda melarang keras tulisan yang mengandung perjuangan maupun propaganda, sehingga para pengarang terpaksa membatasi kreativitas mereka. Melansir dari situs online Balai Pustaka, buku yang terbit lewat Balai Pustaka sudah berjumlah puluhan dalam Bahasa Melayu dan bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, Bugis dan Makassar serta di tulis dalam huruf latin, Jawa maupun Arab. Topiknya pun beragam, mulai dari kesehatan, pertanian, teknik, kesenian, dan keterampilan.
Selain itu sastrawan dan tokoh pergerakan seperti Abdoel Moeis memanfaatkan peluang ini untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan lewat Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928.
Lalu periode pendudukan Jepang di Indonesia, membuat Balai Pustaka berganti nama menjadi (Biro Pustaka Rakyat, Pemerintah Militer Jepang). Namun pada masa itu, hanya terbit dua buah roman berjudul Tjinta Tanah Air dan Palawidja.
Hingga tibalah waktunya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Balai Pustaka berubah status menjadi Perusahaan Negara yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di tahun 1990 Balai Pustaka mendapat izin dari Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan buku pelajaran sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Hingga detik ini Balai Pustaka masih berdiri kokoh untuk terus menerbitkan buku berkualitas dan para pelajar Indonesia telah menikmati puluhan buku hasil cetakan Balai Pustaka. Selain itu Balai Pustaka turut ikut dalam perkembangan zaman seperti meluncurkan konten pendidikan dan sastra budaya berbentuk digital seperti e-book, e-library, animasi, serta layar lebar.
Ikuti tulisan menarik Retno Diyah Puspita lainnya di sini.
