Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan program bantuan sosial yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Akhir-akhir ini banyak temuan perubahan dalam pelaksanaan program ini.
Sebenarnya tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan sembako yang lebih efektif dan efisien kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam laporan persnya, ada sejumlah dasar perubahan tentang program BPNT. Kemensos menegaskan tidak akan lagi menggunakan sistem e-warong untuk menyalurkan kartu sembako/bantuan pendapatan BPNT, pihaknya ingin memberikan kebebasan kepada penerimanya atau dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pihaknya juga menjelaskan jika sudah sepakat untuk menyalurkan BPNT dalam bentuk uang tunai. "Kami tidak lagi menggunakan sarana elektronik,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini seperti dikutip dari Antara dalam Kementerian Sosial di Jakarta.
Ada sejumlah dasar yang melandasi terkait perubahan mekanisme penyaluran BPNT tidak seperti juknis di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Menteri Sosial Risma, sejumlah ketentuan tersebut didasari dan disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, dimana uang atau barang dapat ditarik dengan tunjangan penghasilan.
Selain itu, Kemensos juga meneruskan surat rekomendasi Komisi VIII DPR RI, karena banyak pelanggaran dalam penyaluran BPNT.
Berkaitan dengan banyaknya temuan-temuan pelanggaran dalam proses penyaluran program BPNT, di Banyuwangi juga terjadi hal serupa. Yakni, di beberapa desa melakukan penyaluran BPNT dengan hal yang tidak wajar.
Ada beberapa desa yang membagikan beras sebelum jadwal pencairan, ada juga yang mewajibkan agar membeli beras di satu titik toko, namun dengan penerapan harga yang tidak wajar.
Oleh sebab itu, disepakati bahwa penyaluran akan dilakukan secara tunai melalui Bank Himbara dan dapat ditarik melalui rekening ATM masing-masing penerima.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap penyaluran BPNT dengan sistem kasir akan lebih mudah digunakan.
Wirjoatmodjo bermaksud agar masyarakat tidak perlu lagi mencari tempat untuk melakukan penukaran dengan bank. Sesuai dengan keputusan presiden, diharapkan masyarakat lebih cepat mendapatkan dana untuk kebutuhan sehari-hari.
Untuk informasi tambahan, bahwa penyaluran kartu sembako/bantuan pendapatan BPNT pada tahun 2023 menargetkan 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia.***
Ikuti tulisan menarik Abd. Malik Efendi lainnya di sini.
