Perkembangan UMKM di Indonesia semakin pesat, namun masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha tersebut. UMKM sering dihadapkan pada tantangan dalam mendapatkan akses keuangan yang memadai untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis mereka. Seiring dengan perkembangan beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma perbankan untuk mengalokasikan dana perbankan ke sektor UMKM.
Keadaan ini sangat berbeda dengan era sebelumnya yang fokus mengarahkan modal ke sektor korporasi, karena dianggap lebih cepat menghasilkan keuntungan dan lebih besar. Salah satu alasan bank mulai menyalurkan dana ke sektor UMKM adalah karena UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang paling tahan terhadap krisis, seperti yang ditunjukkan pada krisis tahun 1997. Saat itu, UMKM dianggap sebagai penopang dan penyelamat perekonomian. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman krisis masa lalu, beberapa bank di Indonesia agak jera memberikan pinjaman kepada sektor korporasi dan mulai melirik sektor kredit mikro, kecil dan menengah, mengingat kredit jenis ini lebih aman meskipun biaya transaksi per unitnya lebih besar.
Oleh karena itu, lembaga keuangan menjadi penting dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Dalam konteks ini, penulis akan membandingkan perspektif pembiayaan UMKM dari lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.
Ketika membandingkan kedua perspektif pembiayaan ini, terdapat beberapa perbedaan utama yang perlu diperhatikan. Pertama, lembaga keuangan syariah menekankan prinsip keadilan dan berbagi risiko. Dalam pembiayaan syariah, keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM dalam menghadapi risiko bisnis yang tak terduga.
Kedua, lembaga keuangan syariah juga memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Instrumen pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus membayar bunga. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis yang mereka biayai.
Namun, lembaga keuangan syariah juga memiliki keterbatasan. Mereka harus mematuhi aturan-aturan syariah yang ketat, yang dapat membatasi jenis bisnis yang dapat mereka biayai. Selain itu, terkadang tersedia terbatasnya produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan.
Di sisi lain, lembaga keuangan konvensional menawarkan keragaman produk dan layanan yang lebih luas, serta akses yang lebih mudah. Namun, sistem bunga yang diterapkan dalam pembiayaan konvensional dapat membebani UMKM dengan beban pembayaran bunga yang tinggi, terutama dalam situasi bisnis yang sulit atau kurang stabil.
Dalam perspektif pembiayaan UMKM, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan lembaga keuangan syariah adalah prinsip-prinsip syariah yang dijalankan memberikan jaminan keadilan dan keberlangsungan usaha yang lebih baik. Selain itu, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Namun, kekurangan lembaga keuangan syariah adalah biaya administrasi yang lebih tinggi dan proses persetujuan yang lebih lama.
Sementara itu, kelebihan lembaga keuangan konvensional adalah proses persetujuan yang lebih cepat dan biaya administrasi yang lebih rendah. Namun, kekurangan lembaga keuangan konvensional adalah prinsip bunga yang diterapkan dapat memberikan beban yang berat bagi UMKM, terutama jika terjadi fluktuasi suku bunga yang signifikan.
Dalam memilih lembaga keuangan untuk membiayai usaha UMKM, perlu dipertimbangkan prinsip dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Jika UMKM ingin memperoleh pembiayaan dengan prinsip yang lebih adil dan berkelanjutan, maka lembaga keuangan syariah dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika UMKM lebih memperhatikan proses persetujuan yang cepat dan biaya administrasi yang rendah, maka lembaga keuangan konvensional dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Dalam kesimpulan, perbandingan pembiayaan UMKM antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan tergantung pada kebutuhan dan nilai-nilai yang diutamakan oleh UMKM. Meskipun lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional memberikan akses yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Dalam akhirnya, penting bagi UMKM untuk memahami dan mempertimbangkan baik perspektif pembiayaan ini agar dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan situasi bisnis mereka.
Ikuti tulisan menarik RIO ALAM SAMUDRA lainnya di sini.
