Apa itu politik identitas?
Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam ras, suku, budaya dan agama. Dengan penduduknya yang berjumlah 279.390.258 jiwa pada 2024. penduduk dengan banyaknya perbedaan latar belakang agama, suku, budaya yang berbeda, sering kali menjadi konflik yang panas. Menurut mahkamah konstitusi, indonesia meresmikan 6 agama diantaranya islam, kristen protestan, hindu, budha, katolik dan kong hu chu. Sebanyak 1340 suku bangsa yang ada di indonesia. Dan 1.728 budaya yang di tetapkan di indonesia. Dengan banyaknya perbedaan tersebut sudah menjadi hal yang wajar jika terdapat perbedaan pendapat dan banyak terjadi konflik antar sesama.
Maka dengan adanya perbedaan dan konflik tersebut lahirlah semboyan negara kita yaitu bhineka tunggal ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Tujuan dari lahirnya semboyan tersebut supaya masyarakat bersatu untuk merdeka tanpa membeda-bedakan satu sama lain walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Dengan berkembangnya zaman, mempengaruhi angka kenaikan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi terutama pada bidang politik. Masyarakat lebih suka mencari informasi politik melalui media sosial di bandingkan media lain seperti televisi. Hal inilah yang membuat para aktor politik menjadikan media sosial sebagai ajang kampanye untuk mencari dukungan di masyarakat.
Mengenai makna politik identitas terletak pada kata identitas itu sendiri. Suparman mengartikan identitas sebagai pengakuan terhadap individu atau kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan yang ditandai dengan masuknya individu kedalam suatu kelompok tertentu. Masuknya ke dalam kelompok tersebut dilatar belakangai oleh visi misi yang sama. Sedangkan politik identitas yaitu politik yang di anut masyarakat dengan arah politiknya. Politik identitas adalah sebuah cara untuk berpolitik dengan adanya persamaan. Politik identitas lahir dari individu atau kelompok yang merasa terintimidasi dan diskriminalisasi oleh negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya.
Di Indonesia seringkali mengalami politik identitas. Contohnya pada pilkada DKI 2017 kemarin, dimana salah satu calonnya yang bernama ahok diserang dengan alasan menistakan agama karena menyebutkan Qs Al-Maidah ayat 51 dalam sambutan di pulau pramuka, kepulauan seribu. Mayoritas masyarakat indonesia beragama islam menentang keras ahok sebagai gubernur DKI. Alhasil ahok dituntut hukum karena dianggap menistakan agama.
Akibat dari politik identitas yang terjadi pada pilkada DKI 2017 membuat masyarakat bercerai berai membentuk dua kubu. Peristiwa politik identitas tersebut berpotensi terulang lagi di pemilihan yang akan datang. Karena praktik politik identitas yang dilakukan dapat membuahkan hasil bagi calon untuk menang di kontestasi politik tersebut. Seperti yang terjadi pada anis-sandi, mereka memenangkan pilkada DKI pada tahun 2017.
Politik identitas selalu menjadi problematika menjelang pemilu. Penggunaan politik identitas terutama identitas agama seringkali menjadi konflik dalam kontestasi politik. Agama selalu dijadikan alat berpolitik untuk meraih sebuah kekuasaan sementara. Para penganut politik identitas biasanya selalu mencari cara agar apa yang di inginkan terwujud. Cara tersebut misalnya dengan memodifikasi agama, jual beli agama, mengintimidasi dengan argumen tentang keagamaan.
Politik identitas menempatkan agama sebagai suatu komoditas yang mudah di pengaruhi. Para tokoh agama pada turun tangan untuk menjadi juru politik membantu suatu kelompok dengan harapan dapat mengambil hati masyarakat. Masyarakat di janjikan ketika dirinya berkuasa akan mewujudkan negara yang di inginkan rakyat. Fungsi tempat ibadah berubah menjadi ajang cacian lawan politik. Betapa tidak ada harganya sebuah agama akibat dari politik identitas ini.
Politik identitas sangat merusak moralitas politik itu sendiri. Moralitas politik sangat penting untuk memastikan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Di dalam undang-undang pemilu tidak ada hukum pasti mengenai politik identitas. Hanya ada pasal tentang larangan penggunaan hukum SARA, yaitu pada UU No.7 tahun 2017 pasal 280 1(c) bahwa dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain. Dan 1(d) yaitu menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
Sebenarnya jika politik identitas ini di jalankan dengan baik akan berdampak positif di kelompok masyarakat tertentu yang tidak mendapatkan haknya di masyarakat. Namun, apabila tidak dijalankan dengan baik akan menimbulkan konflik di masyarakat. Akan tetapi politik identitas di indonesia selalu berdampak negatif bagi kebanyakan masyarakat.
Politik identitas sangat merubah sudut pandang orang dalam melihat politik tersebut. Biasanya individu tersebut merasa tersingkirkan dan dibedakan di sistem politik yang ada. Agar tidak terjadi hal tersebut, individu harus mampu memgembangkan kemampuan berfikir secara kritis, dan memperjuangkan kebebasan berpendapat agar suara dan aspirasinya di dengar dan tidak dikucilkan ataupun di singkirkan.
Politik identitas bisa diatasi dengan cara politik gagasan yaitu dengan menyuarakan gagasan atau ide yang ada di masyarakat. Misalnya dengan cara diskusi, debat, kampanye politik yang membebaskan masyarakat untuk menyuarakan gagasannya. Dengan menghadirkan dari perwakilan antar etnis agama, budaya, suku, ras dll. Sehingga kaum minoritas dapat menyuarakan aspirasinya. Hal tersebut sama hal nya dengan politik moralitas yang menganut sistem keadilan dan kesetaraan sehingga tidak ada kelompok yang tersingkirkan dan menciptakan politik yang stabil antara sosial dan politik.
Perlu di ingat bahwa orientasi politik ke arah politik identitas yang melibatkan ras, suku, budaya, agama akan menodai demokrasi yang ada di indonesia. Proses demokrasi yang di nodai dengan hal tersebut akan menghilangkan fungsi demokrasi tersebut.
Fungsi politik identitas ini masih digunakan dalam kontestasi politik karena sebagai jalan pintas untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Memanfaatkan identitas untuk kepentingan kelompoknya. Permasalahan politik identitas sudah menjadi bagian dari kampanye saat pemilihan umum.
Untuk mengatasi politik identitas yang terjadi di indonesia, seharusnya diadakan pemberian edukasi politik kepada semua masyarakat untuk mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap mirisnya politik yang terjadi sekarang. Karena kita sebagai penerus bangsa dan pemimpin negri ini harus merubah politik ini ke hakikat asalnya.
Politik identitas selalu dilabelkan dengan tokoh-tokoh agama islam padahal politik kesukuan juga termasuk politik identitas. Misalnya isu harus orang jawa, harus orang sumatera, harus orang sulawesi dan lainnya. Isu politik identitas selalu digemparkan ketika mendekati kontestasi politik oleh kelompok atau golongan yang merasa takut akan kekalahan.
Singkatnya, politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang menggunakan ras, suku, agama, dan budaya untuk mengambil suara rakyat agar dapat memenangkan pemilihan tersebut. Sehingga kaum minoritas sulit untuk menjabat politik di pemerintahan. Seharusnya politik identitas ini harus disikapi dengan benar agar tidak semakin banyak melahirkan pemimpin yang otoriter.
Ikuti tulisan menarik dea ristiva lainnya di sini.
