Pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya aturan baru yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4.
Namun, perlu dicatat bahwa aturan ini bukanlah tindakan untuk menghapus skripsi atau mendorong sikap malas di kalangan mahasiswa.
Maka dari itu, mari kita membahas tentang hiruk-pikuk di balik kebijakan ini dan mengapa perubahan ini sebenarnya merupakan langkah maju dalam dunia pendidikan.
Aturan Baru Ini Bukan Untuk Orang Malas
Penting untuk memahami bahwa aturan yang baru diberlakukan tidak menghapus skripsi sebagai elemen penting dalam pendidikan tinggi.
Sebaliknya, aturan ini memberikan perguruan tinggi dan mahasiswa alternatif lain untuk mengevaluasi kompetensi dan keahlian mereka. Ini berarti bahwa skripsi tetap ada sebagai pilihan, tetapi tidak lagi diwajibkan.
Mahasiswa tetap diharapkan untuk menunjukkan dedikasi mereka dalam mengejar ilmu dan keunggulan akademik.
Aturan ini hanya mengakomodasi kenyataan bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan kompetensi dan keahlian mereka. Oleh karena itu, dengan memberikan beragam pilihan tugas akhir, kita memungkinkan setiap mahasiswa untuk mengejar minat mereka dengan lebih bermotivasi dan efektif.
Jadi kesimpulannya, skripsi memang tidak diwajibkan, tetapi dapat diganti dengan berbagai cara seperti pembuatan projek atau prototipe yang memiliki beban SKS sama dengan skripsi.
Mengapa Perubahan Ini Penting?
1. Fleksibilitas
Aturan baru ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih tugas akhir yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Ini memungkinkan mahasiswa untuk lebih fokus pada bidang studi yang mereka kuasai.
2. Menekankan Pada Praktis
Dalam dunia nyata, banyak pekerjaan dan karier membutuhkan keterampilan praktis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, tugas akhir dalam bentuk proyek atau prototipe yang dapat diimplementasikan di lapangan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Dapat Meningkatkan Kerjasama Tim
Aturan baru juga memungkinkan mahasiswa untuk bekerja dalam kelompok, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan kolaborasi yang penting di tempat kerja.
Merdeka Belajar dan Penilaian Komprehensif
Aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini sejalan dengan program Merdeka Belajar yang digagas oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
Program ini menekankan bahwa penilaian komprehensif dapat lebih akurat mencerminkan kemampuan dan potensi seseorang daripada hanya melalui satu metode penilaian.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan penting dalam dunia pendidikan tinggi dengan tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan. Namun, ini bukan alasan untuk menganggap remeh atau malas dalam mengejar gelar sarjana.
Sebaliknya, perubahan ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang yang lebih praktis dan relevan dengan dunia kerja. Ini adalah langkah maju menuju pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan komprehensif.
Ikuti tulisan menarik Ida Bagus Indra Dewangkara lainnya di sini.
