Dewan Guyonan - Analisis - www.indonesiana.id
x

Eris Munandar

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 9 September 2021

Jumat, 23 September 2022 19:39 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Dewan Guyonan


    Dibaca : 315 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Fenomena Dewan Kolonel dan Dewan Kopral di dalam kubu PDI P menjadi sorotan publik. Namun, baru-baru ini, setelah kemudian mendapat banyak kritikan, PDI Perjuangan mulai membantahnya.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDI P Kristiyanto, dikutip dari kanal berita kompas. Bahwa isu pembentukan dewan kolonel atau semacamnya disebut hanya sebagai guyonan.

    Jadi gini. Menakar dari pernyataan tersebut, ada semacam kekonyolan yang terungkap dalam tubuh PDI Perjuangan. Kekacauan yang dipenuhi kepalsuan. Ya sangatlah absurd kejelasannya.

    Jika ditarik premisnya, seperti ada upaya untuk menebar sensasi, namun salah menarasikannya. Mau serius, tapi melahirkan kelucuan bagi publik.

    Sehingga jalan terakhir adalah melontarkan penyangkalan. Karna sudah tercium oleh publik, lantaran sudah dianggap tidak masuk akal. Jika tepat sasaran, bisa saja itu tetap  menjadi upaya serangan senyap untuk menjatuhkan lawan atau pun kawan politik.


    Kedepan, gelar Dewan Kolonel akan hilang atau diganti dengan lainnya. Sedangkan  Dewan Kopral yang memang  masih belum terbentuk urung dibuat sehingga tetap menjadi relawan yang sudah melekat. 

    Terus gini, manipulasi citra, tak bisa dihilangkan karna menjadi andalan senjata jelang pemilu bagi politikus. Sementara, salah-salah, itu juga mampu menjatuhkan si pelakonnya sendiri. Atau jadi malu sendiri, karna kalah kelas dalam adu gengsi. kansudah ada contohnya barusan.

    Di politik, hampir segala jurus, sekecil apapun, yang ditunjukkan politikus ke publik, baik untuk pemilih maupun lawan dan kawan adalah upaya pembentukan karakter. 

    Seperti suka musik rock, suka melukis juga suka bagi-bagi sembako, sekaligus penggunaan atribut di tubuh sang politikus akan dipamerkan ke publik oleh media nasional ataupun relawan. Setelah jadi, hal itu pun akan bias terlupakan.

    Membiarkan sebagian orang untuk tidak turut memahami politik tanggapan pribadi adalah kesalahan. Karna secara tak langsung semua penduduk Indonesia mempunyai hak politik. Contoh kecilnya, adalah sebagai pemilih atau pendukung. Jadi Politik itu tidak jahat, jika hanya untuk dipahami.(*)

    Ikuti tulisan menarik Eris Munandar lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.