Sejak diluncurkan oleh International Labour Organitation (ILO) pada tahun 2002, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour) kian menemukan konteks dan momentum global untuk penghapusan pekerja anak. Disisi lain tantangannya juga sangat kompleks, selain persoalan klasik kemiskinan, tingkat kesadaran masyarakat dan industri yang masih rendah, juga dampak pandemi Covid-19.
Selama pandemi Covid-19 pada 2020-2021, telah memicu peningkatan persentase pekerja anak dari 2,35 persen pada 2019 menjadi 3,25 persen pada 2020. Penambahan lebih dari 615 ribu pekerja anak. Meskipun persentase pekerja anak turun lagi menjadi 2,63 persen pada 2021, persentase ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2019, dan jumlah pekerja anak masih lebih banyak sekitar 191 ribu dibandingkan pada 2019.
Dampak guncangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 berbeda pada anak laki-laki dan perempuan, antarkelompok umur dan antara anak di perdesaan dan perkotaan. Pandemi telah mendorong lebih banyak anak perempuan menjadi pekerja anak. Sejak satu dekade lalu, hingga sebelum terjadinya pandemi, persentase pekerja anak laki-laki selalu jauh lebih tinggi daripada anak perempuan. Namun krisis yang terjadi selama pandemi mengakibatkan persentase pekerja anak perempuan hampir menyamai anak laki-laki pada 2021.
Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya termasuk dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, telah banyak mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk merespon isu pekerja anak. JARAK Indonesia melalui forum kemitraan PAACLA Indonesia telah berhasil menginisiasi kemitraan multi aktor seperti Kementerian/Lembaga tingkat pusat, pemerintah daerah, sektor bisnis, organisasi buruh dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan ini tidak hanya bekerja pada tataran makro, namun juga inovasi pendekatan penanggulangan pekerja anak ditingkat komunitas, dengan mengintegrasikan pendekatan penanggulangan pekerja anak dengan program Desa Layak Anak (DLA).
Tahun 2023 ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk semakin menyatupadukan arah dan aksi penanggulangan pekerja anak melalui agenda perumusan Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak yang baru, karena peta jalan sebelum telah berakhir pada tahun 2022. Peta jalan ini diharapkan mampu merespon isu pekerja anak baik dari ruang lingkup sektor yang diintervensi, program aksi yang dikembangkan maupun perluasan aktor yang terlibat termasuk partisipasi anak dan dunia usaha di dalamnya. Dalam situasi dan tantangan yang demikianlah peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak mendapatkan relevansi konteksnya, sebagai momentum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua anak.
Semangat dan komitmen tersebut sejalan dengan tema global peringatan HDMPA tahun 2023 ini, yaitu Keadilan Sosal bagi Semua, Akhiri Pekerja Anak (Social Justice, End Child Labour). Di Indonesia, bulan Juni juga sangat erat kaitannya dengan hari lahir Pancasila, yang salah sila pada sila kelima sejalan dengan tema HDMPA 2023 yaitu tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, kita ingin memastikan bahwa anak yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia mendapatkan tempat dan prioritas dalam semua rencana pembangunan nasional.
Pada momentum HDMPA 2023 ini, JARAK Indonesia mengajak dan mendorong kita semua, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, UN, INGOs, sektor industri dan berbagai pihak lainnya, untuk menunjukkan kemajuan dan komitmen bersama dalam penghapusan pekerja anak. Seiring dengan adanya dua agenda penting yang saat ini sedang berproses yaitu (1) penyusunan peta jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak, (2) agenda nasional proses penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang 2025-2045, kami sangat berharap ada keselarasan isu dan konsen untuk mengakhiri pekerja anak.
Selamat memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2023
Ikuti tulisan menarik Aye Sudarto lainnya di sini.
