Membaca Geopolitik Pilkades di Halmahera Selatan

Kisruh Pilkades Halamahera Selatan dan sederet perbedaan pendapat adalah warna pembangunan daerah yang dewasa.

BACAN - Segala ketidakpuasan dalam menerima keputusan atas masalah yang berkecamuk di lingkungan suatu wilayah memang kerap terjadi.

Protes, berbeda pendapat, dan perdebatan memang sudah menjadi status Kuo. Dilematis, bahkan klaim mengklaim menjadi warna yang memang harus tetap di nikmati sebagai bangsa yang telah lama berbeda dalam suku ras dan budaya namun tetap bersatu dalam kebhinekaan.

Keberlangsungan pembangunan memang membutuhkan perbedaan, perbedaan dalam menyampaikan ide dan gagasan positif, agar napak tilas sejarah pembangunan tertata rapi dan tercatat sebagai perbedaan yang membangun. Sebagaimana perbedaan-perbedaan pembangunan di masa-masa pemerintahan sebelumnya. 

Era ini, Kabupaten Halmahera Selatan di hadapankan dengan secercah masalah yang mempengaruhi geopolitik di daerah. Berbagai sumber media mempublikasan sederet stetmen tokoh politik daerah di Halamahera Selatan, namun kurang melihat korban dan fakta dilapangan dari kebijakan politik yang di ambil. 

Apapun kebijakan dan keputusan yang di ambil selalu saja ada yang merasa dirugikan dan tentu ada yang merasa diuntungkan. Tak heran publik terkadang menafsirkan lain akibat protes kebijakan yang di ambil.

Di suasana itu, bukan menjadi alasan untuk tidak menerima protes, ada formula terobosan pemerintah daerah melalui kepala daerah yang di tafsir pencitraan oleh sebagian kalangan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen dan konsisten dalam mendorong pertumbuhan pembangunan. Lalu publik bingung mencerna informasi yang berkembang.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) minggu ini menjadi trending topik di setiap laman media di Halamahera Selatan. Tokoh dan elit politik kian gencar berpendapat di dalamnya. Dari segala yang telah terjadi patut di pertanyakan siapa yang di korbankan dan siapa yang di anggap menimbulkan korban.

Dinamika semacam ini tentu tidak bisa di elakan, akan ada saja lawan tanding dalam setiap kanca politik. Baik yang pro maupun yang kontra.

Meski begitu, dilema atas dinamika ini harus terus di pandang positif jika memang seluruh yang berkomentar atas keputusan yang di ambil dan protes yang di gencarkan menjadi bagian dari terlaksananya pembangunan yang lebih dewasa.

Seperti stetmen-stetmen yang di kutip dari beberapa sumber media yang mencoba membandingkan riwayat perjalanan pilkades dari tahun ke tahun. Disana, ditemukan berbagai macam protes yang di hadapkan. Dari tim sengketa Pilkades yang di bentuk hingga keputusan yang di keluarkan.

Jika ini terus akan di soalkan, maka Pemerintah sejatinya akan tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai eksekutor terlaksananya birokrasi yang cerdas.

Dari data sumber berita yang ada, boleh menjadi tafsiran lain atas pemberitaan terkait perubahan, perbaikan, serta terobosan pemerintah daerah Halamahera Selatan yang di anggap seolah-olah melakukan pencitraan. Tapi, dari sudut pandang yang berbeda, bahwa perubahan perbaikan dan terobosan telah nyata di depan mata.

Pemerintah dalam hal ini akan tertantang untuk tetap memberi terobosan baru karena atas dasar protes berkepanjangan yang sering terjadi dari beberapa element masyarakat.

Di jalur itu, segalanya akan menuai jawaban pembangunan daerah dari sisi mental pembangunan, maupun pembangunan infrastruktur daerah. 

Logisnya, pro atau pun kontra pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan tercinta harus tetap berjalan di bawah naungan Pemerintah Daerah yang sekarang.

Melihat fakta di lapangan, protes berujung demonstrasi yang memanas dan ada pula demonstrasi yang di bingkai damai. Ini menunjukan kebaikan pembangunan mental manusia Halmahera Selatan yang dewasa.